Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

REVISI UU ITE, UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

Minggu, 14 Maret 2021


Oleh: Mery Isneini

Dilanda ketakutan akut, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sikap rezim saat ini.Di tengah masifnya masyarakat menggunakan media sosial tentu saja ada yang kontra dengan kebijakan rezim, karena fakta telah berbicara bagaimana inkosistennya rezim dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang penting di negeri ini. Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan. Jokowi mengaku akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut jika implementasi UU ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud. "Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021, Kompas.com).

Pengamat menilai saat ini negara  mengarah ke otoritarianisme, dengan beberapa indikasi: Pertama, masifnya buzzer. Orang yang kritis  diserang dengan buzzer, dengan berbagai macam cara," Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme. "Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan saat ini, ada kesamaaan. Sekarang orang menilai, termasuk saya, sudah mulai bergerak kepada neo otoritarianisme," kata Busyro dalam acara Mimbar Bebas Represi yang disiarkan akun YouTube Amnesty International Indonesia (20/2/2021, Kompas.com).
            
Kedua, teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. contohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden.
Dari fakta ini sudah sangat jelas rezim dilanda ketaktan akut sehingga apapun akan dilakukan untuk membungkam mereka yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Ketiga, terdapat UU ITE yang memiliki karakter pelembagaan buzzer, dan sudah banyak korbannya.Terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang  seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. "Undang-Undang UTE ini sesungguhnya memiliki karakter, karakternya apa? Yaitu sebagai wujud pelembagaan buzzer, jadi buzzer yang dilegalkan melalui Undang-Undang ITE, sudah banyak korbannya," kata Busyro. Mantan pimpinan KPK itu pun mempertanyakan di mana posisi polisi serta negara dalam kondisi tersebut. "Ini pertanyaan serius, jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan norma-norma jiwa Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakan prinsip musyawarah," ujar Busyro. (kompas.com)

Revisi UU ITE ini bukan untuk memberi ruang bagi kritik rakyat atas kebijakan, justru bisa menjadi cara rezim makin membungkam sikap kritis.Kebijakan rezim yang banyak menimbulkan kontra di masyarakat telah membuktikan tidak adanya keadilan di negeri ini. Masyarakat yang mengkritisi kebijakan rezim dianggap sebagai ancaman,sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerat kasus hukum karena masifnya mengkritisi kebijakan rezim.
Dalam ajaran Islam, kritik termasuk ajaran Islam yaitu amar makruf nahi mungkar yang terdapat dalam Alquran Surah Ali Imran: 110.
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”
Rasulullah Saw. bahkan menyatakan dengan spesifik kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat,
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ
“Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw., seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah Saw. menjawab, ‘Kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.'” (HR Imam Ahmad)

Seorang pemimpin yang beragama Islam harusnya tak perlu alergi kritik. Terlebih jika sampai membungkam lawan politik dengan berbagai kebijakan represif khilafah menghidupkan budaya kritik, budaya muhasabah atau kritik inilah yang dihidupkan dan dijaga dalam peradaban Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Rasulullah Saw. adalah contoh terbaik dalam menjaga budaya kritik ini, beliau menerima kritik terhadap kebijakan yang tidak dituntun wahyu. Dalam perang Uhud, beliau menyetujui pendapat para Sahabat yang menghendaki untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, meskipun beliau sendiri berpendapat sebaliknya. Sikap Rasulullah Saw. diikuti para Khalifah setelah beliau. Khalifah Abu Bakar ra., ketika dibaiat menggantikan Rasulullah Saw., berkhotbah meminta rakyat untuk mengkritiknya.

Dalam menghadapi rezim yang semakin represif akibat dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler, sudah saatnya umat Islam bersatu bangkit memperjuangkan Islam agar hukum hukum dari sang khalik bisa diterapkan di atas muka bumi ini.Ketika sistem Islam diterapkan di tengah-tengah umat maka tidak akan dijumpai Pemerintahan yang anti kritik.
Allahu’alam bishawab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar