Kesehatan Era Kini dan Nanti

Kesehatan Era Kini dan Nanti



        Oleh: Hexa Hidayat


BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) yang di bentuk 1 Januari 2014, kurang lebih 5 tahun silam,  awalnya memiliki azas gotong royong, namun saat ini pelaksanaannya  hanyalah sebuah wacana belaka. Bagaimana tidak, dengan   iuran yang setiap tahunnya semakin naik, mencekik masyarakat. Ditambah  lagi pelayanan yang semakin hari semakin terlihat tidak adanya keberpihakan kepada rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara seolah berlepas tangan dalam hal jaminan kesehatan. Bahkan para penguasa juga mengatakan defisitnya anggaran BPJS akibat membengkaknya pengeluaran terhadap pasien yang dilakukan para dokter rumah sakit terhadap layanan operasi caesar.


Hal ini diungkapkan oleh Menteri kesehatan , Terawan Agus Putranto bahwa defisit BPJS kesehatan adalah pembengkakan biaya klaim kepada rumah sakit. Pembengkakan biaya klaim ini diduga disebabkan oleh   tindakan dokter kepada pasien yang dilakukan secara berlebihan. Salah satunya adalah layanan persalinan melalui operasi Caesar, karena tidak sesuai ketentuan, imbuhnya ( Tempo. co, 30/11/ 2019 ) .

Disisi lain, pihak rumah sakit pun mengeluh kepada BPJS karena tunggakan yang belum terbayarkan kepada mereka terhadap layanan yang telah  mereka berikan kepada pasien peserta BPJS. Menurut anggota Kompartemen Jaminan Sosial Perhimpunan Rumah sakit Seluruh Indonesia (Persi) Odang Muchtar, menyatakan tunggakan  klaim BPJS kesehatan kepada seluruh rumah sakit mitra mencapai Rp 6,5 triliyun. (Jakarta, CNN Indonesia, Kamis, 2/11/2019 ).


 Angka diatas merupakan angka yang fantastis sekali, bagaimana tidak, akibat dari tunggakan tersebut akan berpengaruh terhadap arus kas keuangan rumah sakit, bahkan para perusahaan pemasok obat  menghentikan sementara kiriman obat karena mereka belum membayar tunggakan obat. 


Hal diatas merupakan cerminan buruknya pengurusan dalam hal kesehatan terhadap masyarakat. Pemerintah  hanya memikirkan  kelangsungan hidup suatu  badan  usaha ketimbang nasib rakyat yang benar-benar membutuhkan kesehatan.Tidak heran apabila selama  keberlangsungan BPJS tidak adanya pelayanan kesehatan yang signifikan yang mampu dihadirkan kepada rakyat, tapi malah makin mempersulit rakyat untuk memperoleh hak mereka dalam  hal  kesehatan khususnya. Penguasa hanya bertindak sebagai regulasi berbasis kepentingan bisnis belaka.


 Lagi-lagi  rakyat sebagai korbannya. Semua ini terjadi karena pemerintah memakai sistem kapitalisme dalam  mengurus urusan rakyatnya. Semua yang seharusnya menjadi hak rakyat menjadi suatu yang berbayar, yang dianggap bisa menambah keuntungan bagi pihak korporasi yang bekerjasama dengan pemerintah.


Sejak awal BPJS ini merupakan suatu kesalahan dalam  pengolahan  negara terhadap kesehatan. Peserta BPJS dipaksa untuk membayar iuran apabila ingin memperoleh kesehatan, hal ini sama  dengan asuransi dimana kita diwajibkan  membayar sejumlah premi, sehingga dapat diklaim kalo terjadi kasus, dan bila tidak ada kasus maka premi yang sudah dibayarkan tidak akan pernah dikembalikan. Artinya, pemerintah memang sengaja mengadopsi sistem berbasis keuntungan didalam  pengelolaan negara dalam hal ini kesehatan. Padahal sejatinya, peranan  negara dalam Islam  tidak  hanya sebagai regulator terhadap  rakyat tapi juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Karenamenjamin pelayanan kesehatan rakyat adalah kewajiban negara, bukan kewajiban pribadi, kelompok atau golongan bahkan korporasi.


Negara harus mampu  mengurusi semua kebutuhan  rakyatnya, bukan  hanya masalah kesehatan, tapi  sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan juga hal yang harus diperhatikan serius oleh negara. karena rakyat merupakan SDM, salah satu aset yang penting bagi negara untuk melihat kinerja baik buruknya negara dalam mengelola sistem pemerintahan. Dalam  hal ini, pemerintah  harus menghadirkan tenaga-tenaga yang expert dibidangnya, dan tentu saja harus memahami hukum-hukum Islam supaya kita tidak terjebak dengan aturan-aturan  neoliberalisasi sebagai sistem kapitalistik yang terbukti hanya mementingkan kepentingan para pemilik modal ketimbang rakyat.


 Sistem Islam lah yang bisa menjadi solusi komprehensif karena menghadirkan pemecahan masalah sampai kepada akarnya, karena Islam  mengakui segala perbuatan di muka bumi ini baik kecil apalagi besar akan  mendapatkan hisab. Baik rakyat maupun penguasa tidak luput dari hisab tersebut. 

Wa’allahualam bish shawabi.

 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: