Rezim setengah Hati, Mempersulit Hak Rakyat

Rezim setengah Hati, Mempersulit Hak Rakyat

 
Oleh : Aisyah Al Insyirah 

Kenyataan Persulit Rakyat

Sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit.

Seperti diketahui, video berdurasi 2.20 menit tersebut viral di media sosial. Bupati Sehan Salim Landjar viral gara-gara dirinya mengamuk sampai berkata-kata keras tentang mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui transfer yang dikeluarkan menteri.

"BLT-nya kapan? masih mau buka-buka rekeninglah, inilah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua," Kata Sehan dalam video ttersebut "Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan?" tambahnya (Sumber :https://news.detik.com/berita/d-4991851/viral-videonya-kritik-keras-pemerintah-soal-blt-ini-penjelasan-bupati-boltim).

Bantuan sosial semakin gencar di sejumlah daerah sejak pandemi corona covid-19 makin meluas di tanah air dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah daerah hingga masyarakat membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Meski begitu, banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh. Bahkan, tak jarang bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah malah tak tepat sasaran. 
Misalnya saja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansos. Karena hal ini, Pemprov DKI Jakarta dianggap asal dalam menyalurkan bansos. Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur,  Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa yang tumpang tindih. 
Menurut surat No.1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi dan punya rekening bank.  syarat utama, penerima BLT  bukan penerima bansos dari kementerian lain. Menonjolkan perlakuan buruk rezim kapitalis terhadap rakyat. Selain masalah klasik validasi data yang diragukan, prasyarat berbelit membuat banyak rakyat miskin yang tidak menerima. 
Hal seperti di uraikan diatas menggambarkan bahwa kebijakan ini banyak diprotes oleh aparat daerah apalagi oleh rakyat. Ini kondisi buruk yang berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. 
Solusi Islam Memenuhi Hak Rakyat
Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap inidividu rakyat. Islam juga menetapkan keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini seperti memperoleh dunia secara keseluruhan. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu. Rasulullah saw. bersabda:
Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia (HR at-Tirmidzi).

Untuk itu, dalam ketentuan Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.

Sayang, penguasa saat ini tampak berlepas tangan dari kewajiban untuk menjamin berbagai kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyatnya. Demikian tanggung jawab penguasa kepada rakyat dalam system islam menjadikan hak rakyat adalah kewajiban Negara dan mewujudkan pemerintah yang kuat yang bertanggung jawab terhadap hak rakyatnya. 
Wallohu A'lam Bishowab





Previous Post
Next Post

post written by:

Cerdaskan Umat, Raih Kebangkitan!

0 Comments: