Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

“Cintai Produk Dalam Negeri”, Narasi Minus Bukti

Jumat, 12 Maret 2021



Oleh : Ummu Hanif 
(Pemerhati Keluarga dan Sosial)

             Dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (4/3/2021), presiden menggaungkan ajakan untuk cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri. Beliau pun meminta pusat perbelanjaan memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM dan memberikan tempat sepi pembeli untuk produk asing.

Pernyataan Jokowi tentu mengundang reaksi baik dalam maupun luar negeri. Setelah dilontarkan, pernyataan tersebut langsung menjadi trending topic di Twitter. Menurut penelusuran Kompas.com, Jum’at (5/3/2021), kata “Benci” telah digunakan dari 28.600 kali hingga Jum’at siang. Sementara Reuters, media besar yang bermarkas di London, Inggris, Channel News Asia (CNA), media yang berbasis di Singapura dan Hokkoku yang berkantor di Kota Kanazawa, Jepang juga memberitakan topik ini.

Banyak kalangan menganggap pernyataan ini berlebihan bahkan bertentangan dengan kenyataan alias paradoks. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat membenci produk asing merupakan wujud kegalauan pemerintah. Di sisi lain, kata Adi, pernyataan Jokowi bisa membuat rakyat kebingungan karena bertentangan dengan kenyataan. Seruan membenci produk asing disampaikan saat pemerintah masih membuka keran impor sejumlah komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri. (www.cnnindonesia, 05/03/2021)

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas. Diantaranya komoditas pertanian seperti gandum, beras, kedelai, cabai, bawang putih, kopi, garam, gula, jagung, susu, daging jenis lembu, kakao, minyak goreng dan sebagainya. Begitu pula komoditas mesin, bahan bakar, tambang, serta masih banyak lagi komuditas yang di impor Indonesia dari luar negeri.

Tentu bukanlah hal berlebihan ketika banyak kalangan menyatakan, slogan “cintai produk dalam negeri” hanya sebatas narasi yang minim bukti. Karena seruan mencintai produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri hanya menjadi isapan jempol jika tidak disertai kebijakan politik dan ekonomi yang kuat. Selama kebijakan pemerintah masih memberikan angin segar bagi masuknya produk-produk impor yang seharusnya bisa diproduksi sendiri maka seruan ini pasti gagal.

Membanjirnya produk impor akan semakin besar selama Inonesia masih menerapkan ekonomi liberal. Ekonomi liberal pada prinsipnya menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi. Prinsip utama ekonomi liberal adalah menjalankan pasar bebas dan perdagangan bebas. Negara dalam hal ini pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk membuat regulasi supaya setiap barang bisa keluar dan masuk tanpa hambatan. Ekonomi liberal juga menjadi alat bagi negara-negara maju untuk menguasai negara-negara miskin dan berkembang pada aspek politik, ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Walhasil, hanya negara-negara maju saja yang akan merajai pasar perdagangan internasional. Sementara negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia harus mengikuti aturan untuk membuka pasar dan investasi dari negara-negara maju. Indonesia pun akan menjadi negara konsumen abadi.

Untuk mencegah membanjirnya produk luar negeri perlu diwujudkan sistem politik dan ekonomi yang mampu melindungi kekayaan dan produk dalam negeri. Hal ini bisa terwujud hanya dengan menerapkan sistem politik dan sistem ekonomi Islam secara kaffah. Sistem islam akan menjamin sehatnya persaingan usaha, memberi dukungan penuh terhadap pengembangan produk dalam negeri, menolak tekanan global perdagangan bebas dan menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai kaum muslimin. Ekonomi dalam sistem islam bebas dari kepentingan manusia. Sistem ini telah terbukti berhasil meratakan kesejahteran, adil dan stabil selama 1.300 tahun lebih.

Dalam syariat Islam, impor diperbolehkan asal tidak menimbulkan dominasi asing atas umat Islam. Kemudian, negara juga memberi segala bentuk dukungan untuk produk dalam negeri. Salah satu contohnya, sektor pertanian dan pangan, dengan mengelola tanah pertanian secara optimal dengan teknologi yang ada. Sehingga jaminan kemandirian ekonomi negara nyata terlaksana. 

Wallahu a’lam bi ash showab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar