Polemik RUU Omnibus Law : Dimanakah Peran Negara?

Polemik RUU Omnibus Law : Dimanakah Peran Negara?




Oleh Ummu Ash Shofi



Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih terus berkecamuk. Pengusaha berharap agar RUU ini dapat segera disahkan. Dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian negara khususnya dimasa pandemi ini. Namun disisi lain para buruh dan masyarakat menolak RUU ini karena semakin menyengsarakan kaum buruh dan masyarakat.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak hanya berisikan mengenai mekanisme pemberian upah, namun juga mengatur masalah pajak, syarat pendirian industri, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), investasi, dan lain-lain. RUU ini juga akan memiliki dampak ke sektor lain termasuk sektor pendidikan. Karena pekerja yang terekrut juga berasal dari dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan kedepan juga akan memperhatikan hal ini agar output yang dihasilkan dapat digunakan. Jelas ini dapat mencederai tujuan dari pendidikan itu sendiri yang nanti hanya menghasilkan orang-orang yang berorientasi pada materi semata. Lalu dimanakah peran negara terkait hal ini?

Pemerintah sudah sejak lama hanya menjadi regulator antara pengusaha dengan masyarakat. Namun faktanya pemerintah lebih mengutamakan para pengusaha ketimbang rakyat itu sendiri. Salah satunya, dalam RUU ini pemerintah memberikan keistimewaan untuk memiliki lahan dalam industri dan investasi kepada para pengusaha. Perubahan fungsi lahan jelas akan membawa dampak buruk pada lingkungan dan lahan pertanian disekitarnya sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Jika sudah seperti ini, bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini?

Islam sebagai sebuah ideologi memiliki pandangan khusus terkait dengan ketenagakerjaan. Dalam Islam, setiap pekerja harus mendapatkan upah sesuai dengan keahlian dan aqad yang disepakati antara pengupah dan yang diupah. Dalam dunia industri, Islam melarang para pengusaha dan pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan para investor asing. Hanya negara yang boleh melakukannya. Itupun tidak boleh dengan negara dan warga kafir harbi fi'lan yang jelas memusuhi Islam. Negara juga tidak boleh gegabah dalam melakukan kerjasama. Sebab kepengurusan terhadap rakyat adalah hal yang utama. Negara juga tidak boleh membiarkan para pengusaha dalam negeri untuk menguasai perekonomian negara.

Negara Islam melalui Khilafah Islam tidak akan membiarkan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hanya dari pekerjaan yang dilakukan. Sebab, negara tetap wajib memberikan jaminan pemenuhan hidup dalam pemenuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sehingga kaum muslimin juga tidak mengejar harta hanya untuk kesenangan hidup belaka. Melainkan sebagai upaya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan untuk meraih amal jariyah dengan harta yang dimilikinya.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: