Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

DEMOKRASI BUNGKAM SIKAP KRITIS, SISTEM ISLAM BUKAN ANTI KRITIK

Rabu, 04 November 2020



Oleh: Eka Septi

 

Ancaman Kebebasan Sipil

Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Salah satu yang menjadi variabel yakin hak menyatakan pendapata. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya menanyakan setuju tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa warga makin takut dalam menyatakan pendapat.

 

Indikator pun menjumlahkan hasil survei sangat setuju dengan agak setuju. Hasilnya, mayoritas setuju bahwa kebebasan sipil mulai terganggu. "Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen," terang Burhanuddin.

Survei tersebut dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan mengandalkan panggilan telepon karena pandemi Covid-19.

 

Phobia Menyuarakan Pendapat

​Sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah menjadikan pendapat dan kritik masyarkat sebagai penyakit yang harus dihilangkan. Terlihat jelas ambiguitas rezim demokrasi yang seolah menjamin kebebasan, tapi faktanya antikritik. Semua itu menjadi hal yang wajar, karena demokrasi memang akan memunculkan tirani minoritas atas mayoritas. Karena dalam sistem ini, kekuasaan adalah alat kepentingan individu atau kelompok.

 

Sudah nampak jelas dengan hal tersebut selama ini masyarakat dibuat phobia menyampaikan aspirasinya. Mereka memilih untuk diam dari pada bersuara, padahal di sisi lain mereka sudah jengah dengan tingkah para penguasa. Berbagai cara seolah dilakukan penguasa agar bisa membungkam mulut masyarakat dan menyetir geraknya. Sungguh miris rasanya.

 

Mengkritik kinerja pemerintah di rezim saat ini seakan bunuh diri, bagaimana tidak? Ketika masyarakat menjadi sengsara dengan berbagai kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan mereka mulai buka suara, justru diganjar dengan tuduhan hate speech dan berakhir di penjara. Katanya negara demokrasi, namun kenyataannya otoriter. Seharusnya, dengan kritik sebuah pemerintah dapat introspeksi serta mawas dan sadar diri. Tapi semakin dikritik, seolah pemerintah semakin “garang” dan merah telinga. Berbeda halnya jika ungkapan “kebencian” dengan leluasa diungkapkan para politisi, para pemangku kepentingan, atau pejabat negara, maka hukum sepertinya tak pernah berlaku bagi mereka.

 

Padahal tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan dan melindungi rakyatnya bukan sebaliknya mencekik rakyat dengan kekuasaannya. Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat, hak rakyat adalah mengoreksi penguasa. Namun di rezim saat ini seakan akan penguasa anti kritik dan pada akhirnya rakyat pula yang kembali jadi korban. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam.

 

Sistem Islam Bukan Sistem Anti Kritik

Dalam sistem Islam, budaya muhasabah atau kritik inilah yang dihidupkan dan dijaga dalam peradaban Islam. Rasulullah Saw, adalah contoh terbaik dalam menjaga budaya kritik ini, beliau menerima kritik terhadap kebijakan yang tidak dituntun wahyu.

 

Dalam perang Uhud, beliau menyetujui pendapat para Sahabat yang menghendaki untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, meskipun beliau sendiri berpendapat sebaliknya. Sikap Rasulullah Saw. Ini diikuti para Khalifah setelah beliau. Khalifah Abu Bakar ra., ketika dibaiat menggantikan Rasulullah Saw., berkhotbah meminta rakyat untuk mengkritiknya.

“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku.” (Abu Bakar ra.)

Demikian juga Khalifah Umar bin Khaththab ra. dalam khotbahnya setelah dilantik menjadi Khalifah pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq ra., berkata di depan rakyatnya, “Apa yg akan kalian perbuat jika aku melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya?” Tidak ada yang menjawab. Semua mata hanya menatap beliau. Hingga ketiga kalinya beliau mengulangi pertanyaannya, seorang pemuda bergegas berdiri, mengacungkan pedang dan berseru, “Jika engkau bertindak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, maka pedang ini akan kukalungkan ke lehermu!” Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar bin Khaththab bukannya marah, justru berkata, “Alhamdulillah yang telah menempatkan di negeri ini seseorang yang akan meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya.”

 

Khudzaifah bin Al Yaman mendatangi Khalifah Umar yang bermuka muram, penuh kesedihan. Ia bertanya, “Apa yang sedang engkau pikirkan wahai Amirul Mukminin?” Khalifah umar menjawab, “Aku sedang dihinggapi ketakutan, jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku, karena segan dan rasa hormatnya padaku.” Khudzaifah segera menjawab, “Demi Allah, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu.” Seketika itu, Wajah Khalifah Umar langsung berubah sumringah.

 

Dalam pandangan Islam, politik negara adalah meriayah/mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah SWT. Kekuasaan (Kekhilafahan) merupakan jalan menerapkan syariat kaffah untuk kemaslahatan umat. Meskipun aturan hukum yang diterapkan adalah buatan Allah yang Maha Sempurna. Namun, Khalifah sebagai pelaksananya adalah manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Karenanya, kritik bukanlah ancaman, bahkan dibutuhkan sebagai standar optimalisasi kinerja Khalifah yang akan dipertanggung jawabkan dunia-akhirat. Kritik umat terhadap penguasa adalah sunah Rasul dan tabiat dalam Islam, bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT.

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul, kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya. Bukan sebaliknya, justru menindak tegas dan memenjarakan jika menyampaikan kritikan pada penguasa.

Wallahu a’lam bish-showab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar