Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Lahan pertanian Kota Kendari: Antara Penanganan Mandiri dan Investasi

Minggu, 14 Maret 2021



Oleh:dr. Sofie

(Aktivis Muslimah Konawe Selatan)


Dinas Pertanian Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan bahwa seluas 200 hektare sawah di areal persawahan Amohalo Kendari saat ini tidak diolah diakibatkan bendungan yang menjadi sumber air mengalami rusak berat.


“Dari 700 hektare luas sawah di Amohalo, terdapat 200 hektare yang tidak bisa diolah oleh petani karena tidak tersedianya air. Satu-satunya Bendungan Amohalo Yang menjadi sumber pengairan saat ini mengalami rusak berat.” Kata kepala Dinas Pertanian Kendari, Sitti Ganef, di Kendari, Kamis


Dikatakan, Bendungan Amohalo yang dibangun oleh pemerintah pusat 2003 lalu tersebut berlokasi di Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan luasan DAS (daerah aliran sungai) 38,63 km persegi


“Meski pun sudah dilakukan perbaikan secara swadaya oleh warga tani, tetapi kerusakannya belum bisa teratasi,” kata Ganef.


Menurut dia, tidak terolahnya 200 hektare sawah tersebut akan berdampak terhadap tingkat produksi padi yang juga akan turun dari tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini hanya menyisahkan 500 hektare sawah yang berproduksi dengan rata-rata produksi 5,5 ton per hectare. (Sultra.Antaranews.com 04/02/2021)


Berbicara tentang lahan pertanian sangat berkaitan dengan alat produksi, dan petani, petani tanpa adanya lahan pertanian bagaikan sopir tanpa mobil, sehingga perhatian terhadap lahan pertanian sangatlah krusial, terutama untuk ketersediaan bahan pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.


Lahan pertanian yang tak terolah tentu menimbulkan berbagai dampak pada produksi dan distribusi bahan pangan yang akan menimbulkan krisis pangan. Menurut Global Hunger Index, Indonesia menduduki peringkat 70 dari 117 negara. Menurut Lembaga itu, Indonesia masuk kategori memiliki persoalan kelaparan”serius” dengan skor 20,1. Kalah dari Thailand dan 9,7 dan Malaysia 13,1.  Ironisnya, Ketika ketersediaan bahan pangan berkurang, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor untuk memasok bahan pangan yang tentu saja kebijakan ini akan mempengaruhi hasil panen pangan dipasaran. Ditambah lagi, lahan pertanian produktif telah di konversi menjadi pemukiman berupa apartemen dan perumahan yang menggambarkan lunaknya kebijakan perizinan tata guna lahan yang disebut-sebut demi menarik investor asing. Atas hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan dalam 10-15 tahun terakhir seluas 900.000 hektar sawah menghilang.


Hal yang paling berdampak dalam masalah pengolahan lahan sawah ini adalah para petani, jangankan masalah pengolahan lahan pertanian, banyak petani yang tak memiliki lahan sendiri untuk bertanam, kerap mengalami sengketa kepemilikan lahan, dan justru menjadi buruh tani dinegara sendiri. Selain itu, mereka paling disulitkan Ketika harga pupuk mahal, obat-obatan pertanian mahal, dan alat produksi juga mahal. Jika mereka tak mampu membiayai pengolahan lahan, Langkah terdekat mereka akan menyewakan lahan, atau pada akhirnya akan menjual lahan.


Tak dipungkiri, inilah realita yang terjadi dalam sistem kapitalisme yang sarat mengedepankan kepentingan para pemilik modal. Dalam hal ini, dibutuhkan solusi perubahan sistem yang mensejahterakan rakyat tanpa tebang pilih. Hal ini hanya didapatkan dalam sistem Islam yang telah sukses membangun sendi-sendi politik agraria yang berkeadilan pada masa kejayaannya dahulu.


  Sistem Islam akan memaksimalkan potensi lahan pertanian agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini, diberlakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Jika hambatan pengolahan lahan pertanian karena rusaknya bendungan, negara dalam sistem Islam berkewajiban memberikan fasilitas untuk memperbaiki bendungan agar pengairan memadai ke lahan pertanian. Negara juga memberikan akses air secara gratis kepada para petani. Sebab, air adalah milik umum. Selain itu, air merupakan faktor penting bagi irigasi pertanian. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khathab dengan memberikan harta dari Baitul mal (kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan. Negara juga mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru dikalangan para petani, mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi para petani, membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Begitu pula negara memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu.


Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara: pertama, membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah Saw, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin Khathab telah bersabda: “siapa saja yang telah menghidupkan tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”.[H. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud]. Dengan demikian, tidak akan ada lagi lahan tidur atau tanah mati. Kedua, Setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya. Siapa saja yang membutuhkan biaya mengelola tanah, negara akan memberinya modal dari Baitul mal. Sehingga yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal. Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Khalifah Umar pernah berkata, “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.” Maksud dari ucapan beliau adalah orang yang memagari tanah mati.


Dengan mengadobsi seluruh kebijakan tata kelola lahan yang efisien ini, maka negara akan memiliki kemandirian produksi pangan yang maksimal sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyat,, mensejahterakan para petani , terhindar dari impor pangan, dan  tak mengkonversikan lahan pertanian menjadi pembangunan. Wallahu‘alam bisshowab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar