Kembali Fitrah untuk Wujudkan Negeri yang Berkah

Kembali Fitrah untuk Wujudkan Negeri yang Berkah



Oleh : E. Rachma, S.SiP

(Pengamat Politik dan Ekonomi) 


Tidak ada asap, bila tidak ada api. Yup, sejak RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, banyak sebagian besar masyarakat terutama para buruh, menolak tegas RUU tersebut. Hal ini disebabkan karena terdapat pasal-pasal pada RUU yang dapat merugikan hak-hak buruh seperti tidak mendapat cuti ketika menikah, melahirkan, tidak mendapat pesangon, dan lain-lain. Apalagi bila kita lihat, sebagian besar buruh berasal dari kalangan perempuan. Tentu hal ini akan mengambil hak-hak mereka sebagai seorang perempuan, istri, ataupun ibu.

Kepala Negara, Menteri, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan pejabat pemerintahan lainnya dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk mengurus urusan negara agar kebutuhan rakyat, termasuk buruh, tercukupi. Di dalam Islam, para pemimpin dan pejabat yang mendapat tugas mengurusi negara dan rakyat, betul-betul dengan segala upaya mereka, berusaha mencukupi kebutuhan rakyat di atas segalanya, dengan sistem yang telah Allah SWT dan Rasulullah saw berikan. Sumber daya alam yang dimiliki negara, seperti minyak bumi, barang tambang, hasil hutan, hasil laut, dan lain sebagainya, diurus dengan sistem  tersebut oleh pejabat agar hasilnya dinikmati oleh rakyat. Tidak hanya bidang ekonomi, namun bidang lainnya seperti negara memberikan akses kesehatan, akses pendidikan yang murah (bahkan gratis), keamanan yang terjamin, ketahanan pangan yang kuat, pengadaan lapangan kerja yang luas untuk rakyat, dan lain-lain.

Namun saat ini, ketercukupan kebutuhan rakyat di atas, jauh panggang dari api. Kita bisa lihat bagaimana begitu besarnya kesenjangan sosial di antara masyarakat kaya dan kurang mampu. Kepemilikan yang seharusnya milik rakyat atau dikelola oleh negara, berada di tangan swasta lokal atau swasta asing, seperti sebagian besar kepemilikan PT Freeport dimiliki swasta asing. Padahal emas adalah sumber daya alam milik rakyat, yang seharusnya dikembalikan hasilnya kepada rakyat.

Maka, sudah seharusnya kita kembali pada aturan Allah SWT yang menyuruh para pejabat negara agar senantiasa mengurusi rakyat dan negara sesuai keinginan-Nya, bukan keinginan sekelompok orang. Agar negeri ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Wallahu a'lam bishshawab 



Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: