Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Indonesia Dalam Bayang – Bayang Disintegrasi

Minggu, 13 Desember 2020


Oleh : Ummu Hanif, Anggota Lingkar Penulis Ideologis

Sinyal disintegrasi kembali mencuat di negeri ini. Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. Benny Wenda mengklaim sebagai Presiden sementara West Papua, menyangkut Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pengumuman tertulis pada 1 Desember 2020 sekaligus menandakan Hari Proklamasi West Papua. (www. prfmnews.pikiran-rakyat.com, 5/12/2020)

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh perkembangan terkini di Papua. "Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta. Dia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah. 

Senada dengan Sukamta, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan deklarasi sepihak tersebut merupakan masalah serius yang harus segera ditanggapi oleh Indonesia. Jika tidak, dikhawatirkan ini akan menjadi kesempatan bagi pihak lain untuk mendukung deklarasi tersebut sehingga mengancam kedaulatan dalam negeri. Bisnis.com,  (2/12/2020).  

Memang pemerintah mestinya tidak memandang remeh persoalan ini. Sebab, bisa saja berkembang jika pihak luar/Asing tidak berhenti ikut campur. Sejauh ini disinyalir dukungan dari pihak luar sudah mulai terlihat dari Melanesian Spearhead Group (MSG) yang terdiri dari beberapa negara seperti Vanuatu, Solomon, Fiji, dan Papua Nugini. Selain itu, AS sebagai negara adidaya, sudah sejak lama mendukung Papua merdeka. Dukungan AS terhadap Papua Merdeka bisa dilihat dari keterlibatannya dalam membuat Rancangan Undang-Undang 2601 yang memuat masalah Papua di Amerika.
Disintegrasi di Papua, menurut para pengamat muncul karena adanya diskriminasi dan kegagalan negara memberi keadilan dan kesejahteraan. Lihat saja, wilayahnya yang begitu kaya dengan emas dan tambang lainnya, ternyata hasilnya tak pernah dirasakan oleh mereka yang hidup di sana. Begitu pula dengan pembangunan yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat telah dilakukan di sana. Nyatanya belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Pasalnya hal itu hanya dinikmati oleh pihak tertentu saja. 

Gagalnya negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan ini merupakan dampak diterapkannya sistem demokrasi dengan asas kebebasannya. Sistem ini telah melahirkan para penguasa/pejabat dan elit politik yang egois. Mereka duduk di pemerintahan hanya untuk kemaslahatan tuannya, dirinya dan golongannya. Tidak perduli apakah rakyat sedang kelaparan atau mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. 

Oleh karena itu, untuk menjaga negara dari disintegrasi kita butuh sistem Islam, yaitu khilafah. Sistem yang menerapkan aturan Islam secara kaffah. Sistem yang akan mendatangkan rahmat dan kesejahteraan. Sekaligus memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya, tanpa diskriminasi. Hanya dengan aturan Islam, persoalan-persoalan pemicu disintegrasi akan mampu diatasi. 

Seperti persoalan kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi. Untuk itu, khilafah akan memberlakukan sistem ekonomi Islam dan menjamin kebutuhan pokok seluruh rakyatnya terpenuhi. Sebab, dalam Islam negara/khilafah wajib melakukan distribusi kekayaan secara adil kepada seluruh individu masyarakat. Tanpa mengutamakan satu kelompok, golongan, ras, atau suku tertentu atas yang lain. Khilafah akan mengambil berbagai kebijakan ekonomi dalam bidang perdagangan, jasa, pertanian, dan sebagainya agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Begitu pula dalam hal pembangunan, termasuk di sini pembangunan infrastruktur, akan dipenuhi sesuai kebutuhan. Baik di desa atau di kota, akan diperlakukan sama. Tanpa melihat pemasukan daerahnya kecil atau besar.

Adapun terkait persoalan hukum, Islam telah menegaskan bahwa manusia sama di depan hukum. Maka  khilafah akan memperlakukan semua rakyatnya dengan adil. Tidak perduli suku bangsanya, muslim maupun nonmuslim, rakyat jelata ataupun pejabat akan diperlakukan sama. 

Dalam hal menjaga keutuhan wilayah. Dalam Islam itu hukumnya wajib. Haram memisahkan diri. Dengan kata lain haram berbilang kepemimpinan. Hal ini berdasarkan hadist: Dari Arfajah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:
“Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama’ah kalian, maka perangilah ia.”(HR. Imam Muslim, nomor 1852).

Karena itu, khilafah akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi setiap wilayahnya dengan berbagai kebijakannya. Khalifah juga akan menindak tegas atau bahkan memerangi setiap kelompok yang ingin atau berniat memisahkan diri dari wilayahnya. 
Wallahua’lam.bi ash showab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar