Kampanye Kurva Landai, Benarkah?

Kampanye Kurva Landai, Benarkah?



Oleh : Hexa Hidayat, SE

Pandemi Covid-19 atau virus Corona, sampai hari ini telah memasuki bulan ke-5 tapi belum juga menunjukkan tingkat penurunan korban baik yang mati maupun yang terinfeksi. Bahkan penyebarannya pada tingkat daerah dengan ditetapkannya beberapa daerah dengan status zona merah semakin meluas. Ini dilihat dari update data jumlah pasien positif Covid-19 sampai dengan tanggal 18/05/2020 mencapai 18.010 kasus, tentu saja ini mengalami peningkatan dari data jumlah pasien yang positif Covid-19 per tanggal (30/04/2020) mencapai 10.118 ( Jakarta,CNN Indonesia, senin 18/05/2020 ), peningkatan yang terjadi cukup signifikan sekitar 56% jumlah pasien yang positif Covid-19. Tapi, Pemerintah justru mengklaim pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan.

Bahkan Pemerintah khususnya di Indonesia mengkampanyekan gerakan kurva Landai. Melalui tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam dialognya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wiku Adisasmito mengatakan, “ kita harus tahu dan paham bahwa satu-satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan (virus) dan orang lain tidak menularkan kepada kita dengan mengubah perilaku. “Kampanye ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa tingkat penyebaran virus di Indonesia mengalami penurunan, hal ini justru berbanding terbalik dengan pernyataan para ahli bahwasanya Indonesia tidak mempunyai data yang akurat terhadap penyebaran virus.

Jadi ini hanya sekedar klaim yang dilakukan pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyebaran virus Covid-19 mengalami penurunan. Hal ini tentulah mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Disisi lain mereka mengatakan bahwa kampanye kurva landai adalah upaya mengurangi penyebaran virus melalui kegiatan sosial maupun psychal distancing, tapi di lain sisi mereka mengadakan pelonggaran PSBB, Kebijakan mereka terkadang tidak bisa memuaskan akal.

Kampanye kurva landai hanya dipakai Pemerintah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk dapat menerima penurunan terhadap penyebaran Covid-19 dengan tujuan pelonggaran PSBB dan kepentingan ekonomi para kapitalis. Para penguasa kapitalis tidak pernah memikirkan nyawa rakyat dengan kebijakan yang tidak pada tempatnya. Pemerintah tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kebijakan kurva landai yang mereka sosialisasikan, dengan adanya sosialisasi ini terus menerus akhirnya terjadi penurunan kesadaran dari masyarakat sendiri dengan akhirnya mulai berkegiatan lagi di luar rumah. Alih-alih mengubah prilaku yang baik malah semakin memperburuk dengan tindakan seolah mengabaikan wabah yang terjadi.

Menurut ahli geospasial, Profesor Fahmi Amhar, efektifnya penanggulangan bencana  terdiri dari tiga siklus, yaitu pra- bencana (Potensi bencana untuk mitigasi),saat-bencana (sebaran bencana untuk tanggap darurat), dan pasca-bencana (dampak bencana untuk rehabilitasi). Setiap pemetaan mempunyai tujuan masing-masing. Siklus pertama, pra-bencana merupakan siklus awal yang dilakukan untuk menekan dampak penyebaran virus Covid-19. Hal ini dilakukan dengan cara memilah berdasarkan laporan tempat tinggal Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kasus positif Covid-19, disini penting sekali data yang detil dan akurat. kerjasama antara pihak pemerintah dengan individu juga sangat diperlukan.
Kedua adalah peta mitigasi atau saat bencana. Dalam peta ini pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan daerah yang rentan. Lalu siklus penanganan yang terakhir adalah peta rehabilitasi atau pasca-bencana.

Dalam Sistem Islam, seorang Pemimpin dalam Negara Islam pastilah akan menyerahkan semua masalah ini pada ahlinya. Pendapat Prof Fahmi Amhar sebagai ahli geospasial bisa juga dijadikan acuan untuk mitigasi bagaimana mengatasi Covid-19 ini. Edukasi kepada masyarakat mengenai pemahaman bahayanya pandemi. Bagaimana agama memberikan reward mati syahid kepada setiap individu atas kejujuran dan kontribusinya dalam menekan angka Covid-19 dengan cara melaporkan kondisi kesehatan mereka, sehingga pergerakan dapat dipantau dan orang yang sehat dapat menghindarinya.
Seperti anjuran Rasulullah Saw terkait sikap menghadapi wabah  juga diriwayatkan dari Aisyah Ra, “ wabah penyakit adalah siksa (azab) yang Allah kirim kepada siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Tidak ada seorangpun yang terserang wabah, lalu dia bertahan ditempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala, juga mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. “ (HR. Bukhari, An-Nasa’I, dan Ahmad).

Dalam peta mitigasi, Islam mengajarkan untuk melakukan kebijakan lockdown, Seperti hadis Rasulullah Saw, “jika kamu mendengar tentang tha’un (penyakit) di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apabila kamu (terlanjur) berada  ditempat wabah itu,maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu).“ (HR. At-Tirmidzi)

Akibat dari pandemi ini, pastilah mengakibatkan dampak ekonomi karena kebijakan lockdown, dan kebijakan sosial maupun psychal distancing yang dilakukan. Dimana terjadi penutupan beberapa tempat usaha mulai dari sektor pariwisata, industri kecil maupun menengah. Pada siklus ini, peran negara sangat penting karena negara bertanggung jawab atas hajat hidup rakyatnya. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya selama pandemi masih terjadi. Karena dampak ekonomi bila tidak segera diatasi akan meningkat menjadi dampak sosial sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas. Akan tetapi di dalam negara kapitalis seperti sekarang ini akan sulit mendapatkan data yang akurat karena kebijakan yang mereka lakukan sama sekali tidak pernah berpihak kepada rakyat.

Nyawa seakan bukan sesuatu yang berharga bagi para penguasa, kepentingan kapitalis diatas segalanya. Mereka tidak mempunyai standar halal haram dalam meriayah rakyatnya, bagi mereka kepuasan jasmani dan rohani hanya terletak pada kekuasaan dan ekonomi. Padahal bila pandemi ini diselesaikan dengan sistem Islam maka tingkat penyebaran wabah akan bisa dilandaikan dengan cepat bahkan bisa distop seperti pada masa Amru bin Ash atau Umar bin Khattab ra. Jadi, kampanye kurva landai yang disosialisasikan tanpa didukung data dan fakta yang akurat merupakan kebohongan publik yang harus dihentikan supaya tidak menimbulkan dampak penyebaran yang makin tinggi.
Wallahu’alam bis shawabi [SP]

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: