Corona Meraja, BPJS Tak Bersuara

Corona Meraja, BPJS Tak Bersuara






Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Muslimah Penulis Sidoarjo


Apa Khabar BPJS? Setelah iurannya batal naik, bukannya lebih peduli dengan umat, namun justru pemerintah saling dukung untuk segera mencari solusi guna mengatasi defisit anggarannya ( Tribunnews.com,10/3/2020).

Menteri Sri Mulyanipun menyebutkan ketahanan BPJS kesehatan akan terancam jika terus menerus dalam keadaan defisit dan kenaikannya justru dibatalkan ( katadata.co.id, 10/3/2020)

Sejak Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS pada semua kelas. Terlihat pemerintah sangat gusar. Menurut DPR, penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kelas III yang jumlahnya mencapai 19,9 juta orang itu sangat memberatkan. Pemerintah juga Nampak keberatan karena kesulitan mencari solusi atas kerugian/defisit operasional BPJS.

Inilah bukti bahwa ada yang salah dengan BPJS. Nyatanya, BPJS bukanlah jaminan layanan kesehatan oleh pemerintah bagi rakyat. Karena sumber pemasukannya mengandalkan iuran dari rakyat. Padahal gara-gara Corona, semua aspek mendadak terhenti, terlebih yang mencolok adalah perekonomian.


BPJS kesehatan makin tak bersuara, padahal ia adalah lembaga yang terkait erat dengan pelayanan kesehatan sesuai judulnya. . Namun sebab negara mengadopsi sistem kepemerintahan yang salah maka penanganan berbagai solusipun tak akan menghasilkan apapun. Negara kelimpungan dan layanan kesehatan pun tak maksimal


Dalam Islampun terdapat jaminan kesehatan. Namun sangat berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Mekanisme jaminan kesehatan dalam islam adalah seratus persen ada dipundak pemimpin, yaitu Khalifah. Itu sebabnya Allah telah menyediakan mekanisme kepemilikan sesuai syariat guna menjamin terlaksananya semua amanah Kholifah dan negara.


Yaitu kepemilikan umum, negara dan individu. Dan Baitul maal sebagai Diwan yang bertugas mencatat pemasukan serta pengeluaran seluruh sumber harta yang di dapat dari kepemilikan umum dan negara. Sementara kepemilikan individu negara menjamin peruntukannya tanpa mengubah sedikitpun.


Dengan pendanaan yang sumbernya pasti, maka negara akan kuat dan stabil menghadapai segala peristiwa yang akan terjadi. Demikian pula pembangunan di dalam negeri terkait dengan kesejahteraan rakyat juga akan maksimal. Seluruh kebutuhan asasiyah ( pokok) , diantaranya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan dalam jaminan negara sepenuhnya.


Ini karena seorang pemimpin dalam Islam adalah Ra' in atau pelayan dan pemelihara bagi rakyatnya. Pemimpin dalam Islam akan menghadapi hisaban yang amat berat jika amanah dipundaknya tidak terlaksana dengan baik. Maka, sungguh sayang jika hari ini para pemimpin di negeri-negeri kaum muslim enggan menerapkan syariat Islam. Sebab tak ada jaminan terbaik selain syariat Islam.

Pandemi Covid-19 ini sebetulnya bisa diambil pelajaran berharga darinya. Indonesia yang bukan negara asal munculnya virus namun kini justru terpuruk dalam ketidakpastian. Harga barang kebutuhan pokok naik, korban positif terinfeksi virus dan yang meninggal semakin bertambah, tahap sosial distacing diperpanjang dalam batas yang tidak diketahui kapan berakhirnya, sebanyak 25 orang dokter sudah wafat dan lain sebagainya.

Harus berapa lama lagi meyakini bahwa kapitalisme yang diberlakukan hari ini tak selangkah pun menunjukkan keberhasilannya menyelesaikan pandemi. Salah satunya ya terkait penanganan BPJS kesehatan yang mandul. Dilibas defisit anggaran telah menyunat banyak fasilitas kesehatan rakyat yang seharusnya bisa diterima full.

Bagaimana kita bisa sandarkan harapan jika terus demikian? Prioritas pemerintah bukan pada maslahat umat namun pada untung rugi. Siapa yang menikmati? Yang jelas bukan rakyat biasa. Wallahu a' lam bish Showab.
Previous Post
Next Post

post written by:

ibu rumah tangga yang ingin melejitkan potensi menulis, berbagi jariyah aksara demi kemuliaan diri dan kejayaan Islam

0 Comments: