Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Polda Sultra NU Bersinergi Tangkal Paham Radikalisme, Solutifkah ?

Minggu, 14 Maret 2021


Oleh : Sasmin
(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)


Paham radikalisme terus menjadi perbincangan sampai dibentuknya kelompok penangkal radikalisme, yang dibentuk oleh polda bersama nadhlatul ulama. Bilamana kita ketahui sebagai penegak hukum seharusnya sibuk melindungi masyarakat dari bala bencana dan mengawasi masyarakat dari perbuatan Bobrok. Akan tetapi penegak hukum hari ini bertindak jauh dari kewajibannya.

Seperti keadaan dimana  kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara bersama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (Sultra) membangun sinergi dalam upaya menangkal paham radikalisme di daerah tersebut. Kapolda mendatangi Nadhlatul ulama untuk mengikat kerjasama membentuk kelompok penanganan masalah-pasalah radikalisme.

Seperti yang dikutip ANTARASULTRA (1/2/2021), Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyatakan, Kedatangan kami yaitu mengadakan MoU yaitu kerjasama nota kesepahaman dalam penanganan masalah-masalah radikalisme, terorisme,  dan intoleransi. Karena kita tahu Nahdlatul Ulama  ini sudah berperan aktif dan merupakan salah satu pendiri  negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Sultra, KH Muslim juga mengatakan sangat mendukung upaya dalam melindungi negara Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara dari paham-paham yang dapat memecah belah bangsa.

Kita juga butuh Polda sebagai motivasi sekaligus untuk menjaga stabilitas keamanan bagi kita  dalam melaksanakan gerakan-gerakan untuk melaksanakan program deradikalisasi (ANTARASULTRA, 1/2/2021).

Fakta di atas tidak memiliki arah yang pasti dan kejelasan aliran akan hal radikalisme, namun sikap pencegahan radikalisme terus-menerus menjadi topik utama negara.

Sebagai ormas terbesar sepatutnya kembali kepada khittah dasar dengan fungsi memberikan edukasi dan mendakwahkan Islam kepada masyarakat agar kualitas iman dan takwa umat meningkat, memperbaiki dan memecahkan problem-problem yang terjadi ditengah-tengah umat. 

Namun faktanya jauh dari impian, sebab penguasa pun berperan jauh sebagai komando negara, sebagai pemimpin dan aparat kepolisian sepatutnya  memerhatikan persoalan-persoalan negara  berpartisipasi membina dan membentuk solusi pemecahan problematis yang terjadi. Misalnya pembebasan Indonesia dari narkoba, kriminalisasi, korupsi dan kejahatan lainnya bukan justru ikut campur masalah penanganan radikalisme sehingga lalai mengontrol masyarakat.

Akibatnya narkoba semakin merajalela, korupsi sedemikian rupa, dan kriminalisasi hampir setiap detik Seharusnya itu yang menjadi fokus aparat penegak hukum namun tidak dengan penegak hukum hari ini, pada akhirnya kekerasanpun terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Akar persoalan ini semua adalah dari sistem kapitalisme, membungkam kebenaran membuka perdebatan ujung-ujungnya berakhir tanpa  solusi. Inilah kapitalisme mementingkan individu semata menginginkan keuntungan tanpa memikirkan keadaan masyarakat.

Amat gamblang  kerusakan sistem hari ini, bilamana revolusi  tidak digaungkan maka tiada henti negara dan umat terombang ambing atas problematis yang tiada henti. Karena kapitalisme tidak pernah melahirkan solusi tuntas melainkan terus-menerus melahirkan masalah baru. 

Oleh sebab itu umat menginginkan sistem akurat, membawa ketenteraman, membendung kebengisan, dan solusi atas masalah. Ini semua dambaan bagi masyarakat banyak.

Jika mendambakan sistem yang benar-benar memerhatikan negara dan umat maka kita patut kembali pada aturan Allah SWT. Sebab hanya aturan Allah lah yang mampu mengupas dan membendung masalah yang dihadapi umat.

Beda halnya kapitalisme, sistem yang berasal dari akal manusia terbatas, yang tidak mampu menuntaskan problem yang terjadi. Selama ini telah nampak penerapan sistem kapital yang menyelesaikan problem sekedar menghilangkan rasa nyeri atau rasa panas tidak menghilangkan penyebabnya sehingga persoalan berkepanjangan dan terus melahirkan masalah baru.

Sehingga umat membutuhkan perubahan sistem  yaitu dengan sistem Islam. Dalam Islam segala masalah yang ada tentu kembalinya kepada zat maha tahu dan tidak lain kepada Allah. Seperti pada masa sahabat  mengambil hukum-hukum syariat islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dan para Qadli ketika menyelesaiakn perselisihan ditengah-tengah masyarakat pada saat itu, selalu menggali hukum sendiri dalam setiap peristiwa yang mereka hadapi.

Begitupula halnya para penguasa, mulai dari Amirul Mukminin sampai para Wali maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya, mereka selalu menggali sendiri hukum syara’ dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi negara dan semua itu tidak lepas dari Aturan Allah.

Pada masa Islam memimpin, penguasa tidak membiarkan masyarakat terus terkekang dalam masalah, karena keamanan rakyat yang utama. Dan semua itu hanya berdiri dalam naungan Khilafah Islamiyah. Dalam islam juga memiliki pejabat-pejabat pengurus rakyat dan masing-masing fokus pada kewajiban yang di amanahkan.

Islam juga sangat mengharamkan sikap buruk seperti narkoba, perjudian, korupsi, kriminalisasi dan perbuatan bobrok lainnya dan semua tentu hukuman dikembalikan pada Al-Quran tidak semata-mata manusia yang menentukan, sehingga masyarakat tobat dan tidak mengkerdilkan perbuatannya. Itulah kepemimpinan islam yang setia dan jujur serta tidak lalai dalam mengurus rakyat banyak.

Jika melihat kepemimpinan Islam dan sekuler sangat jauh berbeda dan bisa kita lihat sistem yang pantas untuk mengatur masyarakat dan negara tentulah islam (sistem Allah SWT) bukan sekulerisme pemisahan agama dalam kehidupan yaitu sistem buatan manusia.

Wallahu A’lam Bisshawab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar