Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Swasembada Pangan, Apa Hanya Retorika Belaka?

Jumat, 15 Januari 2021


 Oleh Ratna Nurmawati 
(Muslimah Peduli Umat)

Harga kedelai mengalami kenaikan, Indonesia adalah negara pengimpor kedelai. Kalau harga kedelai impor sedang naik, berpengaruh pada pembuat tahu dan tempe dalam negeri. Indonesia harus bayar mahal untuk kedelai. Sehingga pemerintah harus mengurangi impor jumlah kedelai dari luar negeri. Akibatnya kedelai jadi langka dan mahalnya harga tahu tempe.

Mengingat Indonesia adalah negara agraris, Presiden Jokowidodo telah menjanjikan swasembada kedelai di periode pertama masa jabatannya tahun 2014 - 2019. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai masyarakat Indonesia.

Namun realitasnya hingga kini swasembada itu belum terwujud. Produksi kedelai lokal jauh di bawah kebutuhan konsumsi nasional. Sehingga Indonesia terpaksa harus mengimpor kedelai dari Amerika Serikat.

Badan pusat statistik mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester-1 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,52 triliun (kurs Rp 14700). Sebanyak 1,14 juta ton diantaranya berasal dari AS.

Beberapa waktu terakhir ini, kedelai impor mengalami kenaikan yang sangat tajam dari Rp 7200/kg menjadi Rp 9200/kg. Para pengrajin tahu dan tempe pun sempat melakukan protes melalui aksi mogok produksi selama 3 hari pada awal tahun 2020 lalu.

Sebelumnya Ibu - ibu dibuat pusing dengan harga ayam dan telur yang lebih dulu naik, lalu diikuti harga cabai yang naik. Di tengah berbagai kondisi sulit saat ini, tentunya harga kedelai akan sangat berdampak bagi para konsumen, terkhusus ibu rumah tangga. Ibu - ibu harus menarik nafas panjang dan berfikir keras bagaimana cara mereka memenuhi gizi keluarganya.

Disaat ekonomi bobrok, sangat dilema bagi para produsen untuk menaikan harga tempe dan tahu. Tapi apalah daya, mereka pun harus memenuhi tuntutan untuk mendapatkan penghasilan.

Demikianlah problem yang menjerat masyarakat, janji pemerintah untuk mewujudkan swasembada pengan sejak 2006, jelas hanya janji palsu semata. Mereka menyerah saat para petani merasakan berat menanam kedelai lokal. Bisikan mafia importir kedelai itu jelas lebih menarik daripada harus memeras otak dan berkeringat mengawal petani lokal bersabar meningkatkan produksi kedelainya.

Pemerintah sebenarnya adalah pihak yang paling punya dsegala cara akses dan kemudahan, mereka bisa membebaskan lahan untuk penanaman kedelai dalam skala luas.

Mereka juga bisa menyediakan segala macam sarana produksi pertanian, lembaga penelitian di litbang - litbang pertanian atau fakultas - fakultas pertanian yang tersebar luas diseluruh Indonesia. Karena sudah banyak penelitian yang efektif untuk meningkatkan produksi lokal.

Namun apa daya, realitas tersebut hanya hitung - hitungan diatas kertas. Banyak pihak dari gabungan produsen, ahli pertanian dan aktivis muslim gemas dan jengkel dengan janji palsu yang disampaikan oleh pejabat publik dan mereka selalu bungkam.

Biang kerok dari penyebab semua ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang mengagungkan liberalisme kebebasan kepemilikan. Mimpi hidup sejahtera dibawah kepemimpinan kapitalisme mustahil terjadi. Kapitalisme yang mengagungkan kebebasan kepemilikan, membuat orang - orang menumpuk kekayaan.

Korporasi atau swasta bebas meguasai lahan dengan mengabaikan status kepemilikannya. Saat ini lebih dari 90% stok pangan dikontrol oleh korporasi. Harga bisa dipermainkan dan dikendalikan oleh pihak - pihak tertentu demi menumpuk materi atau kekayaan.

Bahan pangan yang langka dan harga yang tidak stabil adalah bukti gagalnya pemerintah dalam mengurusi sektor pangan. Negara gagal menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Pemerintah cuma hadir sebagai regulator uang. Pemerintah justru mengeluarkan ijin bagi para pelaku yang bermodal besar untuk menguasai lahan pertanian.

Berbagai masalah manusia, kehidupan dan alam semesta sudah waktunya untuk dikembalikan kepada pengaturan dari sang penciptanya yaitu Allah SWT. Yang tak lain adalah aturan islam yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW.

Dalam islam, mengurusi hajat hidup rakyat adalah kewajiban penguasa yang harus di tunaikan secara maksimal. Kalau penguasanya lalai, jelas dosa.

Islam memiliki prinsip ekonomi yang menyangkut masalah kepemilikan, pengelolaan dan distribusi yang bertumpu pada akidah islam.

Coba saja mereka mau membuka hati bagaimana cara khilafah islam memjaga ketahanan pangan. Niscaya mereka akan mendapat pencerahan. Tapi tentu saja dengan cara mereka harus mengubah semua hukum yang mereka laksanakan hari ini. Yaitu dengan menerapkan syariat islam secara kaffah /menyeluruh dibawah naungan khilafah islamiyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar