Seruan Berdamai dengan Corona, Inkonsistensi Kebijakan ala Kapitalis

Seruan Berdamai dengan Corona, Inkonsistensi Kebijakan ala Kapitalis



Oleh: Sri Purwanti, Amd.KL

Pegiat Literasi, Founder Rumah Baca Cahaya Ilmu

Upaya melawan pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Korban semakin banyak berjatuhan, baik dari kalangan masyarakat maupun tenaga medis. Namun ternyata, RI 1 mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis, 7/5/2020.

RI 1 meminta agar masyarakat bisa berdamai dengan Covid-19 sampai vaksin virus tersebut ditemukan. RI 1 menyadari bahwa perang melawan pandemi dunia itu harus diikuti dengan roda perekonomian yang berjalan. Oleh sebab itu, dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini, masyarakat masih bisa beraktivitas meski ada penyekatan pada beberapa hal. (cnnindonesia.com, 9/5/2020).

Pernyataan RI 1 tersebut tentu saja menjadi ambigu. Mengingat pernyataan tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 Maret lalu. Waktu itu RI 1 secara terbuka mendorong agar  pemimpin negara G20 menguatkan kerjasama dalam melawan pandemi Covid-19. Terutama aktif dalam upaya menemukan obat dan vaksin Covid-19.

Jelas, pernyataan tersebut menunjukan inkonsistensi kebijakan yang diambil serta menegaskan sikap lepas tangan pemerintah untuk menangani wabah. Menurut wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, seharusnya pernyataan tersebut diimbangi dengan kebijakan dan perintah kepada Menristek dan Kemenkes serta lembaga lain untuk melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menemukan vaksin Covid-19, serta mendukung anggarannya, bukan malah memotongnya. (tribunews.com, 10/5/2020).

Sikap plin-plan sebenarnya sudah terlihat sejak awal wabah menyebar. Saat pemerintah negara lain memberlakukan kebijakan lockdown untuk menyelamatkan warga negaranya. Pemerintah Indonesia justru plin-plan dalam mengambil keputusan. Bahkan muncul wacana darurat sipil, yang akhirnya berubah menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan plin-plan penguasa membuktikan kebobrokan sistem kapitalisme atas negeri ini. Sebab dalam sistem ini nyawa rakyat seakan tidak ada harganya. Kebijakan penguasa lahir dari asas untung-rugi. Lagi-lagi aspek ekonomis menjadi standar mengurusi rakyat negeri ini.

Mirisnya, ketika rakyat berjibaku melawan pandemi, dengan kondisi perekonomian yang carut marut karena gelombang PHK. Pemerintah justru membuka rekening donasi untuk Covid-19, membuka peluang bagi TKA China untuk masuk ke Indonesia, bahkan menganjurkan percepatan pembayaran zakat fitrah sebelum bulan puasa. Semua itu tentu sangat mencengangkan mengingat pembayaran zakat fitrah sudah ada aturannya dalam Islam.

Berbeda dengan sistem Islam, yang terbukti mampu memberikan solusi yang tepat dan cepat ketika terjadi wabah. Tercatat dalam sejarah ketika masa Rasulullah Saw. pernah terjadi wabah kusta yang menular, mematikan dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut Rasulullah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Rasulullah Saw. juga membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah Saw. memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang terkena wabah, sebaliknya melarang keluar orang yang berada di wilayah yang terkena wabah.

Beliau bersabda, “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR. Al-Bukhari).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra., Wilayah Amwas Syam pernah dilanda wabah thaun, jumlah yang wafat mencapai 20 ribu orang. Ketika itu khalifah mengirimkan surat kepada sahabat Amru bin Ash untuk mengosongkan kota dan memerintahkan penduduk  untuk berpencar ke gunung dan lembah serta memisahkan satu sama lain (tidak boleh berkumpul). Akhirnya wabah menghilang dalam hitungan hari. Metode karantina wilayah ala Rasulullah ini diakui oleh Dr Craig Considine, dosen sosiologi di Texas. Menurutnya, cara ini sangat baik dan cocok diterapkan ditengah wabah virus Covid-19.

Dalam sistem Islam, negara juga bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan rakyat ketika terjadi wabah. Khalifah akan memastikan kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, serta layanan kesehatan yang dapat diakses semua pihak. Dana ini di ambil dari baitul maal. Daulah juga mendorong riset untuk menemukan obat dan vaksin dari virus tersebut.

Kondisi ini semakin membuktikan bahwa kembali kepada sitem Islam secara kafah adalah kebutuhan yang urgen. Karena hanya sistem Islam yang mampu menjadi solusi atas segala permasalahan umat.

Wallahua’lam.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: