Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Demokrasi : Mati Bukan karena Pandemi, Namun Sudah Cacat dari Lahir

Rabu, 30 Desember 2020



Oleh : Yauma Bunga Yusyananda

Sistem yang menjadi role model dunia untuk menjalankan pemerintahan seolah menemui ajalnya. Viralnya foto unggahan instagram Anies Baswedan yang sedang membaca buku “How Democracies Die” membuat spekulasi dikalangan masyarakat tentang demokrasi itu sendiri. Masyarakat berpikir bahwa tokoh yang membaca buku ini sedang mencari cara untuk “membunuh” sistem yang dijalankan di negerinya sekarang. Padahal buku ini juga di rekomendasikan oleh mantan Presiden AS Barack Obama, dan para tokoh tentu terbiasa memiliki hobby untuk membaca. (isubogor.pikiran-rakyat.com 24/11/2020)

Buku yang ditulis oleh Profesor dari Harvard yaitu Steven Levitsky and Daniel Ziblatt ini menjelaskan tentang kematian demokrasi dengan terpilihnya pemimpin otoriter yang menyalahgunakan kekuasaan. Dan sebenarnya dari sisi penulis mengajak para pembaca untuk peka dan sadar gejala-gejala yang menghantarkan sistem ini pada kematiannya. Namun, tanpa kita sadari demokrasi di seluruh dunia sedang menghancurkan dirinya sendiri.

Hal ini bukan karena pengaruh pandemi yang semakin terlihat bahwa sistem ini tidak bisa menyehatkan orang-orang di dunia, karena sistemnya sendiri tidak sehat dan rusak. Kenapa sistem demokrasi dinilai sebagai sistem yang rusak? Menurut penulis buku tersebut, Levitsky dan Ziblatt, "kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara." Maksudnya saat pemilihan umum, adanya penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan yang dibuat oleh demokrasi itu sendiri, penolakan lawan politik, toleransi yang mendorong ke arah kekerasan dan kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil atau rakayt untuk berpendapat termasuk media pun ikut dibatasi. Dan ada satu hal lagi yaitu adanya jalan pintas untuk menempati posisi penguasa dengan saling bersekutu dengan politikus mapan. (tirto.id 25/22/2020)

Dan masyarakat pun banyak melihat fakta bagaiman demokrasi saat ini tidak mampu menjalankan sistemnya dengan baik, hal ini bukan karena pandemi. Namun demokrasi sudah cacat dari saat sistem tersebut tercipta. Karena sumber sistem tersebut hanya bersandar pada kejeniusan manusia yang seolah mengetahui tentang dirinya sendiri. Manusia yang angkuh dan tamak dengan menggunakan sistem sebagai kendaraan untuk berkuasa dan bersekutu dalam koalisi elite tanpa memikirkan rakyat. Alih-alih ada yang mengatakan bahwa segala perawatan masyarakat yang terkena virus covid-19 ditanggung oleh pemerintah, bukankah kita harusnya sadar bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan untuk masyarakat adalah tugas negara dan memang harus digratiskan.

Maka masyarakat seharusnya bisa menyadari bahwa ketika pelayanan diberikan secara gratis hal tersebut bukan;ah hal yang istimewa namun itu adalah kewajiban negara. Kenapa kita menganggap sesuatu yang gratis yang merupakan bantuan dari pemerintah adalah sesuatu yang seolah istimewa? Karena kita selama ini tidak diberikan hak nya dan dilatih menjadi rakyat yang mandiri tanpa fasilitas dari negara dan negara hanya sebagai restribusi pelayanan kepada rakyat. Seolah negara menjual pelayanannya kepada rakyat.

Negara layaknya seorang Ibu yang mengurusi kebutuhan anak-anaknya, yaitu rakyat. Karena Pemimpin negara adalah ra’in ( pemelihara ) bagi rakyatnya. Dan itu yang harus kita sadari dari demokrasi saat ini. Bahwa demokrasi tidak bisa menyejahterakan masyarakat, karena yang mampu menyejahterakan masyarakat hanya sistem yang berasal dari Al Kholoq Al Mudabbir Allah Subhanahu Wa Ta’alaa. Sistem yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Para Khalifah. Sistem yang menerapkan aturan yang jelas, yang berasal dari Allah. Sistem tersebut adalah Khilafah Islam yang pernah berjaya selama kurang lebih 13 tahun untuk memimpin ummat dengan aturan yang bukan berasal dari keangkuhan makhluq. Dan sesungguhnya demokrasi lah yang membunuh dirinya sendiri, yang tidak bisa mengurus masyarakat dengan baik. Maka sudah saatnya kita sebagai umat yang berpikir memilih Khilafah Islam yang jelas sumber dan sandaran hukumnya dari yang Maha Mengatur dan Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta’alaa. Karena hanya dengan Khilafah, kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu Islam.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” ( Terjemah QS. Ar rum ayat 30 )

Wallohu’alam bi ash shawab.

Empat indikator utama yang harus diperhatikan adalah:

- Penolakan (atau komitmen yang lemah terhadap) aturan main yang demokratis;

- Penolakan legitimasi lawan politik;

- Toleransi atau dorongan kekerasan;

- Kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.

Dalam sinopsisnya, buku tersebut menceritakan kematian demokrasi dengan terplihnya banyak pemimpin otoriter. Kepemimpinan otoriter dinilai akan menyalahgunakan kekuasaan pemerintahan, dan penindasan total atas oposisi. Gejala-gejala kematian demokrasi dinilai sedang terjadi di seluruh dunia dan pembaca diajak untuk mengerti untuk cara menghentikan kematian demokrasi ini. Dua penulis merupakan profesor dari Harvard yang menerangkan sejarah dan kerusakan rezim selama abad ke-20 dan ke-21 dan menunjukan bahayanya pemimpin otoriter ketika menghadapi krisis besar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Baca Buku How Democracies Die, Wagub DKI: Tak Usah Ditafsirkan Berlebihan", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/24/17345161/anies-baca-buku-how-democracies-die-wagub-dki-tak-usah-ditafsirkan?page=all.

Penulis : Singgih Wiryono

Editor : Nursita Sari


 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar