Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Salam Pancasila, Toleransi yang Kebablasan

Sabtu, 07 Maret 2020

                        Oleh : Ratnawati, S.Ag
              Aktivis Dakwah Palembang

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi tengah menjadi sorotan publik terkait pernyataan-pernyataannya yang selalu  kontroversial. Yang pertama Yudian menyoal tentang agama adalah musuh terbesar Pancasila. Tidak berhenti di situ, : Yudian kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Pasalnya ia mengusulkan untuk mengganti pengucapan Assalamu'alaikum dengan salam Pancasila. Belum sebulan menjabat Kepala BPIP, Yudian sudah didesak untuk mundur. Bahkan, ada yang meminta BPIP dibubarkan gara-gara pernyataan Yudian yang terus menerus menimbulkan kisruh. "Salam Pancasila sebagai salam kebangsaan diperkenalkan untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, serta menguatkan persatuan dan kesatuan yang terganggu karena menguatnya sikap intoleran," ucapnya.

Salam Pancasila sebagai salam kebangsaan diperkenalkan untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan serta menguatkan persatuan dan kesatuan yang terganggu karena menguatnya sikap intoleran. BPIP menjelaskan, salam Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP di hadapan peserta Program Penguatan Pendidikan Pancasila di Istana Bogor tanggal 12 Agustus 2017.

Salam Pancasila sangat sejalan dengan makna dari kata 'salam' itu sendiri. Kata 'salam' memiliki arti sangat luas dan dalam, tidak hanya berarti keselamatan tetapi juga 'perdamaian'. Salam berarti kedamaian yang dalam arti luas, berarti 'kita bersaudara', 'kita dalam kedamaian' yang sama sekali membuang jauh unsur-unsur kebencian atau penolakan atas segala apapun yang telah kita sepakati.
"BPIP tidak pernah mengusulkan penggantian Assalamualaikum dengan Salam Pancasila. Yang disampaikan adalah mengenai kesepakatan-kesepakatan nasional mengenai tanda dalam bentuk salam dalam pelayanan publik, dalam kaitan ini kesepakatannya adalah Salam Pancasila," kata BPIP.

Kali ini pernyataannya, yang ditafsirkan ingin mengganti salam “assalamu'alaikum” menjadi salam Pancasila, kembali bikin gaduh. Sebetulnya, dua kontroversi ini satu momen saat Yudian diwawancara eksklusif oleh sebuah media, beberapa waktu lalu. Menurut Buya Yahya Zainul Arif, sejak lama, Indonesia sudah damai dengan perbedaan yang ada, baik suku maupun agama. Namun belakangan ini, justru perbedaan yang ada di tengah masyarakat, diganggu. Dibenturkan dengan pernyataan-pernyataan kontroversial para tokoh dan pejabat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan masyarakat.
Hampir seabad mengadopsi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, bangsa Indonesia belum sepenuhnya merasakan wujud nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila Ketuhanan yang menempati posisi teratas, terciderai dengan banyaknya penistaaan terhadap ajaran agama terutama Islam.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, masih jauh untuk bisa kita rasakan. Hari ini kita saksikan banyak ketidakberadaban yang dilakukan pejabat maupun rakyatnya. Di lingkungan pejabat, korupsi dan suap merajalela seolah menjadi budaya. Di kalangan rakyat, moralitas kian tergerus dengan banyaknya remaja yang terlibat narkoba, free sex, tawuran, dan anarkisme. Kriminalitas di tengah masyarakat juga masih tinggi, mulai dari pembunuhan, pencurian, pembegalan, pencabulan, dan sebagainya masih ramai menjadi headline berita.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang merangkum semboyan Bhineka Tunggal Ika, masih menjadi PR bangsa. Timor-timor sudah lepas, dan kini Indonesia harus menghadapi ancaman lepasnya Papua karena gerakan separatis yang didukung asing. Di momentum pilpres, hawa perpecahan karena beda pendapat dan pilihan terasa kuat dan menimbulkan kekhawatiran.
Tidak jauh berbeda dengan sila yang lainnya, sila keempat dan kelima, juga belum berhasil diwujudkan. Budaya musyawarah dalam memustuskan kebijakan tak dilakukan penguasa. Tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan naiknya harga BBM dan listrik  yang mencekik. Ormas Islam yang hanya menyerukan ajaran Islam, dibubarkan dengan semena-mena khas diktator tanpa proses peradilan dan tak disebutkan dengan jelas apa kesalahan yang diperbuat.

Dari keseluruhan fakta di atas belum terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, siapa yang harusnya disalahkan? Tentu semua elemen bangsa, karena salah dalam memilih sistem kehidupan untuk diterapkan. Pancasila hanya sebuah kumpulan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan norma manapun, namun nilai hanya tetap menjadi nilai jika tidak diwujudkan dengan sistem yang tepat.

Demokrasi yang diadopsi Indonesia untuk menjadi sistem berbangsa dan bernegara, nyatanya justru kian menjauhkan bangsa dan negara ini dari nilai-nilai Pancailais.
Demokrasi dengan asas sekularisme menjadi pangkal terpinggirkannya nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Akibatnya standar benar-salah tidak lagi disandarkan pada aturan Sang Pencipta. Tak heran jika demokrasi melahirkan banyak amoralitas dan kriminalitas.

Kesalahan sistemik yang dialami Indonesia melahirkan problem multi aspek yang dari tahun ke tahun kian bertambah. Sebagai solusi atas semua masalah tersebut,  tak cukup jika hanya mengandalkan Pancasila. Bangsa yang besar ini butuh sistem kehidupan yang tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan dengan benar sesuai dengan fitrah manusia, menentramkan hati dan memuaskan akal manusia.

Sistem yang solutif dan memberikan keadilan serta kesejahteraan tidak mungkin berasal dari manusia, karena manusia sifatnya lemah, terbatas, dan diliputi hawa nafsu yang bersifat merusak. Oleh karena itu saatnya kita kembalikan kehidupan ini agar berjalan ideal sesuai aturan Allah SWT dengan menerapkan syari’at Islam secara totalitas di berbagai aspek. Penerapannya sudah dijamin Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, dan fakta keberhasilannya mewujudkkan kesejahteraan, sudah dibuktikan sejarah.

Syari’at Islam yang sempurna dan penuh berkah tersebut, hanya bisa dan pernah diterapkan oleh suatu institusi negara yang bernama Khilafah. Meski hari ini dikriminalisasi dan difitnah, tegak dan hadirnya kembali sudah Allah janjikan dan Rasulullah kabarkan kepada kita.
Keberadaannya kelak akan menghapuskan kezaliman yang hari ini merajalela dan menimbulkan kesengsaraan. Khilafah akan menyatukan kembali negeri-negeri muslim didunia. Sebagaimana sejarah Islam mencatat pada zaman khulafa Ar-Rasyidin dan beberapa khalifah dinasti Umayyah, Islam menguasai hampir sepertiga dunia. Dua imperium besar saat itu hancur yaitu Persia dan Romawi. Mesir dan Afrika Utara, Spanyol (Andalusia) dan Sebagian Eropa, Persia dan sebagian Asia tengah mejadi kekuasaan Islam. Kemudian dalam waktu yang cukup lama di bawah naungan Islam, mereka makmur dan berjaya sebagaimana zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz yang saat itu sulit mencari orang yang mau menerima sedekah karena sulit ditemui orang miskin serta kemakmuran dirasakan oleh makhluk selain manusia.

Wallahu A'lam Bishshawab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar