Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Pencabutan Lampiran Perpres Miras : Pencabutan yang Bermasalah

Sabtu, 13 Maret 2021





Oleh Ummu Caca

Bagai terterpa angin segar, publik akhirnya merasa lega karena
Presiden Jokowi mencabut Lampiran III pada Perpres 10/2021 yang berisi ketentuan investasi miras pada Selasa, 2/3/2021.

Sebelumnya, Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken presiden Jokowi  tersebut memberi izin investasi pada industri minuman keras (miras) mengandung alkohol, minuman mengandung alkohol anggur, dan minuman mengandung malt.

Presiden mencabut aturan itu karena mendapat banyak masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.
Bisa jadi, keputusan pencabutan lampiran miras hanya untuk meredam amarah publik saat ini. 

Jika ditelisik lebih dalam, munculnya perpres ini tidaklah ujug-ujug. Ia dilahirkan sebagai bentuk pengejawantahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi, yang seharusnya dicabut  adalah UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara UU Omnibus Law cipta Kerja ini sendiri lahir dari sistem demokrasi sekulerisme. 

Sehingga, jika menginginkan peredaran minol terhenti, bukan hanya bersuka cita atas pencabutan lampirannya atau membatalkan UU Cipta Kerjanya. Namun lebih dari itu, haruslah mencabut akar masalah terciptanya UU yang bertentangan dengan syariat islam ini yaitu sistem demokrasi sekuler. 

Dalam sistem demokrasi sekuler, halal/haram tidak akan diperhitungkan dalam pembuatan UU. Minol (khamr) saja yang jelas-jelas keharamannya dan sebagian besar umat Islam mengetahuinya bisa dilegalkan di negeri ini yang notabene mayoritas penduduknya muslim. Bagaimana ini bisa terjadi? 

Tentunya karena demokrasi sekulerisme telah merajai di bumi indonesia ini, sebagai perwujudan dari sistem kapitalisme yang dibawa oleh Barat di negeri ini. Pemerintah lebih mengacu pada kepentingan bisnis para kapitalis daripada kepentingan penjagaan moralitas rakyatnya. Inilah cermin dari penguasa sekuler kapitalistik dalam demokrasi. Selalu lebih berpihak pada kepentingan para kapitalis daripada kepentingan rakyat kebanyakan.
Memangkas cabang aturan, tapi tidak mencabut aturan induknya, ibarat memotong rumput tidak mencabut akarnya.

Memproduksi, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol) jelas haram. Miras/minol terkategori buruk (syarr) serta pasti mendatangkan bahaya (dharar). Karena itu miras/minol harus dijauhi. Inilah yang Allah SWT tegaskan
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (TQS al-Maidah [5]: 90)

Dalam pandangan syariat, minum khamr (miras/minol) merupakan kemaksiatan besar. Sanksi bagi pelakunya adalah dicambuk 40 kali dan bisa lebih dari itu. Islam juga melarang total semua hal yang terkait dengan khamr mulai dari pabrik produsen minuman beralkohol, distributor, toko yang menjual hingga konsumen (peminumnya).

Rasulullah Saw. bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang mengambil hasil (keuntungan) dari perasannya, pengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dalam Khilafah, dilakukan proses penindakan pada pihak yang melanggar syariat terkait  orang yang minum khamr ini. Seperti yang pernah diberlakukan pada masa khulafaur Rosyidin. Abu Bakar memberlakukan hukuman cambuk 40 kali untuk mereka yang mabuk. 

Khalifah Umar bin Khattab memberlakukan hukuman cambuk 80 kali dan penolakan kesaksian. Hukuman ini terus berlaku hingga zaman Khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Qayyim mengungkapkan tambahan hukuman cambuk sebanyak 20 kali bisa dilakukan jika orang yang mabuk melakukannya pada bulan Ramadan.

Hukuman digunduli pernah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Saat itu Gubernur Mesir, `Amr bin `Aas memerintahkan penggundulan atas Abdul-Rahman bin `Umar bin Khattab yang kedapatan mabuk. Berbagai bentuk hukuman lain, seperti pencabutan hak, juga pernah dilakukan.

Tak melulu bicara sanksi, Khilafah juga memberi edukasi agar masyarakat makan dan minum yang halal dan thayyib. Dengan demikian, dalam sistem Islam, Pemerintah dan seluruh rakyat wajib mengacu pada syariat dalam menetapkan baik-buruk serta dalam menentukan boleh-tidaknya sesuatu beredar di tengah masyarakat. Bila sesuatu telah dinyatakan haram menurut syariat Islam, pasti ia akan menimbulkan bahaya (dharar) di tengah masyarakat. Miras/minol tentu termasuk di dalamnya.

Karena itu miras/minol harus dilarang secara total. Menolak larangan miras/minol secara total dengan alasan apapun, termasuk alasan bisnis/investasi adalah tercela dan pasti mendatangkan azab Allah SWT. WalLahu a’lam bi ash-shawwab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar