Kala Air Tersandera Kapitalisme

Kala Air Tersandera Kapitalisme


Oleh : Nur Arofah
 (Ibu Rumah Tangga, Penggiat Opini)


Tak bisa dipungkiri dalam sistem demokrasi, ekonomi yang dianut adalah ekonomi kapitalis. Salah satu ciri khas dalam sistem ini, penguasa hanya bertindak sebagai fasilitator atau regulator. Semua pelayanan akan diserahkan kepada pasar (pemilik modal). 
Tidak terkecuali pada sektor pelayanan publik, dalam hal ini adalah pelayanan air bersih. 

Menurut wakil presiden Ma'ruf Amin, rendahnya tarif air bersih yang ditetapkan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), menjadi salah satu penyebab kerugian di PDAM. "Tarif air bersih yang diberlakukan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 permeterkubik. Di Bogor Rp 4.500 permeterkubik" katanya.

"Dengan kondisi ini kita menjalankan 40%, PDAM mengalami kerugian pada tarif yang dibuat dibawah Full Cost Recovery" saat berbicara di Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAM), di Jakarta senin (2/12/2019). Jakarta CNBC Indonesia.

WaPres mengatakan Sanitasi dan Air Minum merupakan persoalan krusial bagi Indonesia. Indikator negara maju terlihat salah satunya ketersediaan sanitasi dan air minum yang aman dan bersih.

"Bank dunia dalam publikasi Indonesia's Rising Devide tahun 2015 terdapat beberapa faktor utama pendorong kemiskinan dan ketimpangan. Salah satunya ketimpangan sejak awal kehidupan, akses terhadap air bersih dan sanitasi ", kata Ma'ruf Amin. Pidato pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2019. Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta senin ( 2/12/2019).

Fakta lapangan juga terjadi pada pelanggan di Kaban Jahe. PDAM tirta malem Tanah Karo. Pasokan air minum ke rumah rumah terhenti karena aliran listrik diputus pihak PLN, sehingga mesin pompa PDAM tidak dapat dioperasikan. Disinyalir PDAM tirta malem menunggak hingga Rp 1 Milyar, sampai tidak bisa optimal menyuplai air beraih kepada pelanggannya (Orbit Digital , 7/12/2019).

Galibnya pada negeri penganut demokrasi sejenis,  pemerintah hanya menghitung untung rugi. Miris saat  wilayah yang kekayaan airnya melimpah ruah seperti negara Indonesia namun kesulitan memasok air bersih untuk konsumsi masyarakat.

Perusahaan air minum kewalahan mendistribusikan ke konsumen dengan alasan kerugian. Dengan alasan kerugian tersebut pihak Perusahaan Air Minum Daerah perlu menaikkan biaya atau harga air permeterkubik, seperti yang dikatakan WaPres Ma'ruf Amin yaitu bekerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah berlepas diri dari yang harusnya menjadi urusannya.

Lengkap sudah penderitaan rakyat menambah daftar panjang setelah sebelumnya bergejolaknya harga listrik dan asuransi kesehatan atas nama BPJS.
Kepentingan hajat akan air bersih yang merupakan kebutuhan primer akan  membuat beban hidup rakyat makin berat saat ada wacana harga naik.

Sejatinya apa apa yang dihasilkan dari perut bumi adalah milik umum atau milik umat. Yang pengelolaan dan biaya operasional diambil dari Sumber Daya Alam juga. Manusia berserikat dalam padang rumput, air, dan api.
"Al-Muslimuna syuraka'un fi tsalatsatin : fi al-kala'i wal al-ma'i wa an-nari" 

"Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Hadits tersebut menyatakan ketiganya tidak boleh dimiliki individu atau sekelompok individu, maupun negara. Individu, sekelompok individu ataupun negara tidak boleh menghalangi individu atau masyarakat umum untuk memanfaatkannya. Sebab harta ketiganya adalah milik mereka secara berserikat. 

Namun agar semua dapat mengakses dan memanfaatkan ketiganya, negara mewakili masyarakat mengatur pemanfaatannya. Sehingga semua masyarakat bisa mengakses dan mendapat manfaat secara adil dari harta harta milik umum itu.

Bahkan bisa juga dengan gratis ketika diterapkan sistem Islam kaffah, yang biaya operasionalnya diambil negara dari Sumber Daya Alam lainnya. Seperti pertambangan sebagai sumber pembangkit energi.

Sejatinya negara adalah pelayan umat. Mengurusi urusan umat, karena pemanfaatan SDA untuk sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Hanya dengan diterapkannya sistem khilafah ala minhajjin Nubuwwah. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dan terjaga.

Wallahu A'lam bishowab 


Ciganjur ( 16/12/2019 )
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: