Berorientasi Industri, Pendidikan Negeri Minus Visi

Berorientasi Industri, Pendidikan Negeri Minus Visi



Oleh  : Evi Haryati 


Beberapa waktu ini ramai perbincangan mengenai “perjodohan kampus dengan industri”. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendorong upaya membangun ‘perjodohan’ atau kerjasama antara perguruan tinggi atau Kampus dengan industri. Strategi ini dinilai penting agar perguruan tinggi dan industri bisa terkoneksi untuk saling memperkuat keduanya. Menurut Nadiem, Kampus bisa menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dunia usaha.

Menurut Nadiem pemerintah memiliki sejumlah peran, yakni sebagai pendukung, regulator, dan katalis. Meski demikian, pemerintah tidak bisa memaksa pihak Kampus dan industri untuk saling bermitra lewat regulasi. Namun dengan berbagai macam insentif untuk berinvestasi di bidang pendidikan, misalnya lewat penelitian.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, Ph.D, pun menjelaskan tujuan utama Program Penguatan Program Studi (Prodi) Pendidikan Vokasi Tahun 2020 tersebut.
“Program ini diluncurkan agar kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja,” tutur Wikan kepada Kagama, Selasa (26/5/2020).Wikan menambahkan, sekitar 100 prodi vokasi di PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditargetkan melakukan pernikahan massal pada tahun 2020 dengan puluhan bahkan ratusan industri.

Pendidikan vokasi telah menjelma menjadi primadona baru di dunia pendidikan. Orientasinya adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap memenuhi kebutuhan pasar kerja. Tujuan pendidikan vokasi memang bertujuan membangun kualitas SDM yang mampu menghadapi era Industri 4.0.

Tujuan itu nampak nyata dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Pemerintah melalui Kemendikbud bakal menggelontorkan Rp3,5 triliun untuk mengawinkan pendidikan vokasi dengan industri.
“Tahun ini bantuan pemerintah sekitar Rp3,5 triliun khusus mendorong pernikahan itu. Kami menjadi mak comblang, mendorong pernikahan vokasi dengan Industri,” kata Dirjen Pendidikan Vokasi (Diksi) Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam diskusi daring, (Jumat, 10 Juli 2020).


Sejak Indonesia mengadopsi sistem pendidikan berbasis kapitalisme, paradigma pendidikan sudah bergeser dari hakikat pendidikan itu sendiri. Apalagi pasca implementasi ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE ), menjadikan pendidikan berubah fungsi.
Bukan lagi pencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas dari aspek karakter dan kemanfaatannya bagi umat manusia. Tapi mencetak SDM mesin industri.

Dalam pendidikan vokasi, keikutsertaan industri mempermudah penyerapan tenaga kerja di kalangan pelajar dan lulusan kampus. Jika ingin langsung bekerja mereka cukup sekolah di bidang kejuruan, yaitu SMK. Bila ingin meneruskan ke pendidikan tinggi, program studi yang berpeluang besar menyerap tenaga kerja dibanjiri calon mahasiswa.

World Bank merumuskan konsep empat pilar yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu:
(i) Memiliki kebijakan dan regulasi untuk menstimulasi dan melindungi pertumbuhan ekonomi/industri dalam negeri,
(ii) Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang unggul untuk menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi untuk bekerja/menciptakan nilai tambah ekonomi dalam negeri,
(iii) Memiliki strategi dan sistem inovasi nasional berbasis riset dan pengembangan (R&D), dan
(iv) Memiliki teknologi informasi dan komputer (TIK) yang mampu memfasilitasi proses penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan/ informasi kepada seluruh masyarakat di wilayah negaranya.

Model ‘Triple Helix’, yakni Academic-Business-Government, juga mengubah wajah pendidikan. Dalam konsep ‘Academic-Business-Government’, Industri berperan sebagai rumah produksi, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, dan Universitas sebagai katalisator.

Sinergitas ketiga sektor ini makin mengukuhkan transformasi pendidikan berbasis kapitalisasi pengetahuan. Yaitu, melahirkan SDM dalam inovasi, daya saing, dan skill siap kerja. Diharapkan setiap lulusan memiliki bekal dalam menghadapi dunia kerja.

Andai kata tak terserap sebagai tenaga kerja, setidaknya mereka mampu berwirausaha. Itulah alasan mengapa perkawinan pendidikan vokasi dan industri adalah strategi yang harus dilakukan. Yaitu, melahirkan SDM bermental buruh.
Manakala tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi dianggap meningkat. Klaim penurunan pengangguran pun bisa diperkuat dengan kebijakan ini. Padahal faktanya tidaklah demikian. Derasnya investasi tak berdampak pada serapan tenaga kerja.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana membeberkan kondisi penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. Danang mengatakan, sejak tahun 2013 sampai 2018 nilai investasi di Indonesia terus bertambah, namun penyerapan tenaga kerjanya kian menurun.
“Sebelum Covid-19 serapan tenaga kerja sudah berbanding terbalik dengan investasi,” ungkap Danang dalam diskusi online Apindo, Jumat (19/6/2020). Menurut Danang, data tersebut membuktikan kenaikan nilai investasi tak menjamin tenaga kerja yang terserap akan bertambah. (detikfinance, 19/6/2020).

Pendidikan dalam asuhan kapitalisme menegasikan hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja. Namun yang lebih utama adalah membentuk kepribadian mulia.
Keilmuan yang dimilikinya tidak melulu untuk mengisi pasar kerja. Generasi semestinya didorong sebagai pembangun peradaban. Menciptakan teknologi dan inovasi untuk kepentingan umat manusia.
Perkawinan pendidikan vokasi dengan industri menampakkan political will pemerintah nihil. Jika pemerintah memiliki political will, harusnya berpikir bagaimana meningkatkan SDM menjadi tuan di rumahnya sendiri. Bukan pelayan yang melayani para kapital.

Bila pemerintah memiliki komitmen mewujudkan kemandirian negara, mestinya jadikanlah lembaga pendidikan memiliki visi jangka panjang. Visi sebagai pelaku ekonomi makro, tidak sebatas mikro. Bukan hanya diberi skill, namun juga dibekali karakter sebagai pemimpin. Memimpin negeri ini dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri.

Sayangnya, kapitalisme telah menggerus visi besar yang semestinya dimiliki sebuah negara. Pendidikan pun minus visi. Dampak buruk dari kebijakan pendidikan yang mengarahkan lulusannya “hanya tahu bagaimana menjadi mesin uang” adalah karakter sebagai pelopor peradaban menjadi hilang.

Efeknya, negara tak mampu berdikari. Bergantung pada belas kasih bantuan negara lain. Bos industri tetap kapitalis. Sementara anak negeri paling mentok hanya sebagai karyawan atau buruh para kapitalis.

Kondisi pendidikan kapitalis berbeda dengan islam, gerbong utama lahirnya generasi unggul adalah pendidikan. Orientasi pendidikan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari paradigma Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan upaya terstrukttur dan sistematis untuk menyukseskan misi penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah Allah di muka bumi.

Dalam Islam, pendidikan tidak sekadar berorientasi mengejar lulusan siap kerja. Namun, orientasi lulusannya haruslah berimbang antara dunia dan akhirat.

Pada aspek dunia, mereka dibekali saintek, keterampilan, dan semua hal yang dibutuhkan agar berdaya guna di tengah masyarakat. Ilmunya digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat.

Dalam aspek akhirat, ia akan bertumbuh menjadi generasi yang memiliki kepribadian mulia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang tak hanya pandai ilmu saintek. Mereka juga cakap dalam ilmu agama. Pendidikan Islam juga mendorong para lulusan bermental pemimpin peradaban.

Kapitalisme mungkin berhasil menciptakan generasi kerja. Namun, ideologi ini gagal membentuk generasi berkarakter mulia. Kapitalisme boleh saja menciptakan industri besar. Namun, ideologi ini juga gagal membangun industri berbasis kemandirian.

Islam memadukan orientasi dunia dan akhirat menjadi satu kesatuan. Selain berhasil membentuk generasi mulia yang beradab, Islam juga sukses mencetak SDM unggul di segala bidang. Baik politik, ekonomi, sosial, dan saintek.

Maka dari itu selayaknyalah jikalau peradaban manusia menginginkan kemuliaan, hendaknya mewujudkan peradaban Islam dengan sistem pendidikan Islam. Semua itu didorong political will berasas ideologi Islam. Hal ini hanya bisa tercipta dengan tegaknya negara yang menerapkan sistem Islam secara kafah

Wallahualam bisshawab
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: