Antara Covid-19 dan Kebijakan Para Elit, Rakyat Semakin Menjerit

Antara Covid-19 dan Kebijakan Para Elit, Rakyat Semakin Menjerit



Oleh : Anis Zakiyatul M
Aliansi Penulis Rindu Islam

Sejak Desember 2019, isu Corona telah menjadi topik perhatian global. Virus Corona atau yang disebut sebagai Covid-19 telah ditetapkan oleh badan kesehatan dunia (WHO) sebagai pandemi global.

Hingga saat ini tercacat korban jiwa semakin bertambah di berbagai wilayah terutama di Italia. Jumlah korban meninggal akibat virus Corona di Italia kini melampaui Cina, negara tempat Covid-19 berasal. Total 427 kematian telah dilaporkan di Italia selama 24 jam terakhir, menjadikan total perhitungan nasional menjadi 3.405. sedangkan Cina mencatat 3.245 kematian sejak awal Januari. (Tempo.com 20/3/20)
Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui juru bicara untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto, mengumumkan bahwa jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia melonjak dan bertambah menjadi 309 orang, dengan 25 orang di antaranya meninggal dunia per 19 Maret 2020. Jumlah kasus melonjak 36,1% dibandingkan hari sebelumnya.

Melihat fakta di lapangan angka penularan covid-19 di Indonesia berpotensi bertambah secara eksponensial. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak serius dan terkesan lamban dalam menangani virus covid-19 ini. Lihat saja pada awal kebijakannya pemerintah mewacanakan membayar influencer sebesar 72M hingga memberi diskon tiket pesawat untuk 10 destinasi wisata. Kebijakan tersebut membuat wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon menilai bahwa langkah yang di ambil pemerintah amatiran.

Kemudian yang baru saja terjadi bahwa ada 49 TKA asal cina yang masuk ke Kendari untuk bekerja dengan memakai visa kunjungan, padahal berbagai negara telah membatasi hubungan dengan cina karena khawatir rakyatnya akan tertular virus covid-19 ini. Kurangnya perhatian pemerintah pada keselamatan petugas medis juga terjadi, petugas yang mengurus pemberangkatan tiga orang dalam pengawasan (ODP) virus corona dari RSUD dr.Soekardjo kota Tasikmalaya ke kota Cirebon hanya mengenakan jas hujan sebagai alat pelindung diri (APD). Sungguh miris melihat minimnya APD bagi petugas medis di tengah berkecamuknya wabah covid-19.

Belom lagi dalam hal penetapan status bencana, Presiden Jokowi justru menyerahkan kebijakan itu kepada kepala daerah masing-masing untuk menentukan status daerahnya siaga darurat atau tanggap darurat non-alam. Padahal organisasi kesehatan dunia (WHO) telah mendesak Presiden Jokowi agar menerapkan status darurat nasional, hal tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Rekomendasi status darurat nasional bukanlah hal yang berlebihan, jika melihat jumlah kasus Corona di Indonesia yang kian hari kian meningkat cepat.

Selain tidak menetapkan status darurat nasional, Presiden Jokowi juga belum tampak akan memutuskan kebijakan lockdown atau penutupan akses total. Jokowi lebih memilih melakukan test masal atau rapid test untuk mencegah penyebaran Corona di Indonesia. Untuk alatnya, pemerintah dikabarkan akan impor dari tiongkok sebanyak 500 ribu melalui PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RIN).

Dalam menghadapi hal ini sebenarnya kendali penuh ada pada negara atau pemerintah. Pemerintah harus tegas dalam mengeluarkan kebijakan, seperti tegas menutup izin atau melarang kunjungan wisatawan asing ke Indonesia agar mampu mengurangi penyebaran virus Corona. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang  tindakan preventif agar terhidar dari penularan, serta memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.
Islam telah memberikan solusi dalam menghadapi masalah seperti ini, yaitu apabila terjadi wabah di suatu wilayah maka hal pertama yang dilakukan adalah mengisolasi wilayah sumber wabah dengan tetap memperhatikan kebutuhan warga setempat dan warga lainnya agar menghindari untuk memasuki wilayah tersebut.

Sesuai dengan sabda Rasulullah saat terjadi wabah kusta

Beliau bersabda “jika kamu mendengar wabah disuatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya.Tetapi jika wabah di tempatmu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR.Bukhari). 

Situasi yang sama juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, saat beliau ingin melakukan perjalanan ke syam dan sampai di wilayah Sargh Umar mendapat kabar bahwa Syam sedang terjangkit wabah thaun, sontak Abdurahman Bin Auf pun mengingatkan hadist Rosululloh SAW pada sahabat  Umar, dan tak menunggu lama beliau pun menghentikan perjalanannya seketika.

Kedua, negara membiayai segala kegiatan yang mendukung percepatan penyelesaian masalah, seperti aktivitas sosialisasi, pemasangan alat deteksi suhu tubuh di semua titik masuk, dan pengecekan orang-orang yang mengalami gejala terjangkit virus. Semua pembiayaan tersebut bisa di ambil dari kas Baitul mal.

Ketiga, negara tegas melarang adanya penimbunan barang apapun dan jika terbukti melanggar maka akan ada sanksi. Keempat, menghentikan impor barang dari wilayah pusat virus/wabah.

Kebijakan-kebijakan di atas hanya dapat terwujud, apabila suatu negeri dipimpin oleh orang yang mengerti dan menerapkan syariat islam. Dimana orientasi penyelesaiannya tidak menitik beratkan pada kepentingan pribadi atau segelintir orang, akan tetapi untuk kepentingan seluruh umat baik dari dalam maupun luar negeri. Tentu saja pemimpin seperti ini hanya ada dalam negara yang berlandaskan pada islam.



Previous Post
Next Post

post written by:

Cerdaskan Umat, Raih Kebangkitan!

0 Comments: