Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Konsumsi Korupsi Di Negeri Demokrasi

Minggu, 13 Desember 2020



Oleh : Vyana Rizqi( Aktivis Muslimah )

Satu lagi menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus dugaan korupsi yakni, Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB). Juliari menjadi menteri keempat yang tersandung kasus dugaan korupsi terhitung sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019). Dua orang lainnya yakni eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi serta eks Menteri Sosial Idrus Marham, merupakan menteri Jokowi di Kabinet Kerja, yakni pada periode 2014-2019.

Di periode kedua (2019-2024), menteri Jokowi yang terjerat yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Penangkapan Edhy tak berselang lama dari kasus yang menjerat Juliari. (kompas.com, 6/12/20)

Bahasan terkait korupsi sudah menjadi konsumsi di tengah- tengah negeri demokrasi. Seperti jamur yang terus tumbuh tanpa ada penghalang untuk menghentikannya. Disaat wabah dan dampak pandemi belum bisa teratasi , publik dibuat kecewa oleh perilaku kejam para pejabat elit ini.

Seolah- olah menjadi perlombaan yang mengharapkan adanya pemenang, pemenang yang akan menjerumuskan negeri ini ke dalam lubang kehancuran. Jumlah dana yang digelapkan  tidaklah sedikit,  menyentuh nominal miliyaran rupiah.

Sungguh miris ditengah- tengah terhimpitnya ruang gerak masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya, masih ada tangan- tangan jahil yang mengambil hak mereka, seakan- akan hati mereka sudah mati, pikiran mereka hanya dipenuhi dengan uang, tahta, kekuasaan, tak ada rasa kemanusiaan.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar komsumsi korupsi di negeri ini bisa dihentikan. Bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pernyataan bahwa hukuman matilah yang yang patut diberikan kepada para tersangka korupsi tersebut. Pernyataan tersebut menimbulkan pertetangan.

Seperti yang dilansir Merdeka.com, Institute for Criminal Justice (ICJR) menentang keras pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap hukuman mati yang patut diberikan kepada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) saat pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu merekomendasikan langkah yang lebih tepat diambil oleh pemerintah seharusnya fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya.(6/12/20)

Sepanjang bergulirnya waktu, dengan menerapkan sistem yang sama , semakin melenggang pula para koruptor yang merongrong negeri.  Masyarakat kian pesimis terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia. Hasilnya, 45,6 persen responden menilai korupsi Indonesia meningkat dalam 2 tahun terakhir.

Dia pun menambahkan tren masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mencegah dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada pointer yang dibeberkannya, tren penilaian terhadap mencegah korupsi menurun dari 42,7 persen menjadi 28,3 persen (Desember 2018-Desember 2020). Sedangkan untuk tren penilaian menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi menurun dari 44,1 persen menjadi 22,2 persen. (detikcom, 6/12/20)

Solusi yang ada membuat konsumsi korupsi semakin meningkat, rakyat butuh kepastian. Seperti halnya jamur yang kian merebak jikalau tidak dicabut sampai ke akarnya, sama halnya dengan sistem saat ini. Sistem demokrasi kapitalisme yang menjadi awal cikal bakal semua masalah yang menimpa negeri ini, termasuk kasus korupsi. Mencabut akar masalah dan menggantinya dengan sistem yang terbukti dapat menjamin kesejahteraan dan ketentraman sebuah negara, yaitu Sistem Islam.

Yang menjadikan Syariat Islam sebagai tolak ukur dalam beraktivitas terutama bernegara. Ketika Syariat Islam diterapkan di sebuah negeri, maka berbagai bentuk pelanggaran akan ditindak secara tegas. Sehingga menjadikan masyarakat apalagi para pemegang kekuasaan tidak akan main- main dalam menjalankan amanahnya. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar