Pilkada Terlaksana Meski Kekurangan Anggaran, Covid-19 Terabaikan

Pilkada Terlaksana Meski Kekurangan Anggaran, Covid-19 Terabaikan



Oleh: Lisa Angriani S.Pd (Pemerhati Sosial)
Moramo, Sulawesi Tenggara
Pilkada kewajiban dalam sebuah sistem sekuler yang harus dijalankan setiap lima tahun sekali. Pilkada menjadi ajang yang kerap ditunggu oleh beberapa pihak yang mengarungi dunia perpolitikan. Pilkada pun sudah berhasil menumbuhkan rasa ambisius untuk para petarung. Ya! Kapital menjadi cerminan untuk negeri sekuler.

Berbeda hal untuk suasana di tahun 2020 ini, Indonesia kecolongan wabah Covid-19 yang harus menjadikannya sebagai bencana nasional. Hal tersebut membuat banyak aturan dalam kebijakan pemerintah yang harus diundur atau tidak sesuai dengan ketetapan awal.
Namun tidak dengan pilkada. Meski isu awal pilkada 2020 sempat tertunda akibat pandemi virus corona, tetapi kemudian tahapan pilkada kembali dilanjutkan mulai 15 Juni sesuai keputusan awal.
Salah satu alasan yang menguatkan dilanjutkannya pelaksanaan pilkada 2020 walau di tengah wabah, adalah agar tak banyak kekosongan jabatan pada kepala daerah dan melihat tidak ada jaminan pandemi akan berakhir.
Anggaran pun menjadi sasaran utama untuk terealisasinya sebuah pilkada. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digunakan untuk melaksanakan pilkada mencapai triliunan, jika dilihat setiap daerah membutuhkan dana miliaran.

Saat ini beberapa daerah sudah mengajukan permohonan pendanaan. Begitu pun untuk Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. yang sudah mengajukan dana untuk penambahan dana pilkada yang belum cukup untuk merealisasikan pilkada di daerah tersebut.

Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupate Konawe Selatan (Konsel) membutuhkan penambahan anggaran untuk perhelatan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020. Ketua KPU Konsel, Aliudin mengatakan anggaran pilkada Konsel sebelumnya sebesar Rp45,8 miliar melalui dana hibah pemerintah daerah (Pemda) Konsel.

Namun anggaran tersebut tidak cukup untuk membiayai pilkada di tengah pandemi Covid-19, setelah standar protokol kesehatan diterapkan. KPU Konsel masih membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp7,7 miliar, dan telah diusulkan ke pemda setempat. Tetapi pemda tidak menyanggupi usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU Konsel dengan alasan pertimbangan kondisi keuangan daerah. https://zonasultra.com 28 juni 2020

Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dilanda wabah. Sehinga menjadi alasan perekonomian negeri ini kian memburuk. Namun tidak menjadikan Indonesia bebas dari wabah virus corona, apalagi penanganan virus corona di Indonesia terbilang buruk.

Konawe Selatan adalah salah satu daerah yang terkena zona merah akibat Covid-19 sehingga keuangan daerah banyak dilarikan untuk penangangan virus corona. Meski demikian, belum ada titik keberhasilan penanganan pemerintah demi menjadikan  Konsel sebagai daerah yang aman.
Belum bebas dari zona merah, Konawe Selatan akan melaksanakan pilkada seperti daerah lain. Padahal, melihat anggaran dana yang tidak memungkinkan untuk terlaksananya pilkada, ditambah masyarakat yang rentan terkena wabah virus corona, seharusnya pemerintah lebih  memperhatikan bagaimana penyelamatan daerah agar keluar dari zona merah.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak adanya perhatian pemerintah daerah maupun pusat terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Anggaran pilkada lebih menjadi kefokusan pemerintah daripada anggaran dana hidup masyarakat selama pandemi berlangsung.

Kecacatan perjalanan pemerintahan terus terlihat. Indonesia yang terkenal sumber daya alam yang kaya ternyata tidak menjadikan negeri ini serba kecukupan. Untuk melangsungkan pilkada pun, daerah Konsel masih harus meminta tambahan dana pada pemerintah daerah dengan alasan minimnya anggaran akibat Covid-19.

Padahal melihat perjalanan penanganan Covid-19 tidak ada bukti ril bahwa pemerintah berhasil menanggulangi wabah virus corona. Tetapi sebaliknya, rakyat justru harus merasakan sulitnya hidup di tengah pandemi, dengan bantuan yang tidak merata.
Kondisi tersebut jauh dari kata layak untuk dipertahankan. Sistem  Islam memiliki hal yang berbeda dalam penyelesaian problem yang terjadi. Ia hadir dengan kesempurnaan yang paripurna dalam melanjutkan kehidupan umat yang lebih layak.
Islam telah datang sesuai dengan realita manusia dan tabiatnya. Islam merupakan solusi atas persoalan kehidupan manusia, karena Islam sesuai dengan fitrah  manusia. Hal ini menjadi satu-satunya jaminan yang bisa membahagiakan manusia dan merealisasikan keadilan dalam kehidupan bernegara yang layak.
Islam hadir dengan meletakkan sebuah sistem yang sempurna, yang menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan jasmani dan naluri manusia meski dalam keadaan negara terserang wabah dan bala. Sebab Islam menjadikan keimanan sebagai standar kepercayaan pada sebuah sistem sehingga tercipta ketaatan  dan kepatuhan pada negara dan pemerintahan. 
Sehingga pemerintahan pada sistem Islam tak hanya menjamin kehidupan rakyat terpenuhi dengan baik, tetapi menjadikan pengelolaan sumber daya alam dan manusianya pun akan berjalan dengan baik. Demikian ekonomi pemerintahan akan senantiasa terjaga stabilitasnya meski terserah wabah sekalipun. 
Tak ada jaminan kehidupan bernegara selama sistem sekuler yang menjadi acuan kenegaraan. Sebab, ia hanya akan menghidupkan para kapital sebagaimana tabiat sekuler. Saatnya kembali pada kehidupan Islam yang menjamin terpenuhinya kehidupan bernegara yang layak dihuni oleh manusia, sebagai bentuk perwujudan ketaatan dan ketundukan terhadap syariat Allah yang akan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam.

Waallahu a'lam bisshawab




Previous Post
Next Post

post written by:

Cerdaskan Umat, Raih Kebangkitan!

0 Comments: