Kebut Bahas Omnibus Law di Masa Reses, DPR Mengkhianati Buruh

Kebut Bahas Omnibus Law di Masa Reses, DPR Mengkhianati Buruh


Oleh: Desi Maulia, SKM
(Pemerhati Sosial tinggal di Surabaya)

Di tengah masa resesi  DPR per tanggal 16 Juli 2020 hingga 17 Agustus, DPR kembali menggelar rapat untuk membahas RUU Omnibus Cipta Kerja. Pada masa resesi ini seharusnya para anggota DPR kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi. Namun alih-alih melakukan resesi mereka justru menggelar rapat untuk membahas RUU Omnibus Cipta Kerja. Hal ini tentu menyulut kekecewaan pada para buruh mengingat sebelum masa resei Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama masa reses tidak akan ada pembahasan tentang RUU tersebut (www.tirto.id).  Namun faktanya tanggal 22 Juli 2020, Badan Legislasi DPR RI justru menggelar rapat untuk membahas daftar invebtaris masalah dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha RUU Cipta Kerja (www.cnn.indonesia,com). 
Hal ini diakui oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya. Dia menyatakan sejak reses DPR telah dua kali membahas RUU Cipta Kerja yaitu pada tanggal 22 Juli 2020 dan 23 Juli 2020. Willy mengatakan bahwa pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini tetap dilanjutkan karena memang telah ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terkait hal tersebut (www.kompas.com). 
Selain melanggar masa reses, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan secara isi bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini bertentangan dengan Konvensi ILO nomor 68 tahun 1998 (www.pikiran-rakyat.com). Hal ini dikarenakan pada pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak melibatkan pekerja dalam pembahasannya. Beberapa saat yang lalu didapatkan bahwa sebanyak 15 konfederasi dan serikat buruh memutuskan untuk keluar dari tim teknis yang membahas Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Kemunduran 15 konfederasi dan serikat buruh ini disebabkan sikap arogansi dari Apindo  yang mengembalikan konsep RUU usulan unsur serikat pekerja dan tidak mau menyerahkan usulan konsep Apindo secara tertulis kepada serikat pekerja (www.kompas.com).
Dalam RUU Omnibus Law ini ini kita melihat pemerintah memiliki keberpihakan kepada pengusaha. Dimana dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini keberadaan tim dari serikat pekerja seolah hanya dijadikan sebagai pemenuhan syarat akan adanya unsur buruh dalam pembahasan RUU tersebut. Sedangkan kepentingan buruh tidak benar-benar diperhatikan di dalamnya. Terbukti dengan ditolaknya konsep RUU usulan para pekerja .
Selama ini pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini adalah dalam rangka menumbuhkan iklim investasi besar-besaran di Indonesia. Apalagi di tengah terjadinya pandemic covid 19, ketika ekonomi mengalami kelesuan yang luar biasa dan terjadi PHK besar-besar. Investasi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Dari sini kita melihat bahwa selama ini Negara sangat mengandalkan investor dalam membuka lapangan kerja. Pemerintah seolah tidak punya rumusan lain untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.
Dalam Islam negaralah yang bertugas untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Penciptaan lapangan kerja ini bisa dilakukan tanpa menumbuhkan investasi di negeri-negeri Islam. Ada dua hal yang dilakukan oleh Khalifah untuk menciptakan lapangan kerja ini. Pertama yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melakukan bisnis dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha. Kedua adalah dnegn memberikan bantuan dana bagi rakyat yang tidak mampu untuk memulai usaha. Artinya dana tersebut tidak digunakan untuk konsumsi sehari-hari tapi untuk mensupport mereka dalam membuka usaha. Mereka akan dibantu selama satu tahun untuk melakukan usahanya.
Adapun terkait konsep upah, maka upah dibagi dua yaitu upah yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja dan yang kedua adalah upah yang ditentukan oleh tim ahli. Kalau sekarang seperti lembaga profesi. Hal ini akan meminimalisir konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Adapun jika dalam pelaksanaannya terjadi konflik terkait upah maka negaralah yang akan menunjuk ahli yang akan menentukan upah. 
Dari sini kita jelas melihat bahwa Islam telah menjadikan Negara berperan penting dalam mengatur aspek usaha dan ketenaga kerjaan. Negara adalah penanggung jawab atas segala urusan rakyatnya temasuk dalam urusan kerjasama antara pekerja dan pemberi kerja. Tidak hanya fasilitator saja dalam urusan mereka seperti yang terjadi di system Kapitalisme saat ini.

Wallahu Alam bis Showab

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: