Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Miras menjadi Ancaman Negeri

Jumat, 12 Maret 2021


Oleh : Ummu Alfariq

Beberapa waktu lalu muncul perbincangan tentang legalitas investasi miras. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal khusus yang mengatur soal investasi minuman beralkohol. Sekalipun pada akhirnya lampiran Peraturan tersebut sudah dicabut, nyatanya peredaran miras belum hilang dari masyarakat. Hal ini terbukti dari masih adanya kasus-kasus kriminal yang tak jarang pelakunya minum miras terlebih dahulu. Atau bahkan kejahatan berupa peredaran miras ilegal kerap masih menjadi bahan pemberitaan. Bahkan tahun demi tahun semakin mewabah minuman memabukan dalam bentuk oplosan dan selama ini sudah jatuh banyak korban.

Hukum saat ini tetap saja tidak dapat membuat jera para pelaku minuman haram tersebut. Begitupula kegagalan pemerintah dalam mengatur masyarakat agar menghindari dan menolak konsumsi miras tersebut. Tetapi disatu sisi pemerintah tetap melegalkan peredaran miras, dengan syarat dan ketentuan berlaku katanya. Dengan dalih menambah pemasukan keuangan negara. Hal ini tentu kontradiktif dengan kayanya negeri ini dengan sumber daya alam, yang tentunya akan menjadi pemasukan keuangan yang halal dengan catatan jika dikelola oleh negara bukan pihak swasta apalagi swasta asing.

Dilansir dari CNBC Indonesia (03/03/2021), pasca dicabutnya peraturan miras tersebut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan "latar belakang munculnya aturan investasi Miras adalah berdasarkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kearifan lokal". Sehingga investasi miras ini bukan hanya keinginan pemerintah melainkan juga bentuk demokrasi yakni dari keinginan rakyat diwilayah tersebut. Hal ini perlu dipertanyakan, bagaimana mungkin sesuatu yang akan memunculkan mudharat dianggap sebagai pemenuhan keinginan rakyat.

Selayaknya lah pemerintah menjadi pelindung dan pengurus urusan rakyatnya. Menjaga keamanan, serta menjaga rakyatnya dari hal-hal yang mendatangkan mudharat. Bukannya penyalur keinginan segelintir orang yang tak mengindahkan halal dan haram. Lepasnya kebijakan pemerintah dari nilai-nilai agama adalah bukti bahwa negara ini adalah negara sekuler dimana agama tak ada tempat dalam pengambilan keputusan. Dan peran pemegang modal alias kapitalis justru sangat kental, yang nampak sekali dimana setiap kebijakan selalu dalam rangka menarik minat investor atau para pemegang modal.

Kebijakan miras ini menjadi ancaman, tidak hanya bagi kedaulatan negara tetapi juga pada aqidah umat. Dalam kehidupan kita didunia ini membutuhkan aturan yang benar dan penuh rahmat. Karenanya tidak dapat kita pungkiri bahwa  aturan manusia sangat lemah dan tidak memberikan solusi yang berarti. Begitupula pada permasalahan miras yang muncul akibat kebobrokan sistem yang mengatasnamakan budaya, kearifan lokal,  dan  ekonomi negara.
Minuman keras atau khamr merupakan jalan mudah terjadinya  kerusakan akhlak, aqidah dan moral manusia. Akibat dari minuman  yang jelas haram ini tak heran menimbulkan mudharot pada yang meminumnya maupun akibatnya pada mayarakat.  Dari Abu ad-Darda’, dia berkata, “Kekasihku (Nabi Muhammad ) Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berwasiat kepadaku, “Jangan engkau minum khamr, karena ia adalah kunci semua keburukan.” [HR. Ibnu Mâjah, no. 3371, dishahihkan oleh syaikh al-Albâni]

Untuk itu agar nikmat islam  rahmatan lil alamin terwujud.  Diperlukan kesadaran pada setiap individu yang beriman untuk mengokohkan pendiriannya dengan takwa kepada Allah. disertai dengan lingkungan masyarakat yang menolak kemungkaran serta sadar perlu adanya perubahan. Namun itu saja nyatanya tidaklah cukup. Melainkan harus adapula dukungan langsung dari negara yang tegas memberikan sangsi dan hukum pada segala tindak kemungkaran. Negara yang melagalisasi hukum sesuai dengan hukum syariat Islam.  Negara yang juga mampu menjaga aqidah masyarakat dengan menerapkan sistem yang benar. Sistem itu yakni sistem Islam yang saat ini hanya bisa diterapkannya secara kaffah (keseluruhan) dengan Khilafah Islamiah. Sehingga tidak adalagi maksiat yang mengatas namakan suara rakyat ataupun keinginan orang banyak yang justru mengundang murka Tuhan.
Wallahu'alam bishawab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar