Rencana Pindah Ibu Kota Negara di tengah Wabah, untuk Siapa?

Rencana Pindah Ibu Kota Negara di tengah Wabah, untuk Siapa?



Oleh : Rina Sriana A, SE



Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan proses pemindahan ibu kota Negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana.

Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). “Saat ini persiapan masih on the track,” kata dia dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip Rabu 25/3/2020 (Detik.com)

Rencana tetap melanjutkan pemindahan Ibu kota ditengah wabah seperti ini, jelas menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya bukan hal yang tepat, pasalnya pemindahan Ibu Kota tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Padahal saat ini Indonesia sedang diserang oleh Virus yang mematikan.

Anggaran pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang sangat besar ini seharusnya bisa dialihkan untuk penanganan pandemi virus corona. Sebagaimana yang di sampaikan Ekonom Senior Rizal Ramli soal keputusan pemerintah yang melebarkan defisit APBN dari 3% menjadi 5,07% untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus corona (COVID-19).

Rizal mengatakan, daripada menambah utang lagi yang berdampak pada nilai rupiah, pemerintah diminta untuk menyetop semua proyek infrastruktur termasuk pindah ibu kota, (detik.com, 31/3/2020). Pemerintah harus benar-benar mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali rencana pemindahan Ibu Kota ditengah kondisi saat ini.

Sebab sesungguhnya pemindahan Ibu Kota tidak bersifat mendesak atau bahkan sebenarnya tidak di perlukan. Seharus nya yang menjadi prioritas utama ialah bagaiman cara pemerintah menangani wabah ini agar segera bisa teratasai bukan fokus pada pemindahan Ibu Kota, namun kepentingan rakyat haruslah diutamakan.

Jika pemerintah tetap berencana meneruskan proyek pemindahan ibu kota di tengah wabah corona, jelas hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak serius untuk mengurusi rakyatnya, karena yang tengah di butuhkan rakyat saat ini agar bisa selamat dari wabah ini bukanlah pindah ibu kota , yang dibutuhkan rakyat saat ini ialah penagana yang serius dari pemerintah agar wabah ini bisa cepat teratasi.

Masyarakat setiap harinya semakin resah karena dari hari ke hari jumlah pasien yang terkena virus corona ini terus bertambah. Maka dari itu, penentuan prioritas kerja pemerintah harus memfokuskan pada solusi konkrit mengatasi wabah ini dengan pembenahan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, dan penjamin segala  kebutuhan rakyat. 

Sebetulnya kebijakan pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek pemindahan Ibu Kota di tengah wabah saat ini memunculkan sebuah pertanyaan, lantas untuk kepentingan siapa sebenarnya proyek pemindahan Ibu Kota ini? siapa yang akan diuntungkan dengan proyek pemindahan Ibu Kota di tengah wabah ini? 

Seperti diketahui bahwa para investor yang menginvestasikan dananya dalam renca  pemindahan Ibu Kota adalah para pengusaha dan asing, pastinya yang akan mendapat keuntungan besar adalah mereka.

Maka sangat jelas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan asing dalam setiap kebijakan, bukan untuk kepentingan rakyat, karena yang di butuhkan rakyat saat ini bukan berpindahnya Ibu Kota, dan yang akan diuntungkan dari hal ini bukan rakyat pula. 

Kondisi yang sangat menyusahkan dan menyulitkan rakyat hari ini tidak terlepas dari ideologi kapitalis yang diambil oleh pemimpin negeri ini dalam mengurusi rakyatnya. Cara pandang ideologi ini akan mengarahkan manusia dalam setiap amal perbuatannya hanyalah untuk mendapat profit materi semata.

Bahkan dalam penempatan prioritas dalam membuat kebijakan di tengah wabah seperti saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan para kapitalis dan membuat kebijakan sesuai pesanan mereka.

Jelas sangat berbeda dengan negara yang diatur dengan sistem Islam. Di mana negara berkewajiban penuh menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk keamanan dan juga pemeliharaan dari seorang pemimpin negara (khalifah). Kebijakan pun diambil bukan berdasarkan kepentingan dan hawa nafsu khalifah, apalagi dengan hitungan untung rugi.

Namun kebijakan diambil untuk kemaslahatan umat. Termasuk dalam memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan mendasar saat ini, bukan kebutuhan para kapitalis. Di dalam sistem Islam, pemimpin bertugas sebagai raain (pengurus). Islam perintahkan negara melalui pemimpinnya untuk bertanggung jawab penuh menjamin maslahat umum.
Wallahua'alam bishowwab.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: