Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Impor Beras Menjelang Panen Raya, Membela Kepentingan Siapa?

Minggu, 14 Maret 2021



Oleh : Ummu Hanif

             Rapat terbatas yang diselenggarakan pemerintah, menghasilkan kebijakan yang cukup mengagetkan. Pemerintah berencana mengimpor beras satu juta ton di tengah prakiraan lonjakan produksi padi petani, bahkan Kementerian Perdagangan sudah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa impor beras ini terbagi menjadi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

Menurutnya, stok beras perlu dijaga karena pemerintah melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras. (www.kompas.com, 6/3/2021).

Namun, hal ini mendapat sanggahan beberapa pihak. Salah satunya seperti dilansir dari Bisnis.com (7/3/2021), Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, jika ingin mengimpor sebaiknya tunggu Juli atau Agustus ketika sudah ada kepastian berapa potensi produksi 2021. Ia mengemukakan wacana impor jelang masa panen raya ini menjadi pukulan tersendiri bagi petani di tengah harga gabah kering panen (GKP) yang terus turun sejak September 2021.

Ia menunjukkan hasil proyeksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi padi nasional untuk periode Januari–April 2021 bakal lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat naiknya potensi luas panen. Dengan potensi luas panen yang besar, produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari–April mencapai 25,37 juta ton atau naik 26,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dikonversi  menjadi beras, potensi produksi pada periode Januari–April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada sub round yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.

Kalau kita perhatikan, sejak Indonesia masuk dalam Agreement on Agriculture (AoA) World Trade Organization (WTO) pada 1995, Indonesia menjadi negara yang tidak mandiri tanpa tergantung impor. Seketika itu juga, sektor pertanian berada dalam cengkeraman rezim multilateral melalui kesepakatan liberalisasi pertanian.

Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam AoA tersebut, memberikan dampak negatif kepada kelangsungan hidup para petani di negara-negara berkembang, khususnya yang tidak mampu bersaing langsung dengan produk impor tanpa perlindungan dan bantuan dari pemerintah.

Dan bukanlah hal berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa impor pangan yang dilakukan pemerintah adalah hal tragis. Sebab, sumber daya alam pertanian sangat berlimpah di negeri ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah sumber daya manusia yang banyak, lahan subur yang terhampar luas, serta musim yang juga sangat mendukung. Semestinya dengan beragam potensi ini, Indonesia mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri tanpa tergantung impor.

Pemerintah seharusnya hadir sebagai regulator dan fasilitator kepentingan umat. Mengawal dengan lantang perubahan mendasar dalam tata kelola pangan dan pertanian hari ini. Bersama umat menciptakan ketahanan pangan sebagaimana tuntunan islam. Wallahu a’lam bi ash showab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar