Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Benci Produk Luar Negeri, Basa Basi tak Berarti

Minggu, 14 Maret 2021



Oleh : Nikmatus Sa'adah


Gaungan benci produk luar negeri banyak menuai kritikan. Dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemendag secara virtual, Kamis (4/3) Presiden Joko Widodo meminta sikap mencintai produk dalam negeri untuk lebih digaungkan. Bahkan Presiden meminta agar kebencian pada produk-produk luar negeri juga digaungkan.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup sehingga kampanye benci barang luar negeri harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021). (Kompas.com 13/3/2021)

Jokowi menyebut, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya. (Kompas.com 13/3/2021)

Wacana ini sesungguhnya basa basi belaka. Pasalnya wacana impor beras di tahun ini nyatanya juga sudah terdengar akan dilakukan. Menteri Koodinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kementerian perdagangan mengatakan penyediaan ini diperlukan untuk bantuan sosial berupa beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), antisipasi banjir, dan pandemi.

Rencana impor beras yang ini disampaikan ini sehari sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk mencintai produk dalam negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan rencana impor beras sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi. "Bulog bersama kementerian perdagangan mengatur masuknya ini untuk jaga stok sampai dengan akhir tahun 2021, jaga stok 1,5 juta ton," katanya kepada BBC News Indonesia.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andreas Santosa, mengatakan keputusan impor beras sebagai kebijakan 'tak masuk akal'. Menurutnya, stok beras saat ini masih melimpah terlihat dari harga kering panen yang justru menurun di akhir tahun 2020.

Padahal, kata Prof Dwi Andreas, semestinya harga gabah kering panen naik di akhir tahun karena masuk masa paceklik. Saat itu petani dalam tahap mulai merawat tanaman, sehingga gabah yang diperdagangkan jumlahnya kecil.

Islam Bukan Sistem Basa Basi

Kondisi hari ini, sesungguhnya adalh cermin dari lemahnya sistem kapitalisme dalam menjamin kesejahteraam masyarakat dalam ranah pangan. Cengkraman kesepakatan liberalisasi pertanian nampaknya tak bisa dibendung. Dengan liberalisasi pertanian, produk impor pun semakin menguasai pertanian Indonesia dan menguntungkan para importir atas dasar mekanisme pasar.

Sementara, banyak petani dirugikan dan semakin dimiskinkan tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Terlebih dengan adanya peningkatan impor, jelas mengancam ketahanan pangan suatu negara.

Dalam sistem Islam, pengaturan ekspor dan impor tentu akan diperhatikan. Negara akan memprioritaskan kemaslahatan msyarakat, karena itu adalah kewajiban bagi penguasa.

Impor hanya dilakukan secukupnya jika negara memang membutuhkan dan belum ada SDM yang mumpuni, setelah itu negara akan mengupayakan untuk mandiri. Selain itu negara juga melihat status negara pengimport, apakah dia termasuk kafir harbi fi'lan (negara yang memusuhi negara Islam) atau kafir muâhad (negara kafir dengan perjanjian) maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara Khilafah dengan negara mereka.

Sementara warga negara Khilafah, baik Muslim maupun nonmuslim (ahli dzimmah), mereka bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri sehingga bisa melemahkan kekuatan Negara Khilafah dan menguatkan musuh.

Maka, hanya dengan syariat Islam kafahlah yang mampu menjamin stabilitas ekonomi. Dijamin tak akan terjadi tsunami impor macam hari ini. Hadirnya kekuatan besar ini makin kuat dirasakan seiring dengan makin tampaknya kebobrokan sistem ekonomi kapitalis liberal.

Saat ini, sudah saatnya umat serius memperjuangkan Islam untuk diterapkan secara kaffah di dalan kehidupan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar