Upper Middle Income Country, Menurut Siapa?

Upper Middle Income Country, Menurut Siapa?





Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

MPR-DPR kembali mengadakan sidang tahunan, 14 Agustus 2020. Dan dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi covid-19 bisa menjadi momentum melakukan lompatan besar untuk menjadi negara maju di 2045 mendatang. 

Oleh sebab itu, ia mengatakan akan memanfaatkan momentum sekarang ini untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar. Agar Indonesia menjadi negara maju.

Jokowi mengatakan strategi besar tersebut, antara lain akan dilakukan di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Apalagi beberapa waktu lalu telah berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country).

"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country," katanya.

Seperti diketahui, Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dari negara pendapatan menengah (middle income country) menjadi negara upper middle income country.

Status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas itu diberikan di tengah ancaman resesi akibat pandemi dan berlaku per 1 Juli 2020."Sebuah prestasi membanggakan. Kenaikan status diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini. GNI per kapita Indonesia 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya, yaitu US$3.840," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari ( CNN Indonesia. Com, 14/8/2020).

Apa yang didapat Indonesia jika peringkatnya naik menjadi upper middle income Country? Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan diantaranya adalah pertama memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Kedua, dapat meningkatkan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari investor asing ke Indonesia. Ketiga memperbaiki kinerja current account yang sampai saat ini masih defisit. Keempat ,meningkatkan daya saing ekonom dan kelima, memperkuat dukungan pembiayaan.

Dari ke-5 point diatas, tidak ada yang menunjukkan keuntungan secara hakiki, sebab semuanya masih berbicara investor, kerjasama dengan negara asing dan memperkuat daya saing guna memperkuat dukungan pembiayaan. Arti ya kita masih berbicara tentang utang LN.

Seperti dikutip dari tulisan Syamsul Ashar, dalam Kontan.co.id, dia mengatakan bahwa Indonesia jangan senang dulu dengan pemberian peringkat tersebut.
“Dengan status naik kelas dari Bank Dunia ini, layaknya sebuah anggota klub, atau member pengguna jasa kartu kredit di perbankan kenaikan status dari silver ke gold tidak gratis. Minimal ini akan mempengaruhi iuran tahunan kepada lembaga internasional tersebut,” tulisnya.

Menurut mantan menteri ekonomi Rizal Ramli, anggaran negara untuk membayar kontribusi kepada lembaga internasional sepanjang tahun ini mencapai Rp 71,6 miliar. Bayaran ini memang tak hanya kepada Bank Dunia, yang bentuknya berupa pembayaran kontribusi, trust fund, dan dana-dana lain yang diserahkan ke beberapa organisasi internasional.

Selain itu, tingkat bunga pinjaman dari Bank Dunia juga sangat mungkin akan ikut naik kepada negara negara yang naik kelas tidak miskin lagi, karena dianggap kemampuan ekonomi sudah meningkat.

Selanjutnya, dampak nyata yang akan diterima adalah hilangnya sejumlah fasilitas perdagangan internasional yang sebelumnya bisa didapatkan oleh negara miskin. Salah satunya adalah fasilitas generalized system of preferences (GSP) dari Amerika Serikat atas beberapa jenis produk yang mendapat keringanan bea masuk.

Status yang diberikan kepada Indonesia sejatinya adalah jebakan kapitalisme. Agar Indonesia terus menerus memperbaharui utang LNnya sehingga barat dengan mudah mendiktenya. Indonesia dengan bonus demografi penduduk adalah pangsa pasar yang menggiurkan untuk memasarkan produksi negara kapitalis barat dan China. Demikian pula dengan kekayaan alamnya yang subur masih menjadi primadona investor asing dan aseng untuk dieksplore.

Jelas , kedaulatan sebuah negara dengan politik Lannya bebas aktif ternyata masih tak mampu menghadang perusakan Indonesia secara perlahan namun pasti ini. Melalui apa? Politik demokrasi, yang membolehkan manusia membuat aturan hidupnya sendiri sebagaimana yang hari ini kita lihat di Parlemen.

Hukum dibuat seolah-olah dalam kekuasaan parlemen, padahal sejatinya, Islamlah yang benar-benar pernah menerapkan ekonomi yang solid, tak pernah resesi bahkan mendatangkan harta yang berlimpah bagi rakyatnya.

Sebab, Islam perekonomiannya bukan berbasis riba. lantas kita bisa bangganya dimana jika status negara saja di dikte oleh kafir barat?Wallahu a'lam bish showab.







Previous Post
Next Post

post written by:

ibu rumah tangga yang ingin melejitkan potensi menulis, berbagi jariyah aksara demi kemuliaan diri dan kejayaan Islam

0 Comments: