Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Mungkinkah Mencegah Disintegrasi Papua?

Minggu, 13 Desember 2020



Oleh Rifdatun Aliyah *



Apa kabar Indonesia? Apa kabar pula Papua? Indonesia masih ramai membahas perkara tewasnya 6 anggota FPI yang kata Polri merupakan penyerang Polri meski tanpa adanya bukti rekaman CCTV, police line atau yang lainnya. Seakan menghilangkan berbagai masalah hari-hari lalu yang masih jauh dari mendapatkan solusi termasuk upaya disintegrasi bangsa oleh Papua. Lantas, apakah mungkin disintegrasi ini dapat dicegah atau dihilangkan?

Dilansir BBC, Benny Wenda mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020 di Inggris, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia (nasional.kompas.com/04/12/2020). Menyikapi deklarasi tersebut, tentu pemerintah tak ambil pusing. Sebab, pemerintah RI menganggap bahwa negara Papua Barat merupakan negara ilusi. Ketua Dewan Pimpinan Partai (DPP) Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, juga mendukung sikap protes keras pemerintah Indonesia kepada Inggris karena dianggap melakukan pembiaran terhadap aksi provokatif tersebut (wartaekonomi.co.id/11/12/2020).

Tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu akar permasalahan munculnya upaya disintegrasi bangsa adalah ketidakadilan dan tidak adanya kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat wilayah tersebut. Bahkan diskriminasi biasanya juga kerap kali didapatkan oleh masyarakat yang menginginkan kemerdekaan. Terlebih lagi, dukungan pihak asing yang kerap memprovokasi bahkan menjanjikan keadilan dan kesejahteraan membuat hasrat memerdekakan diri semakin memuncak.

Sayangnya, pemerintah menanggapi hal tanpa adanya keseriusan. Sebab, belum nampak adanya upaya memperbaiki kepengurusan wilayah Papua Barat dan wilayah lain yang masih jauh dari kata layak. Pemerintah nampaknya lebih banyak beretorika ketimbang memberikan aksi nyata. Lantas, bagaimana upaya untuk memperbaiki dan mencegah upaya disintegarasi ini?

Sayangnya sistem demokrasi yang diterapkan oleh negeri ini dan berbagai negeri lain memang tak menjamin tidak akan terjadi disintegrasi bangsa. Sebab, sistem demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan dari sistem kapitalisme hanya mengurusi kepentingan sebagian elit tanpa memperhatikan bagaimana nasib rakyat. Para kapitalis hanya ingin mengeruk hasil kekayaan suatu wilayah melalui tangan-tangan para penguasa yang telah menjadi antek-antek mereka. 

Sehingga, mustahil jika masalah disintegrasi akan dapat diselesaikan melalui sistem demokrasi kapitalis. Permasalahan disintegrasi hanya akan dapat diselesaikan jika menggunakan sistem yang benar yang berasal dari pemilik alam semesta yakni sistem Islam. Mengapa demikian?

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara Islam haram melepaskan wilayah yang berada di dalam kekuasaannya. Tak hanya itu, negara Islam juga wajib memberikan kepengurusan yang baik kepada seluruh warga negara di seluruh wilayah. Sebab, Negara Islam bukanlah negara penjajah layaknya negara kapitalis yang hanya mementingkan bagaimana caranya mengeruk kekayaan atau keuntungan materi semata dari wilayah yang dikuasainya. 

Negara Islam juga merupakan negara kesatuan dimana siapapun yang berupaya untuk melepaskan diri darinya merupakan suatu keharaman dan hal yang harus ditindak tegas. Dalam kitab an Nawawi ala Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "siapa saja yang hendak memecah belah persatuan umat ini penggallah lehernya siapapun orangnya" (HR. Muslim)


 *(Pengemban Dakwah Nganjuk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar