Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

RUU Cipta Kerja Bukti Rusaknya Sistem Kapitalis Demokrasi

Minggu, 13 Desember 2020
Imroatus Sholeha 
Oleh : Komunitas Peduli Umat


13 Oktober 2020 Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja pada 5 Oktober silam telah memicu lahirnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Undang-undang yang hingga kini naskah akhirnya tidak kunjung dapat ditunjukkan baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memuat banyak ketentuan bermasalah.

Banyak kajian akademik dan hasil penelitian berbagai lembaga independen telah mengupas pokok-pokok persoalan dari setiap kluster topik undang-undang tersebut. Namun, pemerintah dengan gigih membantah berbagai kritik terhadap UU Cipta Kerja sebagai hoaks dan disinformasi. Kritik terhadap kecacatan proses penyusunan undang-undang terkait partisipasi juga telah dibantah dengan mengklaim bahwa pemerintah dan DPR telah mengakomodasi representasi kelompok kepentingan yang berbeda.

Penting dicatat, pemerintah memiliki instrumen yang lebih memadai dan canggih dalam memanipulasi kesadaran publik: membantah berbagai bentuk kritik serta mendomestifikasi dan mengerdilkan perlawanan dengan mengarahkan tuntutan ke jalur-jalur yang telah direkayasa untuk memperlemah gerakan.

RUU yang menggabungkan revisi 79 undang-undang itu telah dikecam karena berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.Para kritikus juga mengatakan RUU itu telah disahkan tanpa konsultasi publik yang memadai. Hal itu memicu kecurigaan adanya upaya mengaburkan kepentingan pribadi pihak-pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari Omnibus Law tersebut.

Sebagai tanggapan, pemerintah dan DPR menegaskan proses legislasi telah memenuhi persyaratan formal, termasuk kepatuhan pada prinsip transparansi dan partisipasi publik. Mereka mengklaim, telah melibatkan perwakilan kelompok buruh dan akademisi selama perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, meskipun sifat dan kualitas keterlibatan ini masih banyak diperdebatkan.

Persetujuan DPR RI atas RUU Cipta Kerja usulan Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 merupakan indikasi terjadinya krisis kebangsaan yang akut dan pengabaian terhadap moralitas konstitusi. Produk hukum seperti UU dijadikan “sarana perdagangan global” untuk menyalurkan kehendak bebas penguasa yang sebenarnya justru tidak mencerminkan kehendak moralitas konstitusi dan hati nurani bangsa.

Pembahasan kilat dan terkesan terburu-buru dan tertutupnya ruang aspirasi, apalagi dilakukan di tengah situasi masyarakat sedang berjuang bertahan hidup ditengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 dan perhelatan Pilkada di 270 daerah pengadaan vaksin dan anggaran covid memantik kecurigaan publik apa dan siapa sebetulnya yang hendak diuntungkan dari RUU ini.

Aksi demonstrasi yangterjadi dikalangan buruh, mahasiswa, dan penolakan berbagai elemen masyarakat baik akademisi, organisasi keagamaan, kemasyarakatan hingga pelajar serta aksi mogok kerja oleh aliansi buruh menggambarkan saluran demokrasi telah ditutup hingga bentuk-bentuk konfrontasi rakyat terhadap kekuasaan menjadi pilihan.

Barangkali ini memang momentumnya konsentrasi publik di masa pandemi, goyangan berbagai isu, propaganda seperti isu trisila, kebangkitan PKI, penganiayaan tokoh agama, radikalisasi agama, sengkarut penanganan covid-19, berhasil dimainkan untuk menguras energi menjadikan jalan mulus lolosnya RUU Cipta kerja dan menjadi rangkaian mega proyek regulasi Omnibuslaw yang sedang meroket setelah RUU Minerba lolos, menyusul lagi RUU Omnibus Law Perpajakan akan semakin mempertegas kemana arah kiblat negara sedang berjalan.

Atukah kita sedang menerima nasib dari sistem politik, sistem ekonomi gaya kapitalis dan neolib dan demokrasi liberal yang kita bangun mungkin juga karena ambisi kepemimpinan bangsa bermotif investasi yang sedang didorong untuk merespon arus besar polarisasi kepentingan elit penguasa, pengusaha, dan tuntutan global dan boleh jadi tindak lanjut sejumlah MOU atau kerjasama yang sudah dijalin dengan berbagai negara kapitalis hingga mengarahkan atau bahkan menyandera sikap politik ekonomi penguasa yang pada akhirnya berdampak buruk pada kepentingan rakyat dan sumber daya alam.

Sikap keras DPR dan pemerintah menggambarkan bangunan kekuasaan negara sedang berarah pada karakter pemerintahan yang menuju absolutisme dan sentralistik power, RUU telah banyak mendapat penolakan elemen bangsa namun toh tidak mematahkan ambisis kekuasaan melanjutkan ke proses pengundangan merupakan kerarapuhan mekanisme ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif yang seharusnya saling mengontrol dan saling mengimbangi.

Sementara kelompok penekan civil society tidak berdaya, krisis moralisasi ditubuh kekuasaan, krisis komponen bangsa kian merosot di tengah gempuran kapitalisme global, liberalisme dan kehidupan koruptif, hendonisme yang sedang mewabah dan mengganrungi anak bangsa.

Padahal, nilai-nilai moralitas konstitusi sejatinya mesti dijaga, ada hak-hak warga negara yang harus dilindungi, ada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang mesti dipertahankan, ada hak sumberdaya alam yang harus tetap harus tetap dilindungi. Segenting apakah negara sehingga investasi seolah-olah menjadi satu-satunya solusi sementara banyak investasi yang justru mangkrak, merusak lingkungan negara justru banyak dirugikan, korupsi kekayaan alam, suap menyuap kebijakan impor, reformasi birokrasi dan agraria belum juga tuntas. RUU Cipta Kerja justru akan kontra produktif dengan situasi kebangsaan dan tata kelolah pemerintahan yang demikian rapuhnya itu.


Sistem demokrasi yang bebas, tidak terkendali, rapuh dan miskin integritas, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan, gaya dan karakter pemerintahan yang otoriter anti kritik dan kriminalisasi seperti ini akan menjadi santapan empuk oligarki kekuasaan pihak-pihak pencari untung yang selalu memanfaatkan situasi kerapuhan institusi negara justru merugikan masa depan bangsa ini, padahal sejatinya pemerintahan itu adalah pengendali sebab lahir dari kata bestuur, besturing yakni tampil menjadi pengendali, mengendalikan bangsa dari kejatuhan dan tetap berada pada garis cita-cita perjuangan bangsa.

Pada praktiknya, demokrasi pasti berkelindan dengan kapitalisme di negara yang menerapkan sistem hidup sekularisme. Sama-sama terlahir dari rahim sekularisme, demokrasi dikenal sebagai sistem politik/pemerintahan, adapun kapitalisme berperan sebagai sistem pengatur ekonomi. Jelas, RUU Omnibus Law dirancang berbasis paradigma kapitalisme. Kapitalisme menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya. Kepentingan para kapitalis (pemilik modal) mendapatkan pelayanan terdepan. “Wajar” jika isi RUU tersebut jauh dari rasa keadilan dan kesejahteraan sosial terhadap rakyat.

 Slogan " Dari rakyat,oleh rakyat dan untuk raktyat" Hanya topeng belaka karna pada prakteknya hukum yang berlaku hari ini adalah dari pemilik modal dan untuk pemilik modal. Demokrasi dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tak berbeda. Kapitalisme mempersiapkan modal untuk menggulirkan demokrasi yang berbiaya tinggi. Dan demokrasi harus melengkapi peraturan dan perundang-undangan yang melanggengkan para kapitalis agar bebas mengeruk kekayaan negeri ini dan menguasai perekonomian negara.

Maka, problematika omnibus law terjadi bukan semata akibat keserakahan manusia. Tetapi lebih dari itu, yaitu adanya sistem hidup yang memfasilitasi manusia terutama dari kalangan kaya dan berkuasa melampiaskan kerakusannya atas kelompok manusia lainnya yang lemah, baik lemah secara ekonomi maupun politik. 

Sudah jelas Demokrasi bersumber dari akal manusia yang bersifat terbatas jadi jika manusia dibiarkan mengatur kehidupan maka hanya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Maka sepatutnya kita bersegera kembali kepada hukum Allah SWT sang pencipta dan pengatur alam semesta karna hanya dengan kembali kepada Allah keberkahan hidup akan terwujud karna Allah sebaik-baik pembuat hukum.

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin.” (QS. Al-Ma’idah: 50). Wallahu a’lam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar