Pemerintah adalah Pelayan Bagi Rakyat, Bukan Pelayanan Konglomerat

Pemerintah adalah Pelayan Bagi Rakyat, Bukan Pelayanan Konglomerat



Oleh: Suci Hardiana Idrus

Di tengah-tengah merebaknya pandemi virus covid-19, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang sejauh mana pembangunan atas proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang rencananya akan bertempat di Kalimantan Timur.

Berdasarkan dari pernyataan Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi, bahwa proses pemindahan ibu kota negara (IKN) sampai saat ini masih terus berjalan sesuai rencana. Sejauh ini, belum ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan pun masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kementerian lainnya seperti melakukan komunikasi dengan para calon investor.

Diketahui bahwa proses pemindahan Ibu Kota Baru masih berjalan di tengah-tengah kondisi darurat pandemi covid-19, maka sejumlah DPR, tokoh dan pengamat menyarankan agar pemerintah menunda sementara proyek tersebut dan anggaran dana direalokasikan untuk penanganan wabah yang telah merenggut nyawa orang banyak.

Melansir dari kumparan.com, 7 April 2020, Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, meminta pemerintah fokus menangani pandemi corona, tak perlu memikirkan pemindahan ibu kota. Sementara Faisal Basri selaku Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menginginkan seluruh kemampuan pemerintah dikeluarkan untuk menghadapi virus corona. Sehingga, masyarakat Indonesia bisa banyak yang selamat dari serangan virus tersebut.

"Lupakan hal-hal yang bisa kita tunda 5 tahun ke depan. Kita sadari pembangunan manusia lebih penting, apalah artinya ibu kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan, kita harus berpikir model pembangunan Indonesia yang baru, pendekatan yang baru,” ujar Faisal.

Indonesia masih memerlukan banyak dana darurat untuk penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di berbagai wilayah Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa para tenaga medis masih kekurangan APD (alat pelindung diri). Apalagi belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Sumber dana yang dikelola pemerintah diharapkan bisa tersalurkan secara merata ke masyarakat yang membutuhkan di setiap wilayah.

Melansir dari CNN Indonesia, tanggal 07 April 2020, Tokoh Muhammadiyah sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, meminta agar Pemerintah Jokowi menghentikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur di tengah situasi darurat virus corona di Indonesia. Ia menilai pemindahan IKN baru saat ini tak mendesak dan sekadar menghambur-hamburkan uang negara.

"Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata dia.

Din juga mendesak agar para pejabat negara tak mengkhianati amanat konstitusi dengan memperbolehkan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia di tengah wabah corona. Ia berpesan bahwa pemerintah wajib melindungi segenap rakyat Indonesia sesuai konstitusi negara.

Kurang lebih dalam sebulan, data pemerintah menunjukkan jumlah kasus positif corona menembus 2.000 orang lebih yang awal mulanya hanya dua orang. Pemerintah bamyak mendapat peringatan atas kebijakan yang lamban dalam menangani kasus tersebut. Sedari awal hingga saat ini masyarakat tak merasakan adanya prioritas utama dari pemerintah terkait bantuan dalam memerangi wabah Corona. Kecuali hanya memberlakukan aturan yang tak efektif untuk dijalankan oleh masyarakat.  Pemerintah lebih cenderung mengkhawatirkan dampak ekonomi yang diakibatkan virus covid-19. Lagi-lagi, pandangan hidup ala kapitalisme mengikis rasa kemanusiaan. Lantas berapa banyak jiwa lagi yang harus dipertaruhkan akibat tidak adanya solusi tuntas dari pemerintah?

Penetapan prioritas yang salah dalam kebijakan pemerintah kapitalistik ini menunjukkan tata kelola negara yang disamakan dengan mengelola sebuah perusahaan, di mana hanya mementingkan keuntungan materil. Pemerintah yang bermental pengusaha. 

Negara seharusnya berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan tampil sebagai pelayan para kapitalis. Negara selayaknya melayani dan mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar rakyat selamat dari wabah, serta menjamin kebutuhan dasar hidup mereka. Sebab kerugian ekonomi akibat wabah bisa dipulihkan, namun kehilangan nyawa rakyat tidak tergantikan.

Satu nyawa dalam Islam sangatlah berharga sebagaimana sabda Nabi saw. “Hilangnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim.”

Di masa Rasulullah saw. pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Sebagai kepala negara, Rasulullah saw. segera bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan untuk rakyat agar tidak mendekati penderita kusta bahkan mereka dilarang untuk melihatnya.

Beliau bahkan bersabda “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR. Bukhari).

Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan yang seharusnya diambil oleh penguasa saat terjadi wabah adalah lockdown, akan tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini, kecuali diganti dengan kebijakan lainnya. Yang terpenting adalah penguasa tidak boleh abai dan harus memberikan dukungan materi dan spiritual kepada rakyatnya baik yang terinfeksi maupun yang tidak. 

Tentu dalam pengambilan kebijakan ini negara harus bersedia menanggung segala kebutuhan dasar hidup rakyat selama masa wabah. Meski dalam keadaan krisis ekonomi, negara tetap akan hadir sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Sebab seorang pemimpin dalam Islam sangat sadar akan tanggung jawabnya dan bahwasanya segala kebijakan yang diambilnya akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

Wallahu'alam bishowab
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: