Lumbung  Pangan Solusi Gagal Ketahanan Pangan

Lumbung Pangan Solusi Gagal Ketahanan Pangan



Oleh: Vivi Nurwida 
(ibu rumah tangga dan aktivis dakwah)

Indonesia sejatinya  punya segala sumber daya yang bisa dijadikan untuk sumber pangan. Bahkan negeri ini pernah mendapat gelar sebagai negara yang mempunyai varian tanaman yang paling beragam di dunia. Kesuburan tanahnya tentu tak bisa diragukan lagi kebenarannya. Gambaran kayanya alam negeri ini sempat dikiaskan oleh penyanyi legendaris Koes Ploes dengan penggalan lirik "orang bilang tanah kita, tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman". Namun, faktanya hal ini tidak membuat warga negaranya cukup pangan. Krisis pangan, terlebih lagi ditengah pandemi seperti ini masih menjadi persoalan pelik yang terus saja menghantui. Program untuk mengembangkan Lumbung Pangan Nasional (LPN) digadang-gadang akan dijadikan solusi oleh pemerintah.

Dilansir dari detikfinance.com, 05 Jul 2020 kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Lokasi lumbung pangan baru ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024. Foto: Istimewa/Kementerian PUPR
Jakarta - Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO).
Peringatan itu pun langsung direspons para menteri, mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan merencanakan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) pertama yang berlokasi di Kalimantan Tengah.
Namun, wacana lumbung pangan itu menuai kritik. Jokowi diminta melihat kembali rencana pembangunan lumbung pangan di pemerintahan periode-periode sebelumnya.

Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan.

Langkah yang direkomendasikan oleh pemerintah agar negeri ini bisa terlepas dari jeratan permasalahan pangan sesegera mungkin ini banyak diragukan oleh banyak pihak. Ditambah lagi banyak sekali kritik yang dilontarkan oleh  para ahli tentu saja bukan tanpa alasan, selain pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah berujung pada kegagalan, tentu saja proyek ini pastinya akan membutuhkan dana yang tidaklah sedikit. Mulai dari pengelolaan tanah untuk menghidupkan tanah mati yang sudah lama tidak digarap mengingat tanah yang dipakai adalah tanah yang ada di luar pulau jawa. Masih melekat dalam benak masyarakat akhir-akhir ini bagaimana petani di daerah-daerah justru membagikan hasil panennya yang anjlog di tengah pandemi. Ditambah lagi viralnya pedagang sayur yang membuang sayuran mereka ke sungai sebagai bentuk kekecewaan akan ekonomi yang semakin menghimpit. Tentu, tindakan membuang sayuran ke sungai ini tidak bisa dibenarkan. Namun berkaca dari hal ini seharusnya pemerintah mengoptimalkan apa yang sudah ada, bukan justru membuat program baru yang belum tentu keberhasilannya, dan tentunya ada peran korporasi dibaliknya.

Kesejahteraan petani terus saja jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. Kita bisa menyaksikan bagaimana petani harus berjuang berbulan-bulan untuk mencapai masa panen, namun ketika masa panen tiba,  harga menjadi anjlog karena serbuan produk pangan impor yang membanjiri negeri. Dan kini dengan program Lumbung Pangan Nasional yang itu berada di luar Jawa dimana tingkat kesuburannya dibawah Pulau Jawa sendiri jelas bisa diragukan keberhasilannya. Mimpi untuk meraih kedaulatan dan ketahanan pangan tentulah jauh panggang daripada api. Alasan krisis pangan ini seharusnya membuat pemerintah lebih serius lagi untuk berbenah dan melepaskan diri dari kungkungan kepentingan politik ala kapitalis belaka.

 Di dalam Islam korporasi tidak akan mendapatkan panggung untuk menggantikan peran negara sebagai pengatur dan pengelola. Bentuk tanggung jawab negara dalam bidang produksi dan ketersediaan bahan pangan adalah negara akan memberikan dukungan yang luar biasa mulai dari fasilitas, subsidi, bahkan permodalan gratis bagi petani yang mekanismenya tidak seperti ala kapitalis yang memberikan masalah baru ketika pinjaman diluncurkan dengan menambahkan bunga atau riba di dalamnya. Lembaga-lembaga riset juga akan dikerahkan oleh negara untuk membantu petani, teknologi apa yang dibutuhkan untuk membantu petani. Disini benar-benar negaralah yang mengelolanya. Peran swasta atau korporasi amatlah nihil di negara khilafah. Negara akan berlepas diri dari ikatan-ikatan internasional  yang disana justru menyebabkan Khalifah tidak bisa mengambil kebijakan mandiri apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Wallahu a'lam bi as-showab




Previous Post
Next Post

post written by:

Cerdaskan Umat, Raih Kebangkitan!

0 Comments: