Dinasti Politik Keniscayaan Dalam Sistem Demokrasi

Dinasti Politik Keniscayaan Dalam Sistem Demokrasi





Oleh : Triken Nuraeni Solihat, S.Farm
(Aktivis dakwah dan pemerhati sosial)


Pengamat politik dari Universitas Al Azhar,  Ujang Komarudin berpendapat,  Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming (Raka).


Raka maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020. "Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang (Kompas.com, 18/7/2020).


Ujang juga menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah. "Dan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik," kata dia (Kompas.com/18/07/2020).


Hal tersebut membuktikan bahwa politik oligarki yang dibangun partai politik berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa  bukanlah  sekedar anomali saja, tetapi merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. 

Demokrasi meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Namun sayangnya hal tersebut dapat mudah diraih oleh para pemilik dana besar, ketenaran atau siapapun dengan pengaruh jabatan yang sedang dimilikinya. Maka jika kita ingin menolak politik dinasti, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menyingkirkan  sistem demokrasi terlebih dahulu. Karena politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari kebobrokan sistem demokrasi.


Di dalam Islam, memilih pemimpin harus dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat. Pemimpin juga harus mendapat dukungan nyata umat karena dikenal memiliki ketakwaan dan kapasitas untuk menjalankan seluruh syariat Allah SWT. 

Bukan seperti dalam sistem demokrasi dimana jabatan kepemimpinan cenderung menjadi pesanan atau kehendak para pemilik dana dan kekuasaan terbesar yang dapat membeli suara rakyat.


Maka dari itu, harusnya masyarakat menyadari bahwa solusi dari fenomena politik oligarki dan dinasti politik ini adalah dengan mengganti sistem demokrasi buatan manusia dengan satu-satunya sistem sempurna yang berasal dari Allah tuhan semesta alam, yaitu sistem ideologi Islam. Wallahu a' lam bish Showab
Previous Post
Next Post

post written by:

ibu rumah tangga yang ingin melejitkan potensi menulis, berbagi jariyah aksara demi kemuliaan diri dan kejayaan Islam

0 Comments: