Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Tanpa Perisai, Muslim India Terus Dizalimi

Senin, 09 Maret 2020


Oleh : Eri
(Pemerhati Masyarakat) 


Berawal dari Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru disahkan, menyebabkan polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk Hindu dan Islam di New Delhi, India. 

Dipastikan banyak yang menjadi korban dari bentrokan ini. 'Korban tewas akibat bentrokan antara umat Hindu dan Islam di New Delhi, India terus bertambah hingga 38 orang. Lebih dari 200 orang mengalami luka-luka'. (cnnindonesia.com 28/02/2020). Insiden ini menjadi kerusuhan paling parah dalam beberapa dekade terakhir. 

Undang-Undang kontroversial tersebut mendiskriminasikan umat Muslim. Mengizinkan India untuk memberikan status kewarganegaraan bagi imigran pemeluk Hindu, Kristen dan agama lainnya selain Islam. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru dikhawatirkan mendorong India yang sekuler menjadi negara Hindu. Selain itu, pemerintah India juga mencabut status otonomi khusus untuk Khasmir dengan tujuan ingin menguasai daerah tersebut. 

Kerusuhan yang terjadi antara umat Hindu dan Muslim merupakan sentimen negatif terhadap Islam. Banyak umat Muslim yang menerima penindasan dan kekerasan. Permasalahan ini adalah bukti nyata kegagalan sistem demokrasi. Sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan berpendapat, beragama dan berekspresi, secara fakta tidak bisa menolong kaum minoritas di India. 

Kebijakan yang diputuskan oleh India tidak terlepas dari pantauan Barat. Tentu saja apa yang dilakukan Narendara Modi telah disetujui oleh Amerika. Ini terlihat dari kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS)  Donald Trump, yang memberikan pujian untuk Modi. "Mr Trump menggambarkan dia sebagai orang yang tenang, pemimpin yang hebat dan seseorang yang bekerja untuk rakyatnya. Mr Modi akan menerima pujian ini dengan gembira," katanya, Tanvi Madan, analis di Brookings Institution. (cnbcindonesia.com 26/02/2020). Kunjungan tersebut bukan hanya membahas perdagangan saja. Namun, ada agenda politik terselebung. 

Ironisnya, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)  sebagai penjaga perdamaian dunia, gagal menyelesaikan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang menimpa umat Muslim di seluruh dunia. Diplomasi yang selalu didepankan, hanyalah pepesan kosong. Setali tiga uang, negeri-negeri Islam pun tak bergeming atas penganiayaan yang menimpa umat Muslim. Termasuk Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tidak mengecam pembantaian Muslim di India. 

Semua terjadi karena nasionalisme yang membatasi negara untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Padahal masalah Undang-Undang kontroversi dan Khasmir bukanlah antara Pakistan - India, tetapi masalah Islam. Maka wajib bagi negeri-negeri Muslim menunjukkan rasa solidaritas Muslim di India. Dengan menggalang kekuatan untuk melindungi dan membebaskan umat Muslim dari segala bentuk kezaliman.

Berharap pada sistem demokrasi, umat Muslim India akan terus terzalimi. Umat membutuhkan sistem yang dapat membela dan melindungi hak-hak mereka. Sistem yang sempurna untuk seluruh umat, seharusnya berasal dari Allah swt. Menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan, akan menjamin darah dan kehormatan setiap umat. Perlu disadari, hanya Khilafah sebagai institusi yang dapat menerapkan seluruh hukum-hukum syariat dan ketiadaan hari ini menjadi sumber kesengsaraan bagi umat Muslim. Waallahu A'lam bis shawwab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar