Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Marak Geng Motor, Salah Siapa?

Sabtu, 13 Maret 2021


Oleh: Neng Ipeh *


Masalah geng motor sebenarnya bukanlah hal baru. Di sejumlah daerah, aksi konvoi sekelompok pemuda bermotor kerap berujung pada aksi tawuran antar kelompok. Bahkan, beberapa kasus di antaranya, ulah geng motor juga menyasar pada individu yang bukan merupakan anggota kelompok tertentu.

Itu pula yang kini sedang terjadi di kota Cirebon. Kota Cirebon telah mencanangkan sektor pariwisata, budaya sebagai andalan menarik kunjungan wisata. Sayangnya dengan adanya kejadian yang berkaitan dengan geng motor tersebut, Kota Cirebon telah menjadi pembicaraan nasional. Bahkan Indonesia Police Watch (IPW)  menyebutnya dalam salah satu kejadian meresahkan pada pada 28 Februari sampai 12 Maret 2021.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta polisi bertindak tegas pada geng motor. Sebab, mereka kian meresahkan. Hal ini dikarenakan Dalam catatan IPW, pada 28 Februari sampai 12 Maret 2021 sudah terjadi 7 peristiwa geng motor yang berulah dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia termasuk polisi yang dibacok.

"Sikap pembiaran terhadap geng motor harus disudahi. Polisi perlu jemput bola. Terutama menjelang bulan Ramadan, mereka tidak hanya membuat onar tapi juga melakukan tindakan kriminal, seperti merampok minimarket, merampok pom bensin, membegal orang di jalanan dan lainnya", katanya. (radarcirebon.com/12/03/2021)

Kriminolog Universitas Indonesia Ferdinand Andi Lolo bahkan menilai perlu adanya redefinisi tentang perbuatan yang masuk kategori kejahatan dan kenakalan yang dilakukan remaja di peradilan anak. Menurut Ferdinand, hukuman perlu diberikan kepada remaja yang telah bertindak kriminal dan meresahkan masyarakat. Apalagi tindakan kriminal yang dilakukan geng motor dimana sebagian anggotanya masih remaja, sudah termasuk tindakan kejahatan dan telah menimbulkan ketakutan yang luas.

"Penegak hukum, akademisi dan tokoh masyarakat perlu duduk bersama dan membahas hal itu, redefinisi tentang perbuatan yang masuk kategori kejahatan dan kenakalan yang dilakukan remaja. Karena jika hukum dan penegakannya tidak berimbang terhadap korban dan masyarakat, maka hukum itu perlu ditinjau ulang", katanya. (tempo.co/12/03/2021)

Remaja membentuk kelompok bermotor, bergerombol dalam jumlah besar, lalu membuat onar. Keonaran yang mereka buat bukan lagi kenakalan remaja, tapi sudah merupakan tindak kriminal. Kategori tindak kriminalnya pun sudah masuk kategori kriminal berat, karena mereka sampai tega membunuh orang. Korban kejahatan geng motor ini tidak sedikit.

Lantas pertanyaan paling penting untuk diajukan adalah, ke mana orangtua mereka? Sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya orangtua, karena mereka punya sepeda motor. Mereka tidak mungkin membeli sepeda motor itu karena pasti ada orangtua atau wali yang membelikannya. Remaja yang dibiarkan naik sepeda motor bisa keluar malam bahkan hingga larut malam baik secara sembunyi-sembunyi maupun tidak. Itu jelas tidak mencerminkan adanya kontrol dari orangtua. Lebih parah lagi, jika mereka bahkan memiliki senjata tajam. 

Orang tua diminta untuk mengawasi anak-anaknya dan mendidik lebih baik. Namun bagaimana agar orang tua mau dan mampu menjalankan kewajibannya mendidik dan mengawasi anak luput dari pembahasan. Sekolah diminta menjadi lingkungan yang ramah anak, namun bagaimana guru dan murid bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dengan beban kurikulum yang begitu berat, tak diperhatikan. Dengan berbagai solusi yang dangkal akibat analisis sebab yang tidak menyentuh akar permasalahan, maka wajar bila kasus kekerasan dan kenakalan remaja tidak kunjung berkurang malah terus semakin meningkat. Fakta menunjukkan merebaknya kejahatan dikalangan remaja bukanlah disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang terlibat. Namun inti dari semuanya adalah penerapan sistem kapitalisme sekuler.

Paham sekularisme menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan. Sistem ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, semua digarap lepas dari agama. Tidak ada akidah yang menjadi tuntunan dan sekaligus rem bagi remaja dalam bertindak. Tidak adanya rem tersebut menjadikan remaja bebas melakukan apa saja yang disukainya meski itu merusak moral dan membahayakan diri mereka.

Posisi negara pun hanya sekedar sebagai regulator saja karena negara tidak boleh mengekang kebebasan rakyat. Hal ini menjadikan pornografi,  pornoaksi, perzinaan, pergaulan bebas, dan semua hal yang merusak pemikiran mendapat tempat yang lapang di tengah masyarakat. Apalagi tidak adanya sistem persanksian yang memberikan efek jera bagi para pelakunya. 

Tentu hal ini akan sangat berbeda jika Islam diterapkan sebagai landasan hukumnya karena Islam memiliki paradigma berbeda dalam penanganan kasus kejahatan anak. Melalui institusi negara, yakni daulah khilafah, Islam menerapkan seperangkat hukum yang menyelesaikan masalah mulai dari akar sampai ke cabang-cabangnya.

Pertanggungjawaban penerapan sistem ini berada di pundak khalifah beserta seluruh perangkat yang diangkatnya. Pemimpin tidak cukup bertanggungjawab terhadap rakyat, melainkan juga bertanggungjawab terhadap Allah langsung. Karena pemimpin dalam Islam memiliki dua fungsi: pertama, fungsi pemeliharaan urusan rakyat, dan kedua, fungsi junnah (perisai), yaitu pelindung bagi rakyat. Dengan dua fungsi ini negara mengurus dan melindungi rakyat, tidak terkecuali anak-anak.

Mekanisme perlindungan anak dilakukan secara sistematis meliputi berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung. Dari penetapan usia baligh, penataan sistem sosial, ekonomi, persanksian, dan lainnya yang semua sesuai dengan aturan syariat Islam. Sehingga dengan mekanisme ini, ide-ide liberalisme, kapitalisme, dan ide perusak lainnya tidak akan mampu menyentuh anak-anak. Mereka akan tumbuh dan berkembang sebagai pribadi muslim yang tangguh, mutiara-mutiara di tengah umat, pejuang dan pembangun, dalam lindungan negara.


*(aktivis BMI Community Cirebon)
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar