Derita Rakyat di Tengah Pandemi, dengan Pemimpin Yang Abai

Derita Rakyat di Tengah Pandemi, dengan Pemimpin Yang Abai


https: img-k.okeinfo.net content 2020 04 18 337 2201071 napi-bebas-saat-pandemi-corona-sosiolog-berpotensi-perluas-jaringan-kriminal-W6afHd0P26.jpg
Oleh: Salwa Hidayah
Pelajar, Aktivis Serdang Bedagai


          Saat ini kondisi dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja, virus yang berawal dari seekor kelelawar yang berasal kota wuhan tersebut menyebar ke penjuru dunia dan menelan beribu korban jiwa, virus yang dinamakan covid -19 ini masih menjadi momok mengerikan dunia saat ini dan belum usai. Virus ini jugalah yang  menyerang negeri khatulistiwa saat ini, selama kurun waktu 2 bulan ribuan masyarakat Indonesia terinfeksi virus ini, dan ratusan masyarakat meninggal dunia, dan hanya sekup presentase kecil yang dinyatakan sembuh.
Namun sayang pemerintahan Indonesia tidak kunjung memberikan kebijakan tegas serta terarah dalam menyelesaikan masalah pandemi ini, banyak hal- hal yang dibutuhkan namun dikesampingkan oleh pemerintah, misalnya saja, minimnya APD (alat pelindung diri ) untuk tenaga medis, tidak adanya kesinkronan antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah,. Bahkan lebih parahnya pemerintah mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan masalah pandemi ini, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh kemenkumham berikut.
Jakarta, CNN Indonesia – kementrian hukum dan hak asasi manusia (KemenkumHam) yang dipimpin oleh Yasonna H. laoly itu tengah menggalakkan program asimilasi dan integrasi yaitu mengeluarkan dan membebaskan narapidana berkenaan dengan corona, “ hingga saat ini yang keluar dan bebas 30. 432 melalui asimilasi 22.412 dan integrasi8.020 narapidana dan anak,” ujar kepala bagian humas dan protokol ditjen PAS, Rika Aprianti kepada CNN Indonesia. Com, sabtu (4/4) .
Dari sini dilihat kebijakan yang dikeluarkan Kemenkumham ini adalah kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan pandemi yang sedang menyerang negeri ini, bahkan kebijakan tersebut bisa membuat kondisi semakin memburuk, seperti  timbul banyaknya kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah seperti pencurian, begal, pembunuhan dan kriminalitas lainnya seperti yang dilansir oleh kumparan.com, seperti di Bali  pria yang bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 april ia kembali ditangkap pada 7 april karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram, lalu di Sulawesi selatan seorang pria bernama Rudi hartono harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga, dan selanjutnya di Blitar seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga, MS dibebaskan pada 3 april dan ditangkap tiga hari kemudian. Masalah kriminalitas akan semakin bertambah jika para napi dibiarkan begitu saja  kendatinya dapat menibulkan keresahan di dalam masyarakat sekitar.
Dari peristiwa di atas dapat ditarik 2 akar permasalahan, pertama: minimnya edukasi untuk para napi, saat para napi masih dalam masa penahanan atau di dalam lapas atau rutan, seharusnya mereka diberi edukasi ( pendidikan) yang memadai untuk mereka dapat meneruskan hidup mereka sewaktu mereka keluar dari rutan atau lapas sehingga mereka tidak akan berbuat kriminal hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, misalnaya mereka diajarkan membuat kerajinan yang dapat dijual atau keratifitas lainnya. kedua : tidak terpenuhinya kebutuhan para napi, di tengah - tengah pandemi saat ini orang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena banyaknya perusahaan yang tutup karena harus stay at home, café-café yang tutup sehingga minimnya lapangan pekerjaan, sehingga mau tidak mau para napi yang baru saja dilepas ini pun harus kembali melakukan tindakan pidana seperti berita di atas hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta keluarganya.
Beginilah apabila negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang minim memikirkan urusan rakyatnya, sehingga kebijakan yang mereka buat pun bukanlah kebijakan yang solutif untuk rakyat. Seharusnya sebelum mereka memberlakukan suatu kebijakan mereka harus jawab 2 pertanyaan, 1) apakah kebijakan ini solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini, 2) apa dampak jika kebijakan ini direalisasikan. Namun nyatanya pemimpin kita hanya memikirkan kepentingan mereka  dan melupakan akan kepentingan serta hak  - hak rakyatnya berupa kesejahteraan, keamanan dan hak - hak lainnya. Terbukti pemimpin saat ini adalah pemimpin yang individualis sesuai dengan mabda yang mereka anut yaitu kapitalis.
Lain halnya jika pemimpin negeri ini menggunakan kepemimpinan berfikir mereka dengan mabda islam, sebab di dalam islam pemimpin adalah orang yang mengursi urusan rakyatnya, sehingga pemimpin harus memastikan bahwa sudah terpenuhinya hak – hak rakyat, maka dari itu pulalah setiap kebijakan yang mereka ambil akan selalu memikirkan kepentingan rakyatnya, sebagaiman saat mabda islam masih dianut dan direalisasikan di 2/3 dunia saat itu.

 Wallahu a’lam bishawab


Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: