Inkonsistensi Kebijakan Membuat Bingung Rakyat

Inkonsistensi Kebijakan Membuat Bingung Rakyat





Oleh : Sri Sumiyatun 
Pelajar


Menjelang masa New Normal Life, pembukaan sekolah di tengah pandemi menjadi sorotan serta kekhawatiran para orang tua dan tenaga pendidikan. Belum lama ini, Kemendikbud mengeluarkan pernyataan tentang pelaksanaan Tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Kemendikbud menegaskan bahwa hanya daerah berstatus zona hijau yang dapat membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi covid-19. Tentunya hal tersebut harus mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Daerah berstatus zona hijau pun tidak serta-merta dibuka, tetapi harus sesuai prosedur perizinan dan persyaratan yang ketat. Namun, keputusan apakah ingin melakukan KBM secara tatap muka atau tidak tergantung masing-masing provinsi. Jika ingin menerapkan pembelajaran secara tatap muka maka harus mendapatkan izin dari gugus tugas.

Hamid seorang Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  mengungkapkan bahwa  membuka sekolah bukan kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud hanya memberikan syarat-syarat dan ketentuan secara teknis untuk pembukaan sekolah. Yang berwenang adalah gugus tugas. "Tetap yang menentukan dibuka atau tidaknya suatu sekolah adalah gugus tugas," ujar Hamid.

Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menambahkan dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad (7/6) bahwa sering kali ada kerancuan terkait tahun ajaran baru masih disamakan dengan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Saat ini model pembelajaran jarak jauh akan menjadi pilihan utama sehingga bagi sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh.

Maka bagi daerah yang berstatus zona kuning, oranye, dan merah akan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Meski kendala yang biasa sering terjadi menurut hasil survei Seknas SPAB pada bulan April 2020, sebanyak 30,8% responden kendala saat belajar dari rumah adalah koneksi jaringan internet.

Oleh karena itu, dilakukannya pembelajaran dari rumah menggunakan kegiatan offline seperti siaran TVRI, buku, radio dan sebagainya. Kalender pendidikan akan diserahkan pada masing-masing provinsi. Sedangkan waktu dimulainya Tahun ajaran baru belum diputuskan oleh Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan dan kebudayaan. 

Inkonsistensi kebijakan ini membuat bingung banyak pihak terutama para orang tua, murid dan guru. Aturan yang tidak pasti ini juga tidak bisa dijadikan sandaran pengambilan keputusan yang jelas sekaligus memberi support terhadap pendidikan dalam mengambil langkah untuk menyikapi kebijakan apakah harus melakukan pembelajaran secara daring atau secara tatap muka. Tindakan yang akan diambil pun memiliki risiko dan kendala tersendiri.

Jika pembelajaran dilakukan dari rumah baik secara daring ataupun kegiatan offline menggunakan siaran televisi, masih ada yang tidak terfasilitasi sehingga masih banyak siswa yang tidak terjangkau menerima pembelajaran di masa pandemi ini. Namun, risiko dibukanya sekolah saat pandemi juga sangat besar apalagi jika pemerintah tidak dapat memberikan fasilitas yang memadai serta peraturan yang tegas. 

Dari banyaknya kebijakan yang belum jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan. Hal ini juga menegaskan ketidaksiapan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta melaksanakan jalannya New Normal Life terutama dalam kegiatan belajar mengajar.

Hal ini justru membuat banyak masalah baru kembali bermunculan. Alhasil bukannya memberikan ketenangan serta mengurangi permasalahan, pemerintah justru menambah panik serta kekhawatiran masyarakat.

Dalam sistem kapitalis hanya orang-orang pemilik modallah yang diuntungkan. Para siswa yang mampu belajar di sekolah mahal dan berkualitas saja yang mendapakan pendidikan dengan baik. Sedangkan anak-anak yang berada di daerah terpencil dan hanya mampu belajar di sekolah standar sulit sekali mendapatkan pendidikan terutama di masa pendemi ini.

Berbeda dengan sistem Islam yang mampu memberikan solusi untuk berbagai permasalahan.
Saat terjadinya wabah di Syam pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab, ia secara tegas langsung mengambil keputusan sehingga masalah tidak semakin menjalar. 
Bahkan kebaikan yang ada pada sistem Islam mampu mencukupi setiap kebutuhan warganya bahkan di masa yang sulit sekalipun.

Setiap masalah bisa langsung diatasi karena kebijakan yang diambil tidak bertele-tele. Kondisi negara, baik perekonomian atau administrasi lembaga pemerintahannya amanah dan bertanggung jawab. Sehingga membuat setiap masalah langsung selesai dan tidak berlarut-larut seperti sekarang.

Islam mampu melahirkan banyak ilmuwan berpengaruh terutama dalam bidang teknologi yang lebih dulu lahir sebelum ilmuwan barat. Islam juga pembangun universitas pertama di dunia. Keberhasilan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan telah terbukti dari sejarah emas yang tercatat selama 13 abad lamanya yang bahkan telah diakui bangsa barat. Islamlah solusi bagi setiap permasalahan yang ada. Karena jalan keluarnya telah diberikan untuk Islam langsung dari pencipta manusia.
Wallahu a'lam bishshawwab.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: