Krisis Negarawan, Salah Siapa?

Krisis Negarawan, Salah Siapa?




Oleh : F. Dyah Astiti

Ditengah ramainya pembicaraan tentang covid-19 dan dampaknya yang belum juga usai. Negeri ini kembali diramaikan dengan pesta demokrasi berupa pilkada 2020 yang akhir tahun ini diselenggarakan. Gaung Pilkada sudah santer terdengar. Bahkan para calon mulai berebut simpati masyarakat dengan pemberian bantuan atau aktifitas lain yang lazim dilakukan dalam merebut hati masyarakat. Penyelenggaraan pilkada tahun ini tidak hanya mendapat sorotan karena diselenggarakan saat pandemi terjadi.
Namun, diketahui beberapa nama yang tak asing lagi, turut memeriahkan pilkada tahun ini. Seperti Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan lain sebagainya. Majunya beberapa anak dan menantu dari petinggi negeri menjadi sorotan. Sebagaimana dilansir tribunnews-com, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw mengingatkan untuk menjadi pemimpin, yang terpenting ialah mengedepankan kualitas diri. Sebab yang dikelola bukan perusahaan keluarga, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Jerry melanjutkan ‎memimpin sebuah daerah dengan sejumlah rakyat di dalamnya tidak bisa dijadikan sebagai ajang belajar karena terlalu berisiko dan kurang etis. Sehingga tidak bisa semata-mata mengandalkan kedekatan dan popularitas kerabat yang sedang memimpin.

Sebenarnya tak hanya kali ini. Sebelumnya nama-nama populer sudah kerap masuk deretan calon pemimpin daerah atau legislatif. Bisa jadi dari kalangan publik figur atau kerabat petinggi negeri. Sebenarnya itu bukan menjadi permasalahan selama mereka memang mampu menunjukkan kualitas dan kepemimpinannya. Namun, Tak jarang muncul banyak kritik pedas dan penilaian yang mempertanyakan tentang kualitas mereka. Di sistem hari ini, menjadi alasan masuk akal memilih orang yang memang sudah punya nama dalam perebutan tampuk kepemimpinan. Karena yang terpilih adalah mereka yang dikenal dan berhasil merebut simpati masyarakat. Apalagi di sistem demokrasi, partai politik bebas dalam pelaksanaan pengkaderan. Dari realitas ini bisa kita lihat bahwa sampai saat ini fokus parpol adalah bagaimana caranya memenangkan pilkada. Sehingga tak jarang cara praktis dengan mencalonkan orang yang sudah punya nama dilakukan guna mendongkrak suara. Bahkan disampaikan oleh Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan dan Pengamat Komunikasi Politik, Dani Fadillah bahwa sampai saat ini parpol hanya fokus pada isu bagaimana caranya menang di pilkada. Bukan pada program-program apa yang ditawarkan dan dijalankan di daerah itu. Dan permasalahan seperti ini oleh sebagian besar parpol seakan tidak penting. Kemudian dari sudut pandang lainnya fenomena merangkul orang yang sudah punya nama di pilkada oleh parpol juga bisa dimaknai sebagai tanda makin lemahnya rekrutmen calon-calon pemimpin di jalur parpol (uad.ac.id/id/ilusi-popularitas).

Sehingga peran partai politik dalam sistem demokrasi sudah sangat sulit diharapkan dalam pengkaderan politisi bermental negarawan. Padahal di dalam kondisi hari ini, negeri tercinta, sangat butuh sosok-sosok negarawan visioner. Yang memiliki pandangan jauh ke depan. Minimnya negarawan yang tercetak, tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem demokrasi-kapitalisme. Yang menjadikan orientasi segala hal adalah manfaat. Selain itu pemilihan berbiaya besar juga turut menyumbang berubahnya fokus para politisi. Sehingga mengaruskan partai politik dan bahkan politisi memiliki fokus berupa manfaat. Belum lagi demokrasi yang mensyaratkan orang yang menduduki tampuk kepemimpinan adalah mereka yang berhasil menarik simpati masyarakat. Hal tersebut sangat memungkinkan menjadikan yang duduk di tampuk kekuasaan tidak sesuai ekspektasi secara kualitas dan kepemimpinan.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan Islam. Kepemimpinan dalam islam adalah dalam rangka menjalankan syariat Islam. Keberadaan partai politik dalam negara Islam adalah wajib. Kewajiban ini dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 104. Tujuannya untuk menyerukan Islam. Selain itu, juga menyerukan pada yang makruf, dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara. Fokusnya adalah memastikan bahwa urusan masyarakat di urus dengan pengaturan dalam islam. Karena itu, partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Sehingga kader yang dibentukpun adalah negarawan yang memiliki visi besar, kepekaan atas permasalahan, kualitas kepemimpinan dan ketakwaan yang kuat. Siapapun yang menjadi pemimpin, maka partai politik harus senantiasa melakukan aktifitas muhasabah dan menasehati. Guna terselenggaranya pengurusan urusan masyarakat yang ideal sesuai pengaturan islam. Selain itu penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang murah mampu mengaruskan agar para calon pemimpin senantiasa fokus pada tujuan kepemimpinan yaitu pengurusan urusan masyarakat bukan materi atau manfaat.

Wallahu a'lam bishshowab.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: