Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Hilangnya Peran Utama Partai Politik di Sistem Demokrasi

Minggu, 14 Maret 2021


Oleh : Dyah Astiti


Pada 5/3/2021 lalu, terselenggara Kongres Luar Biasa (KLB) PD di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. Di antara tokoh yang hadir adalah Marzuki Alie, Hencky Luntungan, Max Sopacua, Darmizal, dan Jhoni Allen Marbun. KLB tersebut kemudian menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketum PD versi KLB. (news.detik.com, 7/3/2021)

Pertentangan terjadi diantara kepemimpinan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan kepemimpinan Moeldoko, hingga aksi baku hantam antara pendukung keduanya menyebabkan beberapa orang terluka.

Gambaran dualisme kepemimpinan dalam partai politik seperti yang terjadi pada partai dengan bendera berwarna biru tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Seringkali dualisme kepemimpinan menghantarkan pada adanya perpecahan dan munculnya partai-partai baru yang digawangi oleh orang-orang lama. Sungguh miris, kondisi ini menunjukkan bagaimana rapuhnya kondisi partai politik di sistem demokrasi.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari ikatan yang menentukan apakah sebuah partai politik bisa berdiri kokoh atau justru terpecah dan rapuh. Hanya saja sistem demokrasi kapitalisme telah berhasil menjadikan orientasi manusia hanya berkutat kepada manfaat bagi dirinya atau kelompoknya. Seringkali kondisi inilah yang berdampak pada ketidaksamaan tujuan diantara anggota partai. Karena mereka diikat dengan kepentingan atau manfaat saja. Maka ketika terjadi perpecahan yang bersifat personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai. Padahal partai memiliki peran yang begitu penting. Diantaranya :

1. Sebagai sarana komunikasi politik. Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2. Sebagai sarana Sosialisasi Politik (Instrument of Political Socializzation).
Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat.

3. Sebagai sarana Rekrutmen Politik.
Dalam hal ini parpol berfungsi dan diharapkan dalam pengkaderan politisi bermental negarawan.

4. Sebagai sarana pengatur konflik dan kontrol bagi kekuasaan.

Bisa dibayangkan jika partai politiknya saja sudah begitu rapuh dan fokus pada masalah internal. Bagaimana mungkin peran parpol akan berjalan maksimal. Bukankah akhirnya parpol hanya akan sibuk dengan masalah internal dan kekuasaan? Dan kehilangan peran utamanya sebagai kontrol atas kekuasaan yang sedang berjalan dan pencetak para negarawan bervisi revolusioner. Akhirnya kekuasaan bisa berjalan serampangan dan justru politikus-politikus oportunis yang akan tercetak. Kondisi ini akan berdampak pada masyarakat secara umum.

Gambaran di atas berbeda dengan keberadaan partai politik dalam khilafah yang menerapkan islam secara sempurna. Kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan. Sehingga butuh kontrol kuat dari berbagai pihak, termasuk partai politik. Keberadaan partai politikpun harusnya dalam rangka menyerukan kema'rufan. Sehingga mampu mengawal berjalannya kepemimpinan agar tidak salah arah dan salah kaprah. Selain itu kader yang dibentuk harusnya adalah negarawan yang memiliki visi besar, kepekaan atas permasalahan, kualitas kepemimpinan dan ketakwaan yang kuat. Siapapun yang menjadi pemimpin, maka partai politik harus senantiasa melakukan aktifitas kontrol dan menasehati. Guna terselenggaranya pengurusan urusan masyarakat yang ideal.

Keberadaan partai politik dalam negara khilafah adalah wajib. Kewajiban ini untuk memenuhi seruan Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 104. Tujuan keberadaan partai politik adalah untuk menyerukan Islam. Selain itu, juga menyerukan pada yang makruf, dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara. Karena itu, partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berpikir, sekaligus ikatan yang mengikat anggota partai politik ini.

Wallahu a’lam bish-shawab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar