Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Dana Bansos Dikorupsi, Masyarakat Tuntut Hukuman Mati

Minggu, 13 Desember 2020




Oleh: Faizah Khoirunnisa' Azzahro (Aktivis Dakwah)


Banyak pihak tak habis pikir dengan kelakukan menteri sosial yang mengkorupsi dana bansos pandemi Covid19. Nominalnya tak main-main, duit 17 M dirampas dari tangan rakyat yang berhak menerimanya. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar berasal dari fee dua periode pengadaan bansos. Ketua KPK, Firli Bajuri menjelaskan, di periode pertama diduga telah diterima fee sebesar Rp 12 miliar. Mensos Juliari Batubara diduga juga menerima uang senilai Rp 8,2 miliar. (www.news.detik.com, 06-12-2020).

Sedemikian parahnya moral pejabat yang mengambil kesempatan di tengah kesusahan yang dialami masyarakat. Sungguh tak heran, Indonesia meraih prestasi sebagai jejeran negara terkorup di Asia. Di masa pandemi yang harusnya berempati saja tak ragu untuk korupsi, apalagi di masa normal bisa jadi lebih bejat lagi. Pantas saja masyarakat gregetan, mengutuk, dan meluapkan berbagai ekspresi kemarahan lainnya. Banyak juga yang menuntut agar pelaku korupsi dihukum mati.

Di sisi lain, muncul angle lain bahwa pengungkapan kasus korupsi dinilai sebagai politik balas dendam antarparpol dan taktik saling menjatuhkan demi meningkatkan elektabilitas. Demikianlah kisruh politik yang setiap hari disuguhkan demokrasi sehingga membuat citra politik menjadi kotor dan negatif.

Demokrasi Melazimkan Korupsi

Pertanyaannya, apakah korupsi demi korupsi hanya permasalahan moral pejabat atau ada sesuatu yang membuat korupsi terjadi begitu sistematis?? Apakah berani, sistem demokrasi mengeluarkan sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi?

Tak asing di telinga kita bahwa biaya yang diperlukan untuk terjun ke dunia politik demokrasi begitu mahal. Biaya yang tinggi tersebut tentu tak mampu jika hanya mengandalkan dompet pribadi. Sebagai konsekuensi, kontestan perlu menggandeng para sponsor agar berkenan memberikan bantuan modal. Yang namanya modal, selalu mengharapkan kembali beserta keuntungannya. Mengingat gaji pejabat tak bisa menutupi kebutuhan pengembalian modal, akhirnya korupsi menjadi jalur favorit. Tak melulu berupa uang, balas jasa kepada sponsor bisa berupa deal-deal proyek yang seringkali menyalahi aturan. Solusinya, ya ubah saja aturannya agar proyek berjalan mulus, begitu pikir pejabat amoral. Baik jalur korupsi maupun proyek, jelas-jelas keduanya merugikan rakyat.

Sayangnya instrumen demokrasi tak memiliki aturan yang memberikan sanksi tegas dan menjerakan bagi koruptor, karena memang sistem ini menjadi alat untuk memuluskan agenda-agenda kapitalis. Demokrasi yang sepaket dengan ideologi kapitalisme, tentu hanya peduli untung-rugi secara materi. Moral pejabat tak menjadi prioritas, kesejahteraan rakyat tak diambil pusing. Inilah kondisi ketika hidup di rimba kapitalisme, dimana yang kuat secara modal akan mengendalikan yang lemah.

Solusi Paket Lengkap ala Islam

Islam adalah lawan kedzaliman, dan korupsi merupakan salah satu bentuk kedzaliman yang akan diberantas. Syari'at Islam memberikan tiga benteng dalam mengatasi korupsi. Pertama, benteng keimanan individu dimana seorang pejabat yang dipilih haruslah muslim yang taat dan beraqidah lurus. Keimanan yang dimiliki pejabat itulah yang akan mengawasi dirinya dari perbuatan yang dilarang syara'.

Kedua, benteng masyarakat yang berdakwah. Islam mewajibkan kaum muslimin menghidupkan dakwah di tengah-tengah mereka, sehingga kemungkaran bisa dicegah, dan kebaikan ditumbuh suburkan. Jauh berbeda dengan demokrasi, yang dilingkungan pejabatnya memaklumi tindakan KKN dan banyak masyarakat yang apatis dan merasa takut untuk mengkritisi.

Ketiga, benteng negara. Islam memiliki bentuk negara yang khas yang menerapkan seluruh aturannya, yakni Khilafah. Daulah Khilafah yang berasaskan syariat Islam akan memberikan pengawasan ketat kepada setiap kedzaliman yang dilakukan penguasa, termasuk korupsi. Islam memandang korupsi sebagai satu dari berbagai jenis tindakan ghulul, yakni tindakan mendapatkan harta secara curang atau melanggar syariah, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.Berbeda dengan pencurian yang termasuk dalam bab hudud, korupsi termasuk dalam bab ta’zir yang hukumannya tidak ditetapkan secara langsung oeh nash, tetapi diserahkan kepada khalifah atau qadhi (hakim).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (pewartaan atas diri koruptor; misalnya diarak keliling kota atau di-blowup lewat media massa), jilid (cambuk), penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati sekalipun; selain tentu saja penyitaan harta hasil korupsi. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor.

Daulah Islam juga memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan cara menerapkan sistem penggajian yang layak. Dengan demikian, keinginan untuk korupsi bisa dicegah, karena pejabat telah dicukupi kebutuhannya.

MasyaAllah, sungguh luar biasa Allah mendesain aturan hidup berupa syari'at Islam yang tentu saja untuk kesejahteraan semua makhluk di bumi. Betapa bodohnya kita, jika masih menghendaki sistem selain yang diturunkan-Nya dan hari ini terbukti menimbulkan kesengsaraan di segala aspek. Wallahua'lam bi ash-shawwab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar