Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Potret Buram Penanganan Kekerasan Pada Perempuan

Sabtu, 13 Maret 2021


Oleh: Neng Ipeh *

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wilayah Ciayumajakuning meningkat sepanjang 2 tahun terakhir. Kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diketahui mendominasi. WCC Mawar Balqis, sebuah lembaga pendamping perempuan dan anak (perempuan) korban kekerasan telah mendata sebanyak 240 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada 2020. Jumlah itu meningkat dibanding 2019 sebanyak 144 kasus.

"Dari 240 kasus, 80% merupakan pengaduan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sisanya laporan daerah lain di Wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan)," tutur Manajer Program WCC Mawar Balqis, Sa'adah. (m.ayocirebon.com/12/03/2021)

Sayangnya, penanganan kasus kekerasan di wilayah Ciayumajakuning menghadapi tantangan tak sedikit. Tantangan itu antara lain perspektif masyarakat yang masih menganggap korban adalah aib, keterbatasan akses layanan hukum, kesehatan, hingga psikologis.

Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan ini ternyata tak hanya terjadi di wilayah Ciayumajakuning saja tetapi hampir di seluruh penjuru negeri. Catatan Tahunan (Catahu) yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 299.911 kasus. Dimana data pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Catahu ini diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari  Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. (komnasperempuan.go.id/12/03/2021)

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu pun mengatakan, berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 juga meningkat cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari laporan-laporan yang masuk ke sistem informasi online milik Kementerian PPPA (Simponi). Data Simponi menunjukkan, terdapat perbedaan cukup signifikan dari data sebelum pandemi pada 1 Januari - 28 Februari 2020 dan setelah pandemi berlangsung 29 Februari - 31 Desember 2020.  

Sebelum pandemi, ada 1.913 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian, saat pandemi terjadi peningkatan sebanyak lima kali menjadi lebih dari 5.500 kasus. Sementara pada anak, peningkatan kasus juga terjadi cukup siginfikan. Sebelum pandemi, ada 2.851 kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke dalam Simponi dan meningkat menjadi lebih dari 7.190 kasus ketika pandemi.

"Jadi memang secara siginfikan terjadi peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak pada masa pandemi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021, Rabu (10/3/2021). (kompas.com/12/03/2021)

Melihat semua ini, Indonesia memang sudah jadi negeri serba darurat dimana salah satunya adalah negeri darurat kekerasan terhadap perempuan (KtP). Meningkatnya jumlah kekerasan tersebut tak lagi bisa dianggap remeh karena pada kian hari jumlahnya kian meningkat. Sehingga tak bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri  melainkan bersifat sistemik. Karena kasus ini muncul sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem hidup yang salah berupa penerapan sistem hidup kapitalisme sekuler yang telah melahirkan tata kelola masyarakat yang jauh dari ideal dan menentramkan

Tentu sangat tipis harapan pemberantasan berbagai kasus kekerasan secara tuntas ini jika hanya bertumpu pada sistem sekuler. Namun harapan itu ada pada Islam. Islamlah yang dapat menyelesaikan persoalan ini karena mampu mendeteksi persoalan langsung dari akar masalahnya. Satu solusi mendasar yang dimiliki Islam sebagai ideologi adalah sudut khasnya dalam memandang setiap persoalan manusia itu mampu diselesaikan ‘hanya’ dengan menerapkan hukum syariat yang diciptakan Allah Sang Maha Pengatur. 

Seharusnya penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya preventif, apapun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi hukum yang berat, tidak akan pernah efektif. Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual, bahkan penanggulangan semua penyakit sosial yang ada dalam sistem sekuler-kapitalis saat ini, wajib dikembalikan kepada Syariah Islam yang diterapkan secara kaffah dalam negara Khilafah. Dengan tiga pilar pelaksanaan Syariah Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial, dan penegakan hukum oleh negara, insya Allah semua penyakit dan kejahatan sosial akan dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah.


 *(aktivis BMI Community Cirebon) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar