Sistem Salah Lahirkan Pejabat Tak Amanah

Sistem Salah Lahirkan Pejabat Tak Amanah



Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)

Saling tuduh dan lempar tanggung jawab diantara pejabat negara sudah menjadi hal yang lumrah dalam sistem demokrasi kapitalisme. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Sengkarut pengelolaan BUMN kembali diungkap oleh pejabat penting BUMN itu sendiri. Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut Ahok mengungkap borok Pertamina selama ini. Hingga dalam waktu beberapa hari namanya hampir memenuhi beranda berita Nasional.

Diantara borok Pertamina yang ia buka adalah : 1. Akuisisi sumur minyak di luar negeri dengan utang. 2. Upah Petinggi Pertamina yang dirasa aneh dan tak masuk akal. 3. Praktik penggantian direktur di perusahaan migas yang sangat kental dengan lobi-lobi politik di kementrian dan bagi-bagi jabatan.(Detik.com, 19/9/2020).

Apa yang disampaikan Dirut Pertamina tersebut, sesungguhnya telah menampakkan wajah asli BUMN. Badan Usaha Milik Negara tersebut bagaikan korporasi besar yang mengelola SDA. Lobi-lobi kekuasaan dalam sistem oligarki adalah hal lumrah. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Dahlan Iskan mantan menteri BUMN era SBY tersebut menyatakan bahwa, tidak mungkin BUMN 100% bebas politik. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan puncak BUMN pastilah ada unsur politiknya.

Hal ini telah menggambarkan adanya fakta lingkaran politik oligarki dalam tata kelola sistem kapitalisme. Inilah salah satu model konflik kepentingan yang selalu akan muncul. Karena sumber regulasi adalah akal manusia yang terbatas dan rentan akan kepentingan pembuatnya.

Tidak mengherankan jika gaji para menteri dan jajaran dibawahnya sangatlah tinggi. Sedangkan hutang adalah hal yang tak bisa dielakkan dalam sistem Kapitalisme. Sedangkan tata kelola dalam sistem ini hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal pengelolaan SDA negara seakan berlepas tangan. Sebab paradigma yang digunakan adalah Kapitalisme-Neoliberal.

Aset-aset strategis BUMN diperjualbelikan dengan mudah. Sehingga siapa yang memiliki modal besar dialah pemilik sesungguhnya. Nampaklah kong kalikong antara penguasa dan pengusaha yang semakin tercium aroma noliberalnya. Alhasil, neoliberal sektor migas pun semakin ketara. Apalagi setelah pemerintah dan DPR mengesankan UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Pengesahan ini membuka lebar-lebar pintu bagi para kapital untuk menguasai aset-aset strategis negeri ini. Watak korporatokrasi makin nampak terlihat. BUMN dikelola hanya untuk menjadi ceruk bisnis para pemilik modal bukan untuk kepentingan rakyat. Hasilnya rakyat harus menikmati BBM, Gas dan Listrik dengan harga yang mahal.

Hal ini sangat berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Apabila dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme-neoliberal yang ada hanyalah mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Dalam sistem Islam yang ada adalah bagaimana mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.

Begitupun dalam urusan sumber daya alam. BUMN dan negara harus bersinergi agar apa yang menjadi hak-hak rakyat terpenuhi. Rakyat berhak menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam dengan adil dan bijaksana. Berbeda jauh dengan sistem Kapitalisme-Neoliberal dimana penguasa menjadi cukong pengusaha. Paradigma pengelolaan sumberdaya alam dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Negara diberi amanah untuk mengelola dua aset. Yaitu harta kepemilikan negara dan harta kepemilikan umum. Semua aset tersebut nantinya akan dikembalikan kepada rakyat. Prinsip pengelolaan bukanlah untung rugi.

2. Syariat Islam mengklasifikasikan mana barang yang menjadi milik umum dan yang menjadi hak rakyat. Aset ini meliputi tiga hal. Pertama, Fasilitas umum. Kedua, barang tambang dalam jumlah yang sangat besar. Ketiga, barang/benda yang sifat pembentukannya haram dimiliki pribadi.

Sabda Rasulullah Saw:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim bersekutu (dalam kepemilikan) atas tiga hal: yaitu air, padang rumput dan api (HR al-Bukhari).

Selain ditopang oleh sistem yang shahih. Sebab Islam berasal dari Allah Swt sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Kepemimpinan dalam Islam juga didukung oleh orang-orang yang amanah. Sehingga mustahil mencetak pejabat tak amanah. Sebab mereka dibekali keamanan yang kuat. Sehingga memiliki rasa selalu diawasi oleh Allah Swt.

Wallahu'alam bish-shawab.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: