Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Jalanan Rusak Kapan Diperbaiki

Sabtu, 13 Maret 2021


Oleh: Neng Ipeh *


Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Tingginya curah hujan dan adanya genangan air membuat permukaan jalan lebih rawan alami kerusakan saat musim penghujan. 

Sejumlah ruas jalan yang ada di Cirebon pun mengalami pengelupasan dimana kerusakan yang terjadi hampir merata. Baik di jalan yang dikelola oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Kondisi ini memicu kejengkelan warga karena kurangnya perhatian dari pihak yang berwenang untuk memperbaikinya. Pada akhirnya sebagian warga membuat meme sebagai bentuk sindiran atas kerusakan jalan tersebut dan menyebutnya sebagai objek wisata baru yang bisa dinikmati selama 24 jam secara gratis. Meme itupun menjadi viral di berbagai media sosial. 

Sebut saja Wisata Lobang Sewu Pabuaran alias seribu lubang yang terletak di jalan penghubung Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Ciledug. Ada pula Wisata Jeglugan Sewu yang berlokasi di Taman Tukmudal Indah daerah Sumber kabupaten Cirebon. Wisata Waterpark Kucuprak yang terletak di perempatan Pabrik Gula Babakan. Wisata Ombak Darat di jalan Suketduwur, Kedungkrisik, Kelurahan Argasunya. Hingga Lobunta Off Road Adventure yang ada di Jalan Raya Lobunta. Dimana semuanya bukanlah tempat wisata betulan melainkan jalanan yang mengalami kerusakan parah. (radarcirebon.com/12/03/2021)

Buruknya kondisi infrastruktur jalan di Indonesia bukan cerita baru. Hampir setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur jalan. Namun, jumlah jalan yang rusak dan masih harus diperbaiki cukup panjang. Kondisi jalan yang rusak seolah-olah tak ada solusi. Karena semua pihak selalu memiliki alasan untuk berdalih dibalik adanya aturan pengelompokan jalan yakni jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Padahal infrastruktur adalah salah satu elemen krusial dalam mengurai permasalahan logistik. Bahkan di awal tahun 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan ada sekitar 4 ribu kilometer (km) jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. (m.mediaindonesia.com/12/03/2021)

Kondisi jalan yang rusak seringkali dapat menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Padahal telah ada sanksi apabila pemerintah membiarkan jalan rusak Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. 

Djoko Setijowarno, selaku Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang mengungkapkan, masyarakat memiliki peluang untuk menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan sesuai dengan pasal 273 UU nomor 22 tahun 2009. "Pasal 273 ini dimaksud oleh UU adalah untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas kualitas sarana prasarana jalan, untuk lalu lintas masyarakat yang baik dan tahan lama serta aman penggunaannya," ujarnya.   (motorplus-online.com/12/03/2021)

Seringkali pemerintah beralasan kehabisan dana untuk memperbaiki jalanan yang rusak tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika perbaikan jalanan yang rusak membutuhkan dana yang tidak sedikit disaat negara kekurangan sumber dana untuk mengatasinya. Tentu ini bukanlah masalah yang mudah jika masih menjadikan sistem kapitalisme sekuler sebagai aturan kehidupan. 

Sementara dalam Islam, pembangunan infrastruktur bisa dengan mudah dilakukan jika sumber daya alam negeri ini dikembalikan pada aturan kepemilikan menurut syariat Islam. Rakyat pun dapat menikmatinya tanpa harus terbebani oleh utang dan inflasi. Sayangnya skema pembangunan tersebut hanya akan didapat jika negara mau menerapkan syariat Islam sebagai sistem kehidupan. Maka sudah selayaknya sebagai seorang muslim, kita berusaha agar sistem Islam bisa ditegakkan.

 *(aktivis BMI Community Cirebon) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar