Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Reputasi Harga Mati, Nyawa Rakyat Dipikir Nanti

Sabtu, 19 Desember 2020


Oleh : Arimbi

Kasus Covid-19 melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Kamis (3/12), kasus Covid-19 bertambah sebanyak 8.369 hanya dalam waktu sehari. (Merdeka.com, 4/12/2020)
Berdasarkan data Satgas Covid-19, Jateng menjadi penyumbang kasus positif terbanyak dengan 2.036 orang pada Minggu 29 November. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah (Jateng) Yulianto Prabowo mengatakan data ganda menjadi penyebab jumlah kasus positif Covid-19 di Jateng meningkat drastis. "Itu mengagetkan kita semuanya, bahwa dikatakan dalam rilis (Satgas Covid-19) itu Jateng tertinggi di Indonesia pada 29 November 2020 dengan jumlah kasus 2.036. Ini berbeda jauh dari data kami yang hanya 844 penambahannya," kata Yulianto, di Semarang, Senin (30/11) dikutip dari Antara. (CNN Indonesia, 30/11/2020)
Sementara itu, Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, mengatakan, perbedaan data Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19. Sengkarut data ini berujung penyajian informasi data Covid-19 tidak valid kepada masyarakat.

Pandu justru menyoroti sikap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam persoalan sengkarut data Covid-19 ini. Seharusnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini mengecek kembali data Covid-19 yang diberikan pemerintah pusat.
Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020 lalu.
Namun, penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 menuai kritik. Bahkan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.
Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Dicky menilai tak jadi masalah jika menteri lain yang ditugaskan untuk menangani pandemi Covid-19. Tetapi, dia menegaskan kembali leading sektornya adalah Kemenkes.
Kritik terhadap Luhut juga datang dari Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Netty Prasetiyani. Dia mengaku sudah berkali-kali menyampaikan kritik terkait penunjukan Luhut yang tidak pernah menyentuh bidang kesehatan. Dia menilai, seharusnya Menkes sebagai leading sector dalam penangan pandemi.
Netty juga tidak yakin dengan kinerja Luhut yang pernah mengemban berbagai jabatan di masa pandemi, mulai dari menjadi Plt Menteri Perhubungan saat Budi Karya terpapar Covid-19, penanggungjawab penanganan Covid-19, hingga plt Menteri KKP meski kini digantikan sementara.
"Hal ini dapat mengundang pertanyaan publik, kenapa begitu, seolah pembantu Presiden tidak ada yang lain," ungkap Netty. (Liputan6.com 4/12/2020)
Memang sudah banyak pihak yang mempertanyakan tentang penunjukan bapak satu ini, sampai-sampai sempat di sematkan gelar sebagai Menteri segala urusan. Karena memang saking banyaknya jabatan yang pernah diembannya. Namun, sayangnya, jabatan itu tidak dibarengi dengan kompetensi. Sehingga seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (BUKHARI – 6015)

Penanganan pandemi harus dilakukan dengan seefektif dan secepat mungkin karena terkait dengan nyawa manusia. Keputusan-keputusan yang diambil haruslah keputusan yang menyelamatkan rakyat dan masa depan bangsa. Meskipun terlambat, penanganan wabah menggunakan sistem Islam masih bisa diaplikasikan. Jika penguasa memang memikirkan nyawa rakyatnya. Janganlah mempertahankan reputasi dengan mengklaim persentase kesembuhan Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia, namun fakta dilapangan berkata lain. Jangan lupakan bahwa kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Wallahu’alambishowab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar