Statement Mudik VS Pulang kampung Menjadi Pemicu Buruknya Keadaan

Statement Mudik VS Pulang kampung Menjadi Pemicu Buruknya Keadaan




Oleh Asma Sulistiawati (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)

Polemik mudik dan pulang kampung menjadi viral beberapa saat lalu. Hal ini terjadi karena adanya larangan mudik tetapi pulang kampung di perbolehkan. Alih-alih untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di seluruh penjuru Indonesia. Tetapi justru menjadi pembicaraan netizen di Twitter. 

Sehingga dari perkara ini memicu tanggapan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pernyataan yang dilontarkan penguasa mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung dinilai tidak tegas dan justru menimbulkan kebingungan bagi publik. Padahal dua kalimat ini dinilai memiliki efek yang sama, yakni memobilisasi publik dalam jumlah besar. "Mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalan adalah nyawa," kata Didik dalam publikasi virtual di Webinar, Minggu (26/4/2020). CNBC Indonesia (26/04/2020)

Dua kata ini, mudik dan pulang kampung hampir memiliki persamaan bahkan terdengar sama saja. Inilah yang membuat beberapa masyarakat bingung untuk mencerna. karena mudik dalam KBBI berarti menuju ke kampung. Bukannya menghasilkan kebijakan yang dapat menyelamatkan rakyat namun, malah semakin membingungkan rakyat. Inilah kondisi negeri jika dipimpin oleh penguasa yang jauh dari kata visioner dan seorang negarawan. 

Namun meski  demikian dalam keadaan wabah, banyak orang terpaksa pulang kampung. Seperti di ketahui banyak pegawai maupun pelajar saat ini yang masih berada di perantauan. Sebab mereka menggantungkan nasib di kota-kota besar demi mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Mereka mayoritas tinggal di kos-kosan / kontrak rumah. Seperti di ketahui juga bahwa penguasa menerapkan PSBB di beberapa kota yang disetujui dalam menghadapi Covid-19. Mereka beralasan jaga jarak (physical distancing) yang selama ini dilakukan tidak efektif di tengah masyarakat. Ini menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat penguasa memiliki dampak yang tidak jelas sampai saat ini. Apalagi dengan keluarnya statement itu. Bukannya menemukan solusi yang pas justru beralih keperihal lainnya. Yang bahkan bisa makin perburuk keadaan.

Karena jika dilihat dalam situasi pulang kampung ada kecemasan sepanjang perjalanan tentang cara untuk menghindari kerumunan. Kepastian pemeriksaan kesehatan yang sesuai standar. Misalnya penyediaan masker yang gratis, disinfektan atau hand sanitizer dan pemeriksaan suhu badan menggunakan termometer (pengukur suhu) canggih. Apakah tersedia di sepanjang jalan ke kampung? Belum lagi kesiapan kampung tujuan dalam mengawasi dan membimbing para 'ODP' . Sudah lengkapkah fasilitas kesehatan di Daerah tujuan? Jaminan terhindar dari tertular wabah pun jauh dari harapan. Demikianlah kebijakan PSBB yang diterapkan serta larangan mudik telah mengabaikan urusan rakyatnya. Sehingga wajar ketika masih ada celah yang memiliki dampak yang fatal. 

Kondisi ini terjadi tidak lain karena paradigma sekuler kapitalis menjadi landasan berpikir penguasa negeri ini. Sekulerisme membuat penguasa abai terhadap hukum syara. Sehingga kebijakan yang dihasilkan berupa syarat akan kepentingan bisnis bukan keselamatan rakyat. Hal ini tidak akan terjadi jika masyarakat hidup dalam sistem Islam. Sebab pemimpin dalam pandangan Islam  adalah pelindung dan pelayan bagi rakyatnya. Sehingga pemimpin kaum muslim akan menganggap serius penanganan wabah. Menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya. 

Dalam sistem Islam sebelum terjadi wabah  saja Negara telah menjamin terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan. Berupa sandang pangan dan papan bagi seluruh rakyatnya. Begitupun kebutuhan dasar berupa pendidikan kesehatan dan keamanan. Langkah lockdown pun akan  segera di ambil Sebagai upaya pencegahan penularan ke Daerah lainnya. 

Hal ini terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Khatab Ra. Dimana Syam menjadi daerah zona merah yang diisolasi. Sehingga daerah khilafah lainnya masih zona hijau. Tentu dengan tetap menjamin keperluan hajat masyarakat Syam kala itu. Gubernur (Wali) Wilayah yang tidak terkena wabah digerakan. untuk membantu pemenuhan kebutuhan warga di Wilayah terjangkit wabah. Dengan kebijakan seperti ini kegiatan mudik ataupun pulang kampung di Wilayah tidak terjangkit wabah akan menjadi mudah. Keamananpun dijamin melalui sistem hukum dalam Islam. Sedangkan warga di Wilayah terjangkit wabah tetap diisolasi dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 
Wallahu a'lam bishawab.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: