Pilkada dan Matinya Kepekaan Pemimpin

Pilkada dan Matinya Kepekaan Pemimpin


Oleh : Neni Maryani 

Ibu Rumah Tangga



Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di negeri ini. Angka penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sayangnya, alih-alih mencari solusi mengentaskan kemiskinan, banyak pemimpin justru malah mempermainkan data kemiskinan untuk citra politiknya terlebih menjelang Pilkada. Sungguh kepekaan pemimpin saat ini terhadap masyarakatnya telah hilang bahkan mati.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan beberapa masalah terkait data kemiskinan di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI (detik.com, 1/7/2020). Menurut Suharso, permasalahan data kemiskinan salah satunya muncul ketika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kepala daerah yang mengubah-ubah garis kemiskinan di wilayahnya. Alasannya adalah dengan tingkat kemiskinan yang rendah, maka hal itu menjadi prestasi bagi kepala daerah tersebut. Data kemiskinan di daerah-daerah Indonesia naik ketika ada momentum pemilihan kepala daerah atau pilkada dan menjelang pembagian bantuan sosial (bansos). Namun, saat ingin mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, angkanya menjadi turun.

Naik turunnya angka kemiskinan secara teori ekonomi harusnya dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat perkapita. Bahkan di dalam Islam, kemiskinan tidak boleh dilihat dari pendapatan masyarakat secara agregat, tetapi dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar masyarakat per individunya. Pendapatan masyarakat Indonesia di masa pandemi saat ini sedang menurun secara drastis. Dari mulai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dimana-mana, semakin sulitnya masyarakat mendapatkan lowongan perkerjaan karena harus bersaing dengan banyaknya tenaga asing asal China, dan biaya hidup yang terus melonjak, seperti TDL dan BPJS yang tetap naik sejalan dengan semakin meningkatnya korban covid-19 di negeri ini. Lalu bagaimana bisa garis kemiskinan menurun sedangkan banyak sekali rakyat yang kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup?

Realita pahit harus terus di telan mentah oleh masyarakat karena gagalnya negara ini dalam meningkatkan taraf hidup. Terlebih menjadi sebuah fakta bahwa masyarakyat sepenuhnya tidak bisa menggantungkan harapan pada para pemimpin, yang bisa seenaknya menaik-turunkan garis kemiskinan hanya demi kepentingan Pilkada. 

Jika ditelisik dengan seksama, rakyatlah yang selalu menjadi korban di dalam sistem  ekonomi yang dibangun atas dasar kapitalisme ini. Sistem dimana para pengusaha semakin bebas menguasai berbagai sektor kehidupan dalam ekonomi, sosial, dan politik bahkan sektor krusial yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

Hukumpun seolah tak berpihak pada siapapun kecuali hanya pada para pemilik modal besar yang mampu berkuasa. Tak ada kendali dari aspek apapun, hingga keadilanpun seolah lenyap seperti asap yang tertiup angin.

Dari sekian banyak masalah yang mencuat kita tentu teringat dengan keluasan Ilmu Islam dalam memandang problematika kehidupan. Sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki panduan dalam menyusun birokrasi agar terhindar dari beragam kontroversi termasuk dalam masalah politik yang menjurus pada aroma ketidakadilan.

Islam sebagai sebuah ideologi telah terbukti berhasil mengatasi kemiskinan seperti halnya yang terjadi pada Bani Umayyah, di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar merupakan orang yang sangat taat kepada Allah, beliau menjalankan roda pemerintahan dengan sistem Islam di setiap sektor kehidupan. Hingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada saat itu terjamin. Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa di masa kepemimpinannya, masyarakat tidak ada yang mau menerima zakat karena memang rakyat sudah merasakan kesejahteraan di bawah naungan Pemerintahan Islam.

Dan perlu di ketahui bahwa Islam memiliki syarat yang jelas ketika memilih pemimpin (pemerintahan), yakni: muslim, laki-laki, dewasa, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanah kepemimpinan berdasarkan Alquran dan As-Sunnah. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidhzam al-Hukm fii al-Islam menyebutkan syarat tambahan bagi seorang calon pemimpin sebagai keutamaan, bukan keharusan. Yaitu: mujtahid, pemberani, dan politikus ulung.

Di luar kriteria tersebut maka seseorang tak layak untuk diserahi amanah memimpin, apalagi para pemimpin yang mempermainkan data kemiskinan untuk elektabilitas politiknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : ”Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya Surga.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).  

Sayangnya di pemeritahan demokrasi sekarang, cukup sulit mencari pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat. Ongkos politik yang mereka habiskan untuk sampai di tampuk kekuasaan sangat mahal. Sehingga tidak ada waktu untuk mengurus rakyat karena sibuk mengembalikan ongkos dan modal politik yang diberikan kepada mereka.

Hanya dalam sistem Islamlah, terwujud pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah yang meriayah dan melindungi masyarakat. Itu terjadi karena dorongan mereka dalam memimpin bukan disebabkan elektabilitas atau citra politik tapi hanya karena dorongan iman yang kuat dan keterikatan mereka terhadap hukum syara'. Pemimpin sekelas Umar bin Khotob dan Umar bin Abdul Aziz ini hanya bisa terwujud dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bish showab










Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: