Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Banjir Bukan Sekedar Problem Administrasi

Senin, 15 Februari 2021



Oleh: Izzatil Khasanah(Pemerhati Keluarga dan Generasi)

Fenomena banjir kerap kali datang setiap tahunnya tanpa bisa dibendung. Seperti yang sudah-sudah, pemerintah pun merasa sudah mengatasi hal tersebut. Namun faktanya dampak yang ditimbulkan akibat banjir sangat merugikan masyarakat. Masalah administrasi pun dianggap menjadi penyebab banjir terjadi.

Seperti di Semarang, sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Problem itu terungkap di tengah inspeksi mendadak Gubernur Ganjar ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang. Ganjar mendapati penyedotan air banjir tidak optimal lantaran petugas hanya mengoperasikan satu dari tiga pompa yang terpasang di rumah pompa kawasan Kota Lama tersebut(www.cnnindonesia.com/7/2/21)

 

Hal senada juga disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang  mengatakan banjir di Kota Semarang, terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe, yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan(ekbis.sindonews.com/7/2/21).


Bahkan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari turun langsung meninjau kondisi banjir di Tempurejo, Puger dan Bangsalsari, Jember. Pihaknya juga menyalurkan bantuan sekaligus mengecek penyaluran bantuan dari Pemprov Jatim ke korban banjir sudah tepat sasaran.

 

 Dikatakan bagaimananbersama bergotong royong mencarikan solusi. Misal membuat aliran sungai baru atau DAS baru, atau bendungan atau lainnya. Jika ada sungai yang terawat atau bendungan bisa untuk pertanian dan obyekwisata,” terangnya(lenteratoday.com,17/1/21).

 

Banjir Semarang dan Jember terjadi bukan hanya masalah administrasi tapi problem mendasar karena orientasi pembangunan yang tidak memprioritaskan keselamatan rakyat tapi berhitung untung rugi

Hal ini dibenarkan Bosman Batubara, peneliti tata kelola air dan kota, kini mahasiswa doktoral dari IHE Delft Institute for Water Education dan Department of Human Geography, Planning and International Development, University of Amsterdam.

Bosman mengatakan, di satu sisi ada kerusakan lahan di kawasan Semarang atas atau hilir, lalu di sisi lain ada ekstraksi berlebihan terhadap air tanah dan pembangunan yang masif menjorok ke arah laut. (tirto.id, 9/2/2021)

Sejak kapan pemerintahan dalam sistem kapitalis mengutamakan kepentingan rakyat? Jika untung rugi sebagai tolak ukur mereka jika membuat suatu kebijakan. Hal ini juga tampak dalam penanganan masalah banjir, tidak dibangunnya bendungan baru, tidak dilakukannya perbaikan atas muka tanah seiring beban kota besar. Menunjukkan pada kita bahwa pemerintah abai terhadap keselamatan publik.

Jika saja pemerintah benar-benar serius menyelesaikan masalah banjir, tentu akan membangun bendungan-bendungan untuk menampung curahan air hujan dan air sungai. Memetakan daerah rawan banjir dan melarang penduduk membangun pemukiman di dekat daerah tersebut. Melakukan pembangunan sungai buatan, kanal, saluran drainase untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalirkan aliran air, membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu.

Tapi sayang, sungguh malang kondisi masyarakat di negeri ini. Tak tampak keseriusan penguasanya mengakhiri derita rakyat akibat banjir. Inilah mengapa begitu penting memperhatikan siapa penguasa yang dipilih untuk mengurusi rakyatnya. Bukan sekadar memilih penguasa saja tetapi juga memilih sistem yang akan diterapkan oleh penguasa yang terpilih. Apa yang disampaikan penguasa hanyalah sekedar janji.

Kebijakan mendasar dalam Islam terkait dengan pembangunan tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan. Dalam Islam tentu menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh dan murni. Tidak hanya itu, Islam juga memastikan berjalannya politik ekonomi dengan benar.

Dalam Islam kawasan yang menjadi konservasi dan resapan air dengan berbagai tanaman dan pohon tidak boleh menjadi pemukiman yang dapat merusak fungsinya. Negara bisa melakukan tindakan paksa jika penggunaan lahan-lahan milik umum bisa membahayakan kepentingan publik.

Tata ruang dan berbagai lahan dalam Islam menunjukkan maju dan besarnya peradaban Islam. Pantas saja, jika Islam pernah menjadi negara adidaya yang dikagumi dunia. Negara musuh saja menaruh hormat dan memperhitungkannya.

Wallahua’lam bisshawab

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar