Janji Manis Pemimpin Kapitalis

Janji Manis Pemimpin Kapitalis




Oleh: Nani Salna Rosa | Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bandung sudah berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang. Sejumlah kandidat peserta pilkada terus memberikan janji politiknya kepada masyarakat agar terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Bandung periode 2021-2026.

Seperti yang dikutip dari bandungraya.net (01/10/2020), calon bupati Bandung nomor urut 2, Yena Iskandar Ma’soem bertekad akan melakukan perubahan di Kabupaten Bandung. Ia memiliki cita-cita untuk mengubah Kabupaten Bandung lebih baik ke depannya di berbagai sektor.

Kata Yena, sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten menjadi fokus perubahan utamanya. Dengan memberikan sentuhan perubahan di tiga sektor itu, maka Yena menilai kesejahteraan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bandung akan meningkat. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung semakin meningkat dan bisa menjadi tertinggi di Jawa Barat atau bahkan di Indonesia.

Pada sistem kapitalisme seperti saat ini terlihat jelas sangat banyak yang ingin terpilih menjadi seorang pemimpin, hingga berani memberikan janji-janji yang manis kepada masyarakat agar terpilih. Padahal, seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya banyak janji-janji yang tidak dipenuhi oleh pemimpin yang sudah terpilih. Jangankan memenuhi janjinya, mendengarkan aspirasi rakyatnya saja enggan. Bahkan mereka membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Mereka seakan tidak memikirkan dampak kebijakan tersebut terhadap rakyat.

Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan masa Kekhilafahan. Pada masa Kekhilafahan, seorang Khalifah harus bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Karena pada dasarnya kepemimpinan itu adalah suatu amanah yang di berikan Allah Swt. kepadanya, yang harus di jalankan dan di pertangung jawabkan di dunia maupun di akhirat.

Seorang Khalifah selalu mendengarkan aspirasi rakyatnya, membuat kebijakan dan keputusan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Khalifah menomorsatukan rakyatnya, tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadinya.

Jadi seharusnya sejak lama kita sudah belajar dari kesalahan. Bahwa hanya dengan mengganti pemimpin tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Karena kesalahan ada pada sistem pemerintahan yang rusak ini. Oleh sebab itu jika kita terus menggunakan sistem rusak ini, maka akan selalu terulang permasalahan yang sama.

Sejatinya hanya dengan sistem kepemimpinan Islam, yaitu Kekhalifahan, yang mampu menyelesaikan segala problematika umat dan menghantarkan kehidupan pada rahmat bagi sekalian alam.

Wallaahua'lam bishshawwaab.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: