Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang Diabaikan

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang Diabaikan




Oleh : Eri*


Dedikasi yang tinggi terhadap anak didiknya berperan penting terhadap peradaban. Pekerjaan yang mulia mampu menciptakan sumber daya manusia yang hebat. Atas jasanya, mereka pun disematkan gelar 'pahlawan tanpa tanda jasa', untuk apresiasi ilmu dan pengorbanannya membangun anak negeri.

Ironisnya, gelar yang diterima tidak mampu menyejahterakan hidup guru. Cerita pilu justru mewarnai hidup mereka, mulai gaji yang rendah hingga status honorer yang tidak ada kejelasan. Selama pandemi mereka pun kesulitan mengajar berbasis dalam jaringan (daring). Selain itu, peraturan pemerintah yang menghapus tunjangan guru menambah deretan permasalahan mereka.

'Para guru melalui Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi. Tunjangan profesi yang dihentikan ini tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020'. (kompas.tv 19/7/2020)

Tunjangan profesi merupakan hak mereka setelah mendapatkan sertifikat. Jadi tidak ada alasan untuk menghapus tunjangan guru. Tentu saja keputusan ini, membuat mereka resah. "Peraturan ini membuat resah para guru sertifikasi di SPK. Kita harus kembalikan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangan persnya, Selasa (21/7/2020). (detikfinance.com)

Protes pun dilayangkan kepada anggota dewan yang terhormat. Para guru menilai peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berharap pemerintah tidak memaksa kehendaknya dan diskrimansi terhadap nasib guru. Apalagi demi alasan memangkas anggaran untuk penanganan covid-19

Efisiensi anggaran yang dianut pemerintah, tidaklah tepat sasaran. Dengan mengorbankan tunjangan profesi, sama saja pemerintah menzalimi para guru. Ditengah pandemi covid-19, pemerintah malah memotong nafkah guru. Sebaliknya masih banyak pos-pos anggaran yang masih bisa dihilangkan seperti anggaran pembangunan fisik, anggaran tunjangan anggota dewan atau anggaran yang tidak berdampak signifikan pada pembangunan.

Alhasil, kebijakan pemerintah yang keliru akhirnya berujung kisruh. Menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dinilai kurang sungguh-sungguh membangun visi yang kuat sebagai investasi masa depan generasi bangsa. Buruknya pengaturan anggaran untuk pendidikan menimbulkan banyak persoalan. Selain penghapusan tunjangan, pemerintah juga abai terkait masalah sistem zonasi, kebijakan uang kuliah serta kurang memadai fasilitas belajar daring selama wabah. Nampak persoalan makin karut marut dalam dunia pendidikan. 

Hal ini disebabkan, negara berlepas diri dari tugasnya meriayah umat termasuk bidang pendidikan. Dengan sengaja, negara menyerahkan segala kebijakan pendidikan kepada swasta. Semua kerusakan tata kelola pendidikan akibat diterapkannya sistem kapitalis di negeri ini. Selama masih menyerahkan segala urusan kepada sistem rusak, tidak akan tercapai pemerataan dan kesejahteraan untuk para guru.

Tidak akan terjadi kondisi saat ini bila Islam diterapkan. Islam meletakkan  pendidikan adalah hak setiap warga dan negara menjamin hak tersebut terpenuhi. Menyediakan segala fasilitas dan sarana serta menetapkan anggaran untuk menunjang pendidikan gratis. Bahkan mampu menyejahterakan dan memuliakan guru. 

Ini terbukti dari catatan sejarah, khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji guru sebesar 15 dinar. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan  khalifah terhadap mereka atas jasa dan pengorbanannya. Kesejahteraan benar-benar terwujud dalam sistem Islam yang diterapkan secara kaffah.

Dengan kata lain, Islam menjadi satu-satunya yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Segala kebijakan akan berdasarkan pada hukum syariat. Sudah selayaknya kita kembali kepada sistem Islam yang menjamin kemaslahatan.

Waallahu a'lam bis shawwab.


*(Pemerhati Masyarakat)
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: