Recent Posts

LARANGAN MUDIK DAN TUNTUTAN PENUNTASAN PANDEMI

Selasa, 06 April 2021

 

Oleh Ratna Sari Dewi

Umat Islam akan segera menyambut bulan suci Ramadhan. Ibadah puasa Ramadhan yang segera di sambut dan dibarengi dengan terbiasanya mudik diakhir Bulan Ramadhan untuk menyambut bulan Syawal. Untuk dua tahun ini ibadah Ramadhan sedikit berbeda di karenakan pandemi covid-19 yang tak kunjung usai.

Larangan mudik dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka tersebarnya virus covid-19. 

Larangan mudik jangan hanya menjadi kebijakan basa-basi untuk menurunkan pandemi. Kebijakan pemerintah seakan tak serius untuk menangani pandemi. Awal bencana pandemi covid-19 terjadi pemerintah terkesan gagap dalam menuntaskan pandemi.

Alih-alih menyelesaikan pandemi dengan kebijakan lock down, sosial distancing, wajib masker, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), keluarkan Perpu covid-19 dan penetapan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan. Fakta yang ada pandemi meningkat dan kebijakan pemerintah dianggap angin lalu oleh masyarakat. 

Pemerintah sendiri tak serius menjalankan kebijakannya. Pemerintah dengan dasar kapitalis yang manfaat dan keuntungan yang dikejar setengah hati menuntaskan pandemi. 

Kebijakan pemerintah selalu berpihak kepada kapitalis. Dalih memulihkan perekonomian nasional dengan kebijakan new normal. Pemerintah membuka tempat pariwisata, pusat perbelanjaan, dan pasar-pasar. Tapi sekolah masih belum tatap muka.

Menjelang Ramadhan pemerintah menetapkan larangan mudik guna menekan angka pandemi. Kebijakan yang dianggap rancu dikarenakan tidak sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Disaat semua tempat hiburan di buka dan pusat perbelanjaan di buka mengapa mudik dilarang, ini membuktikan pemerintah hanya basa-basi menjalankan kebijakannya. 

Larangan ini berdampak besar pada ekonomi dan sosial rakyat, mestinya diantisipasi sejak awal. 

Kebijakan Pemerintah yang melarang mudik diakui akan menekan tingkat konsumsi masyarakat. Pelaku usaha di daerah dan kegiatan pariwisata diprediksi akan paling banyak mengalami dampak negatif akibat kebijakan tersebut.

Kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial (Bansos) yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021/Idul Fitri 1442 H akan mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi.

"Dengan kebijakan pencairan bansos, kami rasa ada peluang demand domestik bisa didongkrak lebih tinggi. Ini berdasarkan pengamatan kami di tahun lalu di mana pencairan bansos yang gencar di kuartal IIi 2020 sangat signifikan meningkatkan demand pasar domestik di periode tersebut dan efek positifnya juga tercermin pada perbaikan tingkat pertumbuhan penjualan ritel. Kami harap hal yg sama bisa terjadi juga tahun ini," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Sabtu 27 Maret 2021.
 
Kebijakan larangan mudik dan kebijakan pencaiaran dana bansos menjelang lebaran 2021/Idul fitri 1442 H ini tidak cukup untuk mengatasi pandemi, seakan kebijakan yang dikeluarkan kebijakan tambal sulam yang tidak menuntaskan sampai ke akar masalahnya. 

Rakyat membutuhkan kebijakan yang utuh dan benar-benar menjadi pijakan penuntasan pandemi.

Kebijakan yang tuntas dan benar hanya dengan sistem yang benar pula. Jika sistem pemerintahan batil pasti kebijakan yang dikeluarkan pasti batil pula.

Hanya sistem Islam yang memiliki kebijakan yang utuh dan benar-benar menjadi pijakan penuntasan seluruh masalah. 


Orientasi Kebijakan Pemimpin dalam Islam

Sejatinya, tugas utama penguasa adalah sebagai pelayan rakyat bukan pelayan para kapitalis. Sebagai pelayan rakyat ia fokus dalam dua hal, yaitu hirasatuddin (melindungi agama mereka) dan siyasatuddunya (mengatur urusan dunia). (Al-Ahkam as-Sulthoniyah, juz I, h 3)

Hirasatuddin berupa jaminan setiap warga negara agar memahami ajaran agamanya masing-masing, mampu mengamalkannya dengan baik, dan melindungi agama mereka dari berbagai bentuk kesesatan.

Sementara tak lupa ia melakukan siyasatuddunya berupa pelayanan terhadap rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan memenuhi sandang, pangan dan papan dengan murah serta pendidikan, kesehatan, juga keamanan yang gratis serta berkualitas.

Sebagai pelayan umat pemimpin dalam Islam memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Khalifah Umar ra “sayyidul qaumi khadimuhum” (pemimpin kaum di antaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan khadi’uhum (pandai menipu mereka).

Bahkan, jika ada salah seorang warganya yang mengeluhkan pola kepemimpinannya, ia akan bermuhasabah diri hingga tak bisa memejamkan mata semalam suntuk.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh katsratur riwayah (banyaknya meriwayatkan, berpidato), tetapi katsratur ri’ayah wal istima’ (banyak melayani dan banyak mendengar)

Sayang, pemimpin seperti ini tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang jauh dari tuntunan Islam. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zalim, tidak amanah dan bertanggung jawab. Karena pemimpin yang banyak melayani dan mendengar hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang baik yaitu sistem Islam atau Khilafah.

Sebagaimana pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ra, yang mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur Mesir untuk merampungkan masalah wabah tha’un. Tak butuh waktu lama untuk ia melihat keadaan yang terjadi di Amwas, ia menyerukan kepada seluruh penduduk untuk mengisolasi dirinya masing-masing.

Amr berkhotbah di depan rakyatnya dan memerintahkan agar pergi jauh hingga rakyat-rakyatnya memencar ke berbagai penjuru. Ada di antara mereka yang pergi ke gunung, bukit, dan ke daerah-daerah terpencil. Inilah yang saat ini kita kenal sebagai social distancing.
Orientasi Kebijakan Pemimpin dalam Islam

Sejatinya, tugas utama penguasa adalah sebagai pelayan rakyat bukan pelayan para kapitalis. Sebagai pelayan rakyat ia fokus dalam dua hal, yaitu hirasatuddin (melindungi agama mereka) dan siyasatuddunya (mengatur urusan dunia). (Al-Ahkam as-Sulthoniyah, juz I, h 3)

Hirasatuddin berupa jaminan setiap warga negara agar memahami ajaran agamanya masing-masing, mampu mengamalkannya dengan baik, dan melindungi agama mereka dari berbagai bentuk kesesatan.

Sementara tak lupa ia melakukan siyasatuddunya berupa pelayanan terhadap rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan memenuhi sandang, pangan dan papan dengan murah serta pendidikan, kesehatan, juga keamanan yang gratis serta berkualitas.

Sebagai pelayan umat pemimpin dalam Islam memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Khalifah Umar ra “sayyidul qaumi khadimuhum” (pemimpin kaum di antaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan khadi’uhum (pandai menipu mereka).

Bahkan, jika ada salah seorang warganya yang mengeluhkan pola kepemimpinannya, ia akan bermuhasabah diri hingga tak bisa memejamkan mata semalam suntuk.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh katsratur riwayah (banyaknya meriwayatkan, berpidato), tetapi katsratur ri’ayah wal istima’ (banyak melayani dan banyak mendengar)

Sayang, pemimpin seperti ini tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang jauh dari tuntunan Islam. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zalim, tidak amanah dan bertanggung jawab. Karena pemimpin yang banyak melayani dan mendengar hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang baik yaitu sistem Islam atau Khilafah.

Sebagaimana pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ra, yang mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur Mesir untuk merampungkan masalah wabah tha’un. Tak butuh waktu lama untuk ia melihat keadaan yang terjadi di Amwas, ia menyerukan kepada seluruh penduduk untuk mengisolasi dirinya masing-masing.

Amr berkhotbah di depan rakyatnya dan memerintahkan agar pergi jauh hingga rakyat-rakyatnya memencar ke berbagai penjuru. Ada di antara mereka yang pergi ke gunung, bukit, dan ke daerah-daerah terpencil. Inilah yang saat ini kita kenal sebagai social distancing.

Akhirnya wabah tha’un dapat terselesaikan. Rakyat mampu memahami tujuan kebijakan yang diputuskan pemimpinnya. Di samping itu ia juga bertanggung jawab penuh atas konsekuensi pemberlakuannya.


Akhirnya wabah tha’un dapat terselesaikan. Rakyat mampu memahami tujuan kebijakan yang diputuskan pemimpinnya. Di samping itu ia juga bertanggung jawab penuh atas konsekuensi pemberlakuannya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar